Mewujudkan Aktivitas Batam di KEK Kaliwungu

PEKERJAAN besar itu bernama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kaliwungu, Kendal. Tidak hanya besar dalam pemaknaan fisik, namun juga manfaat yang akan diperoleh dari realisasinya. Sebut saja, ribuan tenaga kerja akan terserap dalam aktivitas itu. Berkaitan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-403 (Senin, 28/7), wartawan Suara Merdeka, Setyo Sri Mardiko dan Sri Mulyadi menyajikan beberapa laporan.


KAWASAN Ekonomi Khusus (KEK) merupakan sebuah bentuk percepatan industri dalam suatu kawasan yang dikelola dengan segala hak eksklusifitasnya, termasuk insentif fiskal dan nonfiskal, jaringan infrastruktur, kelembagaan manajemen, serta fasilitas pelayanan terpadu. Di dalam kawasan itu terdapat perusahaan dan industri yang mendapat hak, serta kewajiban eksklusif dalam menjalankan roda bisnisnya.


Mengacu Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2007 Pasal 2 dijelaskan bahwa batas-batas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, baik daratan maupun perairan yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Pada Pasal 3 juga dijelaskan bahwa di dalam kawasan itu dilakukan beragam kegiatan bidang ekonomi, seperti sektor maritim, perdagangan, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan lainnya.
Keberadaan KEK untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan serta pembangunan ekonomi, memperkuat ketahanan nasional pada kancah persaingan internasional dan meningkatkan investasi, penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan devisa. ''Aktivitas di dalam KEK, nantinya bisa dikatakan berkiblat kegiatan bisnis di Pulau Batam,'' kata Kepala Bappeda Pemkab Kendal, Drs Soepardjan.
Dia menambahkan, KEK merupakan program dari pusat untuk menjadikan pemicu atau akeselerasi kegiatan ekonomi di daerah. ''Pemkab Kendal menangkap peluang itu dengan menyusun rencana pembangunan pada kawasan industri di sekitar Pelabuhan Kaliwungu. Dari aspek tata-ruang, seiring dengan program Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Kaliwungu sebagai pusat pertumbuhan industri.''

Perizinan Cepat dan Pasti
Lokasinya sangat strategis, karena didukung akses transportasi yang mudah. Yakni, berada satu kompleks dengan Pelabuhan Desa Wonorejo, ditopang jalur arteri/pantura serta jalan tol Semarang-Batang, berjarak 4 km dari stasiun kereta api (KA) Kaliwungu, sekitar 2 km dari terminal bus Mangkang, 19 km ke arah barat Bandara Ahmad Yani Semarang.
Total luas adalah 2.830 hektare, yang antara lain terdiri atas dermaga dan terminal peti kemas, industri khusus, zona besar KEK, kantor pengelola perizinan, permukiman industri, zona komersial, serta didukung fasilitas rekreasi, hiburan, rumah-sakit, pendidikan, dilengkapi instalasi air maupun pengolahan limbah. ''Ada 20 daerah di Indonesia yang memeroleh rekomendasi KEK dari pusat, termasuk Kabupaten Kendal. Hal ini seiring dengan persetujuan dari DPR dan Departemen Perindustrian.''
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemkab telah menerbitkan Perda No.23/2007, Perda 24/2007 dan Perda No 25/2007. ''Persiapan untuk mewujudkan sudah dilakukan Pemkab sejak tiga tahun silam. Sehingga, harapan KEK menjadi pusat perdagangan, industri, dan perekonomian yang terpadu, dengan fasilitas berupa kemudahan bagi investor dalam sebuah paket penanaman modal yang ekonomis, cepat, dan pasti. Proses penyelesaian perizinan berkisar 6-12 hari,'' tandas Soepardjan.
Dia menuturkan, sejauh ini sedikitnya telah ada sepuluh investor lokal dan luar negeri yang berminat investasi di kawasan tersebut. Mereka telah melakukan kajian serta pemaparan dengan tim Pemkab dipimpin asisten Sekda bidang pembangunan. Misalnya, investor dari perusahaan galangan kapal, asosiasi pelayaran Singapura, dan pabrikan motor.
''Sejauh ini Pemkab telah melengkapi infrastruktur, seperti fasilitas jalan masuk, jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi. Pembangunan bekerjasama dengan pihak pengembang. Peluang dari pusat ditangkap Pemkab, karena optimistis bahwa KEK akan menjadi penggerak perekonomian di daerahnya, dan Jateng di masa depan.''
Karena luasannya, KEK nantinya berada di empat wilayah desa di Kecamatan Kaliwungu. Yakni Wonorejo, Mororejo, Nolokerto, dan Sumber Rejo. (G15-09)


Pertama di Jawa Tengah

KECAMATAN Kaliwungu merupakan wilayah yang ditunjuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jawa Tengah. Ada tiga desa di kecamatan yang berbatasan dengan Kota Semarang sebelah barat itu, yang nantinya akan dijadikan KEK. Yakni, Desa Mororejo, Wonorejo, dan Sumberejo.
''Pada tahap pertama, wilayah Kecamatan Kaliwungu ditunjuk sebagai KEK di Jawa Tengah. Izin dari menteri Perdagangan sudah turun, dan Pemkab Kendal menindaklanjuti kebijakan dengan Perda No. 22/2007, Perda No. 23/2007, serta Perda No. 24/2007 tentang tata ruang,'' kata Wabup Dra Siti Nurmarkesi, kemarin.
Dengan penetapan tersebut, pihaknya mengimbau seluruh elemen untuk mendukung program itu. ''Termasuk warga pemilik lahan di calon lokasi. Tolong agar masyarakat berfikir makro. Kalau tanah miliknya akan dimanfaatkan untuk kepentingan KEK, diharapkan agar memberikan patokan harga jual yang realistis. Sebab, pada akhirnya semua itu semata-mata bertujuan untuk peningkatan ekonomi.''
Seandainya ada investor yang menawar dan membutuhkan lahan, imbau dia, masyarakat pemilik lahan harus ramah untuk diajak bicara dan bermusyawarah. ''Keberadaan KEK nantinya mampu menyerap ribuan tenaga kerja, karena di dalamnya juga terdapat kegiatan industri pendukung.''
Terkait dengan rencana tersebut, Pemkab Kendal sebagai sebatas fasilitator dan memetakan titik yang akan dijadikan KEK, sehingga lahan yang ditunjuk tidak dimanfaatkan untuk keperluan lain. ''Lahan yang dibutuhkan mencapai 1.000 hektare, terdiri atas 700 hektare diperuntukkan aktivitas industri besar, 200 hektare untuk industri menengah, dan 100 hektare bagi industri kecil.''
Di dalam KEK ini, imbuh Wabup, juga akan direalisasikan sebuah Terminal Kayu Terpadu (TKT). ''Pengadaan tanah untuk keperluan ini dilakukan Pemkab, sedangkan bangunan TKT didakan oleh Pemprov Jateng, serta sarana pendukung, seperti mesin dan peralatan oleh pemerintah pusat. Realisasi TKT dilakukan pada tahun ini.'' (G15-)

Ditingkatkan Menjadi Pelabuhan Barang


KEBERADAAN pelabuhan di Desa Wonorejo, Kaliwungu, menjadi fasilitas pendukung utama bagi kawasan ekonomi khusus (KEK). Pelabuhan yang menyatu dengan zona tersebut, nantinya menjadi pilar lalu lintas ke luar dan masuk barang ke kawasan.
Pada tahap awal, pelabuhan yang mulai dibangun sejak sekitar 2003 ini dikonsentrasikan sebagai sebuah pelabuhan penyeberangan yang mengakses antara daerah Kendal dengan Kumai, Kalimantan Tengah. ''Kendati sifatnya pelabuhan penyeberangan, transportasi yang akan dilayani kapal feri tidak sebatas mengangkut penumpang. Kapal juga melayani pengangkutan barang. Barang-barang tersebut ditempatkan di mobil angkutan, seperti truk,'' ungkap Kepala Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan Informatika Pemkab Kendal, Affandi SH MM, kemarin.
Jadi, imbuh dia, pelabuhan penyeberangan bersifat fleksibel. Meskipun dalam pengangkutan barang-barang kuantitasnya terbatas. ''Pelabuhan Wonorejo nantinya akan membuka dan meningkatkan jalur ekonomi antara Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dengan Kalimantan. Saat ini realisasi pembangunan pelabuhan telah menginjak 80 persen. Kami optimistis pada 2010 mendatang, pelabuhan penyeberangan siap dioperasionalkan.''
Bersamaan dengan proses penyelesaian pembangunan pelabuhan penyeberangan itu, Pemkab berancang-ancang untuk mengembangkan menjadi pelabuhan barang. Upaya ini harus ditempuh, karena pelabuhan lebih mampu menjadi pendukung aktivitas KEK. Di dalam pelabuhan barang, antara lain disediakan fasilitas bongkar muat barang dan lokasi peti kemas.
Pengembangan pelabuhan penyeberangan menjadi pelabuhan barang dilakukan dengan bekerjasama pihak ketiga selaku investor. Sejauh ini, Pemkab Kendal telah menerima permintaan dari tiga investor yang berniat melakukan pengembangan. Mereka adalah investor berskala nasional dan internasional. ''Lantaran masih pada tahap penjajagan, kami belum bisa mengumumkan siapa-siapa investor itu. Nanti setelah pembicaraan mencapai final dan kesepakatan, baru kita jelaskan.''

Izin Operasional
Affandi menjelaskan, pembangunan pelabuhan penyeberangan telah menginjak tahap finishing. Pekerjaan yang masih dilakukan untuk mencapai operasionalisasi, adalah merampungkan bangunan pemecah gelombang, dan pengaspalan jalan ke luar masuk dari kompleks pelabuhan ke jalur arteri Kaliwungu.
''Pembangunan pemecah gelombang saat ini masih kurang sekitar 300 meter lagi. Setelah itu selesai selesai, maka kita menginjak pada pengerukan kolam pelabuhan. Sejauh ini pengerukan kolam pelabuhan baru sebatas dilakukan pada alur untuk ke luar dan masuk kapal. Kedalaman kolam itu minimal lima meter,'' urai Affandi.
Dengan hasil tersebut, pengerukan kolam baru dilakukan sekitar 25 persen dari rencana semua pekerjaan. ''Sebuah kapal feri untuk angkutan penumpang yang akan dioperasionalkan telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Kapal tersebut sedang proses penyelesaian. Di sisi lain, perizinan operasional pelabuhan penyeberangan sudah kita ajukan.''
Ada lima perizinan operasional pelabuhan penyeberangan. Yakni izin lintas, izin penetapan lokasi, penetapan master plan, izin operasional, dan izin penetapan pembangunan. ''Dari lima izin ini, tiga di antaranya sudah disetujui. Yaitu izin lintas, lokasi, dan pembangunan. Untuk persyaratan izin master plan dan operasional, sudah semuanya kita ajukan dan diproses Departemen Perhubungan Pusat.''
Apabila secara fisik pembangunan pelabuhan penyeberangan sudah selesai seratus persen, tandas Affandi, maka secara otomatis izin operasional pelabuhan tersebut akan keluar. ''Dengan demikian, kita tidak harus menunggu selesainya pelabuhan penyeberangan selesai, proses pengembangan pelabuhan barang bisa diajukan. Pengembangan ini perlu dilakukan, misalnya pada bagian dermaga barang, bongkar muat barang sebagai penunjang KEK.'' (G15-09)

Dibutuhkan Kebersamaan Seluruh Elemen

LOKASI kawasan ekonomi khusus (KEK) di wilayah Kecamatan Kaliwungu, Kendal, dinilai sangat ideal. Selain letaknya strategis, juga telah didukung sejumlah fasilitas pendukung, seperti pelabuhan, stasiun kereta api (KA), jalur arteri dan jalan pantura, serta dekat dengan Bandara Ahmad Yani.
''Jauh-jauh hari sebelum aktivitas KEK resmi beroperasi, sekitar calon lokasi sudah ramai kegiatan ekonomi. Di sepanjang jalur arteri Kaliwungu, misalnya, tumbuh subur rumah makan yang ramai pembeli. Keberadaan dua SPBU juga menjadi pertanda meningkatnya aktivitas ekonomi di sana. Jadi, pemilihan lokasi di tiga desa Kaliwungu itu sangat ideal,'' kata Ketua DPRD Kendal, Drs H Akmat Suyuti, kemarin
Indikasi positif lain, imbuh dia, keberadaan pelabuhan yang meskipun belum dioperasikan, ternyata disambut positif oleh warga. ''Kompleks pelabuhan menjadi tujuan rekreasi bagi sejumlah warga Kendal dan sekitarnya, khususnya pada hari libur. Tak sedikit pula warga memanfaatkan lokasi untuk arena memancing. Karena jadi tujuan rekreasi, hal ini bisa menjadi peluang yang bagus untuk dikembangkan oleh Pemkab. Di sisi lain, keberadaan pengunjung juga berimbas positif mengundang pedagang kaki lima.''
Dia mengemukakan, untuk merealisasikan KEK, sejumlah upaya memang harus ditempuh. Yang terpenting yakni membangun kebersamaan seluruh elemen, seperti eksekutif, legislatif, masyarakat umum, LSM, ormas dan tokoh masyarakat. ''KEK perlu disosialisasikan, dengan tujuan agar pemilik lahan yang akan digunakan bisa memahami dan menerima dengan sukarela. Dalam setiap kesempatan, misalnya kampanye, kader dan simpatisan kami akan ikut memberikan pengertian kepada masyarakat.''
Dengan sosialisasi tersebut, lanjut dia, warga pemilik lahan akan menyadari pentingya KEK. ''Sehingga para pemilik lahan itu mau melepas tanah dengan harga yang standar kepada investor. Di sisi lain, untuk meminim lisasi terjadinya praktik makelar tanah yang tujuannya sekadar mencari untung, ada beberapa kiat yang harus ditempuh. Misalnya, setelah tanah dibeli harus didaftarkan di notaris dengan perjanjian untuk aktivitas KEK. Tanah yang dibeli agar tidak dijual kembali.''

Feri Cepat
Lebih lanjut pria kelahiran 5 September 1966 itu mengatakan, pembangunan pelabuhan, KEK, serta terminal kayu terpadu (TKT) Kaliwungu merupakan rentetan gebrakan Pemkab yang bagus. Kalau semua itu terwujud, anggapan daerah Kendal sebagai kabupaten penyangga Kota Semarang, dengan sendirinya akan terpupus. ''Bahkan tidak tertutup kemungkinan Kendal nantinya akan lebih maju daripada Semarang. Misalnya, Pelabuhan Semarang saat ini telah jenuh. Sebagai pemekaran ekonomi, Kendal sangat ideal.''
Ketua DPC PDI-P Kendal itu. Ditambahkan, pada APBD II 2008 ini diakui tidak mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan. Namun demikian, kegiatan pembangunan diharapkan bisa terus berjalan dengan cara mendatangkan atau bekerjasama dengan pihak investor. ''Kita tidak menganggarkan dana tahun ini, karena APBD II mengkonsentrasikan perbaikan dan perawatan jalan kabupaten. Prioritas ini harus dilakukan.''
Lulusan IKIP Veteran Semarang yang juga mantan pengajar di SMAN 1 Kendal itu menjelaskan, DPRD terus memberikan dukungan dalam setiap proses realisasi KEK. Mulai dari pendampingan ke pemerintah pusat maupun melakukan studi banding ke daerah yang memiliki pelabuhan maju. ''Pelabuhan Kaliwungu nantinya akan dilayani feri cepat dengan trayek Jakarta-Semarang. Rencana ini sangat bagus, karena pertimbangan arus di jalur pantura sudah jenuh. Tidak hanya penumpang yang diangkut feri itu, tetapi juga penumpang. Saat ini feri sedang dalam proses penyelesaian.''
Dia mengimbau, dalam proses pembangunan kawasan industri dan perdagangan tersebut, Pemkab Kendal harus mengedepankan kelestarian lingkungan. ''Seiring dengan pembangunan tersebut, wawasan lingkungan harus diwujudkan.'' (G15-09)

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Rekayasa Angka

Oleh Sri Mulyadi

ANGKA memang punya makna dan arti bagi masing-masing orang. Tak ada orang yang tidak berhubungan dengan angka. Paling tidak menyangkut tanggal dan tahun kelahiran, jumlah keluarga, anak, ulang tahun, dan sebagainya. Yang buta huruf pun juga tak bisa meninggalkan angka. Apalagi yang tak ketinggalan. Apalagi yang menyangkut nilai uang, atau hitungan hari. Keberhasilan dan kegagalan seseorang pun juga sering ditentukan oleh angka.

Di sisi lain angka juga dapat digunakan sebagai bahan joke alias guyonan. Misalnya: Suatu hari dua orang sahabat sedang berbincang tentang anaknya. "Anakku Bejo saat ini berumur 6 tahun." "Putriku, Darmi, kini usianya 2 tahun." "Kalau begitu kita jodohkan saja mereka." "Tidak bisa, aku tak setuju." "Lho mengapa?" "Usia Darmi 2 tahun, sedang Bejo 6 tahun, berarti umur anakmu tiga kali lipat sehingga ketika anakku umur 20 tahun, anakmu sudah 60 tahun."



Soal angka kadang bikin pusing orang. Sebab ada angka riil dan rekayasa. Saat mengajukan permintaan bantuan, angka cenderung digelembungkan. Sebaliknya, manakala dikaitkan dengan prestasi dalam pengentasan kemiskinan atau buta aksara misalnya, terjadi "penyunatan" atau jumlahnya dikecilkan. Intinya, angka direkayasa sesuai dengan kepentingannya.

Misalnya menyangkut jumlah penganggur dan orang miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia turun dari 10,4 persen menjadi 9,75 persen per Februari 2007. Penduduk miskin per Maret 2007 turun 2,13 juta, dari 39,30 juta orang (17,75%) menjadi 37,17 juta (16,58%), dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun informasi menggembirakan itu diragukan kebenarannya oleh Direktur Institut for Development of Economic and Finance (Indef), Iman Sugema. Menurutnya, angka tersebut tak lebih dari pesanan pemerintah. "Itu angka pesanan dari Istana Tampak Siring, karena beberapa waktu lalu BPS dipanggil Presiden di Istana Tampak Siring, Bali" kata Iman dalam diskusi bertajuk "Angka Kemiskinan 2007, Apakah Mungkin Lebih Rendah?"

Kok bisa begitu ya? Memang demikianlah kenyataannya. Selama ini pun kalau menyangkut soal angka atau data di negeri ini memang sering runyam. Tak jarang memunculkan kontroversi dan cenderung skeptis. Kemunculan suatu angka bukan sesuai fakta yang sebenarnya, tetapi sudah ada "muatan". Misalnya data tersebut untuk apa dan ditujukan kepada siapa. Bahkan muncul istilah angka pesanan, dengan tendensi tertentu. Entah dengan tujuan agar atasan senang, biar dinilai program pengentasan orang miskin dan penganggur berhasil, atau tujuan lain.

Ada pula yang digunakan sebagai komoditas politik. Melalui "rekayasa metodologi" si pengguna data mengklaim ekonomi tumbuh sekian persen, kemiskinan dan pengangguran turun, dan lain-lainnya. Namun di sisi lain ada kelompok yang memunculkan angka bertolak belakang. Padahal kedua kelompok mengaku telah menggunakan metodologi dan tolok ukur yang benar dan universal.

Masing-masing bersikukuh paling benar, tanpa menyadari dampak dari manipulasi yang dilakukan. Mereka tak mau tahu bahwa tindakan itu masuk katagori pembohongan publik, dapat menjerumuskan siapa pun yang menggunakan sebagai referensi, dan bakal menyebar lewat jendela dunia bernama internet.

***

Para calon kepala daerah, kepala desa, kepala negara, yang akan maju lagi ikut pemilihan, umumnya juga menggunakan angka sebagai bahan kampanye. Lewat sederet angka lengkap diskripsinya, mereka mengklaim telah berhasil mengatasi atau paling tidak mengurangi persoalan mendasar yang dihadapi rakyat. Ujung-ujungnya dengan senjata "angka telah membuktikan", konstituen dibujuk untuk memilih dia kembali.

Kampanye model itu memang efektif, terutama bagi pemilih yang telah tersugesti atau bagi mereka yang memang tak tahu tentang asal-usul pemunculan data yang dijadikan "barang dagangan" tersebut. "Kalau data telah membuktikan, mengapa coba-coba pilih yang lain?" Mungkin begitulah isi kampanye mereka.

Namun jika direnungkan lebih mendalam, sebenarnya tak sedikit rakyat di negeri ini yang tak peduli terhadap angka-angka yang mereka perdebatkan. Kaum marginal cenderung lebih percaya kepada sesuatu yang dilihat sendiri dan dirasakan. Bagi mereka soal pertumbuhan ekonomi, keberkurangan angka kemiskinan dan pengangguran, tak cukup berhenti pada angka statistik dan kalimat retorika.

Golongan ini punya tolok ukur sendiri dalam menentukan pilihan, bahkan cenderung pragmatis. Artinya, siapa yang secara instan memberi manfaat, itulah yang dianggap "baik". Di antara mereka tak jarang yang telanjur skeptis, siapa pun yang akan maju menjadi pucuk pimpinan, hanyalah obral janji, bukan obral bukti.

Kemunculan angka-angka - meskipun mungkin sesuai realita - dianggap bukan suatu prestasi atau hasil kerja keras orang-orang cerdas yang bisa menentukan masa depan rakyat, namun justru dianggap sebagai tindakan spekulatif dalam mencapai tujuan pribadi atau golongan.

Jika demikian halnya, para pakar pengumpul dan pengolah angka dan penentu tolok ukur, nampaknya perlu berkumpul guna menentukan strategi, agar data yang dihasilkan dipercaya siapa saja. Jika tidak, bisa jadi kerja kerasnya tak dihargai sebagaimana mestinya apalagi dijadikan referensi, namun justru dianggap angka rekayasa dan selalu memunculkan kontroversi.

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

SMS = Situasi Makin Seram

Oleh Sri Mulyadi
''SATU dari lima tempat yang telah kami aktifkan bom akan meledak pukul 13.00 WIB alias tiga jam lagi kedutaan AS, Polda Metro Jaya, kantor Freeport, kantor Badan Intelijen Negara (BIN), dan Gedung BI.'' Itulah bunyi salah satu ancaman lewat short message service (SMS), yang dikirim 8 Maret lalu ke 1717.

Ancaman serupa, akhir-akhir ini memang makin sering terjadi. Selama Februari 2007, sedikitnya ada tiga ancaman. Sasarannya, Singapore International School (SIS) Medan, Bank Indonesia di Jakarta, SMA Al Azhar 3 Bandarlampung.
Selama Maret, hingga tanggal 13, sedikitnya terjadi enam kali ancaman serupa. Sasarannya, PT Freeport Indonesia, Kantor Kedutaan Inggris, Mal Artha Gading, Monas, Kedubes AS, dan Pasar Sentral Gorontalo.

Dampaknya sudah bisa diduga, menakuti semua orang yang berada di bangunan tersebut. Polisi segera menyisir lokasi. Hasilnya? Seperti juga kejadian sebelumnya, ancaman tak terbukti.


Persoalannya tentu bukan terbukti atau tidaknya ancaman itu. Namun menyangkut dampak dari aksi tersebut. Orang asing pasti bertanya, sebegitu gawatkah kondisi Indonesia? Kenyataannya memang tak seseram yang dibayangkan mereka. Namun yang pasti ancaman lewat SMS tersebut memunculkan kesan situasi makin suram (SMS).

Ditambah lagi belakangan ini musibah dan bencana mendera tiada henti. Bahkan dalam musibah terbakarnya pesawat Garuda di Bandara Adisucipto, Yogyakarta, juga muncul sinyalemen ada sabotase. Kejadian penyalahgunaan senjata api oleh aparat penegak hukum juga marak, terakhir (14 Maret 2007), Wakapolwil Semarang AKBP Lilik Purwanto tewas ditembak anak buahnya, Briptu Hance. Seolah makin lengkaplah kesuraman situasi negeri ini.
***
Siapakah yang sedemikian konyol, sampai berani bermain mengenai citra dan kondisi negara? Jawabnya mungkin polisi, penjabat, warga masyarakat, wakil rakyat, atau siapa pun. Yang jelas, mereka tak menyadari dampak atas tindakannya, sehingga ngomong soal teror lewat SMS dan sabotase begitu gampang tanpa kontrol.

Atau mungkin mereka tak menyadari bahwa di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, apa pun kejadian (dalam hitungan menit), telah menyebar ke segala penjuru dunia lewat media ''dot com''. Potret suatu negeri begitu mudah digambarkan melalui media on line yang telah menghubungkan puluhan juta komputer di dunia.

Dampak lebih lanjut dari terbentuknya citra negatif tentang negeri ini, tentu berkait menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan calon investor.
Meskipun tidak ada satu pun negara yang menjamin bahwa wisman akan aman ketika tinggal di negaranya, namun tersebarnya informasi yang seram-seram tentang wilayah yang akan dikunjungi, pasti menjadi pertimbangan utama. Wisman dan investor butuh suatu keyakinan bahwa negara yang akan dikunjungi serta mengembangkan usaha, sungguh-sungguh dapat menjaga keamanan.
Orang mungkin bisa berdalih yang pentingnya ''barang dagangannya''. Kalau objeknya memang bagus, konsumen akan datang sendirinya. Namun untuk Indonesia apakah yang punya daya tarik tinggi untuk dijual?
Keindahan alam? Mungkin bagi kebanyakan orang akan menjawab iya. Tapi perlu disadari bahwa jawaban itu cuma cocok bagi orang yang jarang melakukan perjalanan wisata ke mancanegara. Sebab tak sedikit negara yang punya keindahan alam melebihi Indonesia. Wisata budaya pun demikian pula. Roma, Yunani, Mesir, objek wisata budayanya juga sangat menarik.
***
Asisten Deputi Promosi Luar Negeri Depbudpar, Syamsul Lussa juga mengakui dunia pariwisata Indonesia saat ini masih bergelut dengan citra dan persepsi yang tidak menguntungkan. Hal ini berkait seringnya Indonesia disebut sebagai negara kurang aman. Stabilitas keamanannya kurang terjamin, dan dipersepsikan tidak nyaman.
Kalau kemudian ancaman bom lewat SMS terus digulirkan, pasti akan meluluhlantakkan ekuitas merek (brand equity) Indonesia. Branding negeri ini akan makin buram. Kunjungan Presiden dan Wapres ke luar negeri dengan menghabiskan uang rakyat ribuan dolar AS, bisa jadi juga takkan mampu membangkitkan investor dan dan wisman untuk masuk ke negeri ini.

Segala program yang dicanangkan Menbudpar, Jero Wacik, untuk meraih 10 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2009 pun, tak mustahil cuma berbuah kekecewaan. Padahal sektor wisata cukup dominan sebagai penyedia kesempatan kerja, yakni 10 persen dengan jumlah tenaga kerja langsung 7,3 juta orang dan tidak langsung 5 juta orang.

Akankah dunia investasi dan pariwisata dibiarkan buram gara-gara situasi makin suram (SMS) akibat maraknya teror bom lewat short message service (SMS)? Akankah kondisi keamanan dan kenyamanan yang tak kondusif dibiarkan begitu saja menghiasi wajah Ibu Pertiwi, dan tersebar ke seluruh dunia lewat era www? Jawabnya tentu tergantung kemauan baik pemerintah plus perangkatnya. Rakyat pasti mendukung apa pun langkah pemerintah, selama ditujukan bagi kebaikan bersama.

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Pokoke

Oleh Sri Mulyadi
''SEORANG manusia menjadi manusia karena dirinya mengakui orang lain sebagai manusia,'' kata Desmond Tutu, aktivis antiapartheid Afsel. Di Indonesia muncul istilah memanusiakan manusia. Banyak orang beranggapan, jika ingin dihormati orang lain, kita juga harus menghormati sesama kita. Kalau menghendaki pendapatnya didengar, perlu mendengar pendapat orang lain, dsb. Inti dari semua itu adalah terciptanya hubungan timbal balik yang seimbang, dan diri sendiri sebagai pemrakarsa.

Banyak orang telah memahami hal itu, namun faktanya, di masyarakat masih banyak muncul fenomena yang bertolak belakang. Sering dijumpai sekelompok orang, lembaga, instansi, dsb, menganut aliran satu dimensi bernama ''pokoke''. Target itu telah dicanangkan dari awal aksinya, tanpa membuka pintu dialog untuk mencari bagaimana baiknya demi kepentingan bersama.

Contoh terakhir ketika muncul pro-kontra rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di wilayah Jepara. Pihak Batan (Badan Atom Nasional), bertindak seolah-olah proyek tersebut sudah tak ada masalah, sehingga langsung menentukan lokasi, sekaligus melakukan sosialisasi ke warga sekitar, dengan bekal hasil penelitian Lemlit Undip yang mengklaim sebagian besar warga tak keberatan.


Sementara kelompok lain seperti Masyarakat Reksa Bumi (Marem), memasang target PLTN haram, dan Gerakan Tolak Nuklir (Geton) dan LSM Environment Parliament Watch (EPW),juga punya sasaran sama. Saking getolnya penolakan, sampai-sampai Kamis lalu mereka nekat membubarkan diskusi PLTN di Undip. Di samping dua kelompok tersebut, tak sedikit juga pakar fisika, kimia, ahli nuklir, yang nadanya juga tak setuju dengan PLTN.

***

Bagi orang awam, nampaknya lebih pada posisi seperti halnya orang buta sewaktu ditanya soal gajah. Jika si pencerita mengatakan bentuk gajah itu bulat besar, mata sipit, kaki empat, dsb, mereka akan menggunakan cerita itu sebagai jawaban ketika dia ditanya atau menceritakan ke orang lain.

Mungkin demikian pula jika menjawab pertanyaan tentang PLTN. Mereka akan mengatakan sesuai penjelasan yang telah dia dengar sebelumnya. Kalau penjelasan yang diperoleh menyebutkan PLTN sangat berbahaya, otomatis dia akan menyatakan menolak jika ditanya sikapnya mengenai keberadaan PLTN. Sebaliknya, akan mendukung bila informasi yang dia peroleh menyebut penggunaan nuklir untuk pembangkit listrik sangat perlu, tidak berbahaya, dan menguntungkan rakyat.

Yang repot, apabila baik Batan, LSM, atau pihak lain, sewaktu memberikan masukan ke masyarakat masih mengedepankan senjata ''pokoke'', yang otomatis menutup pintu dialog serta perdebatan, dan tak membuka wacana lagi. Jika demikian, bukan mustahil masyarakat awam yang berkait langsung dengan PLTN juga akan mengekor.

Di satu sisi, tindakan itu memang nampak logis-logis saja. Para pelaku menganggap tindakannya sah karena membela kebenaran (menurut versi mereka), sehingga untuk mencapai tujuan butuh perjuangan. Pro dan kontra dianggap sebagai suatu pilihan dalam berjuang, padahal entah disadari atau tidak, kalau muncul kelompok pro dan kontra, ujung-ujungnya pasti ada yang merasa terkalahkan.

***

Di sisi lain, izin penggunaan nuklir untuk pembangkit listrik saja belum ada. Otomatis pihak yang akan membiayai proyek yang diperkirakan menelan biaya triliunan rupiah itu juga belum ada. Semua pihak baru memperkirakan dan berhitung bahwa usaha itu menjanjikan keuntungan besar, sehingga tak sulit menggaet investor asing.

Pertanyaan pun bermunculan. Apa sebenarnya latar belakang perjuangan pihak-pihak yang pro dan kontra, sampai menimbulkan kesan ''tak dapat ditawar'', bahkan menimbulkan kesan menjurus ke pemaksaan kehendak? Mengapa nampaknya mereka -- yang pro dan kontra -- sulit duduk bersama, kemudian mengkaji permasalahan secara jernih, demi menentukan jawaban sejujur-jujurnya tentang apakah keberadaan PLTN diperlukan atau tidak?

Seandainya dianggap perlu, konsekuensi apa yang harus ditempuh. Begitu juga sebaliknya, bila dianggap belum saatnya, apa yang harus diperbuat sebagai alternatif, mengingat penambahan daya untuk memperbesar kapasitas listrik di Jawa-Bali sangat mendesak. Yang pasti, apa pun kesepakatan yang dihasilkan, belum tentu dapat terealisasi sebagaimana yang diangankan. Semua masih tergantung, baik terhadap si pemberi izin maupun yang akan membiayai.

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), menggunakan energi angin, gas, batubara, surya, dsb, mungkin dipandang lebih pas dikembangkan di Indonesia. Namun masalahnya, siapa yang akan membiayai? Jawabannya tentu tak semudah membalik telapak tangan. Mengandalkan dana pemerintah nampaknya sulit, mengingat APBN saja masih defisit.

Ditawarkan ke investor lokal maupun asing, bukan berarti mulus-mulus saja. Buktinya hingga kini PLN belum menemukan investor untuk salah satu PLTU di Jepara, padahal warga sekitar sudah sangat mengharapkan. Bagaimanapun investor tetap investor, sewaktu mengeluarkan uang harus ada jaminan uang kembali dengan tingkat keuntungan yang menjanjikan. Dengan kenyataan itu, bisa jadi pihak yang pro dan kontra sudah telanjur ''perang'' dan cenderung tak menghargai orang lain, ujung-ujungnya menghadapi tembok bernama "tergantung".

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Menggoreng Minyak Goreng

Oleh Sri Mulyadi
DIAM itu memang emas, terutama kala Anda tidak bisa berpikir memberi jawaban terbaik. Itu pendapat petinju kelas berat legendaris, Muhammad Ali. Namun bagi penjabat di negeri ini, diam mungkin bisa dimaknai lain.
Ada yang takut diam sewaktu ada persoalan, meskipun omongan atau tindakaannya tak menyelesaikan masalah. Dia berpendapat kalau diam takut dianggap tidak bekerja, tak menguasai masalah, dsb. Bagi abdi negara tipe ini, yang penting ngomong dan ngomong, soal realisasi yang diomongkan urusan belakangan.
Repotnya lagi, kadang bicaranya seperti orang yang tidak tahu persoalan. Ketika terjadi gejolak kelangkaan barang yang otomatis diikuti kenaikan harga, seperti pupuk, beras, minyak tanah, semen, dsb, semua dianggap sebagai peristiwa ekonomi. Persoalan disederhanakan menjadi masalah penawaran dan permintaan.
Sewaktu akhir-akhir ini terjadi gonjang-ganjing di kalangan ibu rumah tangga dan penjual makanan gorengan akibat harga minyak goreng curah khususnya terus naik, lagi-lagi penawaran dan permintaan yang dituding penyebab utamanya. Apalagi harga crude palm oil (CPO) di pasar dunia memang naik akibat permintaan yang besar di India, China, Eropa serta tambahan permintaan untuk program bahan nabati biodisel di berbagai negara.
***


Untuk komoditas yang distribusinya tak dikendalikan pemerintah, seperti minyak goreng, memang sepenuhnya tergantung situasi pasar. Penawaran dan permintaan sangat dominan. Namun persoalannya komoditas tersebut menyangkut hajat hidup banyak orang, dan bila terjadi lonjakan harga yang paling berat merasakan dampaknya adalah kaum marginal.
Dibilang ironis, bisa jadi demikian. Negeri yang tahun 2006 mampu mengekspor CPO sebanyak 12,1 juta ton ini rakyat kesulitan menjangkau harga minyak goreng, bahkan sebagian di antaranya terpaksa menggunakan jelantah (minyak goreng bekas). Di benak orang awam, kondisi itu memang tak masuk akal, tetapi bagi kalangan pengusaha/pedagang, mungkin sah-sah saja.
Lantas bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam melindungi rakyat? Dalam persoalan minyak goreng ini, pemerintah tak tanggung-tanggung, Presiden SBY langsung turun tangan. Minggu malam lalu, empat menteri dipanggil sekaligus, yakni Mendag Mari Elka Pangestu, Mentan Anton Aprianton, Menteri Perindustrian Fahmi Idris dan Menko Perekonomian Boediono. Pengusaha yang terkait dengan minyak goreng pun, juga ikut diajak bicara.
Hasilnya cukup menjanjikan, secepatnya dilakukan operasi pasar (OP). Namun menurut Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKSI), Ir Derom, dampak OP minyak goreng baru akan terasa di akhir Mei 2007. Soalnya para pedagang di pasar masih menjual stok lama dengan harga lama yang relatif masih tinggi.
Menurut dia, para pengusaha sejauh ini telah menggelontorkan 20 ribu ton minyak goreng untuk operasi pasar. Rencananya, 150 ribu ton akan digelontorkan sampai akhir Mei, dan OP dilakukan bertahap sesuai kebutuhan pasar supaya tidak terjadi penimbunan stok.
***
Lho kok bisa, apakah mereka memang sengaja menggoreng (mempermainkan) minyak goreng? Mungkin begitu pemikiran orang awam, sebab ternyata di tingkat pedagang masih ada stok lama. Dampak OP pun juga tak segera terasa, bahkan muncul kekhawatiran terjadi penimbunan di tingkat pedagang dan akan terjadi kenaikan harga pada waktu berikutnya.
Situasi di negeri ini kadang memang agak ''nyeleneh''. Pemerintah memberi penghargaan dan berterima kasih kepada para pengusaha karena mereka ''rela'' melakukan OP. Namun di balik itu muncul ancaman, apabila harga tak dapat ditekan di bawah Rp 6.500/kg sampai akhir Mei 2007, pemerintah akan menaikkan pajak ekspor kelapa sawit dan produk turunannya.
Persoalan minyak goreng nampaknya memang tak sekadar hitam-putih. Di jalur ini ada tuntutan mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, terutama yang berada di barisan miskin. Kaum ini berharap janganlah beban hidup yang sudah berat masih ditambah persoalan menghadapi gejolak harga kebutuhan pokok.
Janganlah pedagang makanan gorengan terpaksa menggunakan jelantah dari restoran siap saji atau lainnya yang faktor higienisnya tak dapat dipertanggungjawabkan, karena harga minyak curah tak terjangkau. Rakyat pun juga menggugat tanggung jawab sosial para pengusaha, sebab apa yang mereka nikmati bersumber dari Bumi Pertiwi.
Di lain pihak, ada tuntutan juga dari para pengusaha untuk bebas bermain, termasuk di pasar global pada era globalisasi. Di balik itu, ada dorongan untuk mengusut kemungkinan adanya permainan kartel atau sekelompok perusahaan yang bermaksud mengendalikan harga di sekitar CPO dan minyak goreng.
Itu baru sekelumit dari persoalan ekonomi di negeri ini. Masalah lain masih menumpuk, misalnya tak tumbuhnya sektor riil secara siginifikan. Penghancuran pedagang kecil oleh minimarket, industri kecil ditebas impor tiada kendali dan kehilangan akses terhadap bahan baku. Petani sulit meraih untung karena sarana irigasi tak memadai dan harga beras dipermainkan terus, dsb.
Apakah itu semata persoalan ekonomi? Bagi sebagian penyelenggara negara mungkin dianggap iya. Namun dari sisi tanggung jawab dan perlindungan terhadap warga negara, bisa saja muncul penilaian lain, ada sesuatu yang tidak semestinya. Jika dibiarkan keperpihakan bisa timpang, dan bukan mustahil jumlah orang miskin dan penganggur tak pernah berkurang.
Bahkan, secara perlahan-lahan rakyat di lapis bawah dibuat bodoh dan terbelakang. Ujung-ujungnya seperti kata Muhammad Ali, diam memang emas, karena tak bisa berpikir memberi jawaban terbaik. Kaum marginal ini tak tahu harus berbuat apa.
Untungnya, kita termasuk masyarakat cilukba, yang menurut Jacob Sumardjo dan Agus M Irkham, adalah masyarakat hangat-hangat tahi ayam. Gampang heboh, latah, emosinya gampang tersulut, tetapi juga gampang lupa. Kemarin ramai bicara reshuffle, sekarang sibuk soal harga minyak goreng, lusa entah larut tentang apa lagi. Ketika ditanya apa makna dari itu semua, jawabannya satu: Lupa.

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Merasa Miskin

Oleh Sri Mulyadi
KALAU ada pertanyaan siapa pejabat yang statusnya dinaikkan tetapi tidak mau, tentu jawabnya adalah anggota DPR dan DPRD. Para penebar janji di setiap Pemilu itu akan ngotot, bahkan ada yang sampai menghalalkan segala cara, ''nggondeli'' statusnya.
Kenapa? Bila naik mereka akan menjadi rakyat, karena jabatan yang telah disandang adalah wakil rakyat. Lembaganya juga bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga jabatan apa pun di lembaga itu, predikat wakil rakyat tak dapat ditanggalkan.
Meskipun ''hanya'' wakil, tetapi beda dari yang lain. Kalau pada umumnya, pihak yang diwakili kondisi sosial ekonominya lebih baik. Misalnya, wakil gubenur, wakil kepala Polda, wakil presiden, dsb, sehingga jika posisi wakil naik disambut suka cita. Sementara wakil rakyat sebagian besar justru berduka cita bila statusnya menjadi rakyat.
Dibilang aneh, ya enggak juga, karena kenyataannya posisi itu tak beda dari jabatan yang lain. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa mereka cuma mewakili rakyat, mungkin justru keliru. Sebutan wakil bisa jadi cuma sekedar ''istilah''. Buktinya mereka juga mendapat tunjangan jabatan. Untuk pusat jumlahnya mencapai hampir Rp 10 juta per bulan.


Mereka juga punya gaji pokok Rp 4 juta lebih, dan berhak atas uang paket Rp 2 juta/bulan. Urusan keluarga, termasuk kebutuhan beras, juga sudah dipikirkan oleh pemerintah dan uangnya bersumber dari rakyat yang istilahnya punya posisi lebih tinggi dibanding wakilnya di Dewan.
Penerimaan lain-lain di luar itu jumlahnya juga tak sedikit. Tunjangan kehormatan mencapai Rp 3,7 juta lebih/bulan, bantuan langganan listrik dan telepon Rp 4 juta. Meski langganan telepon sudah dibantu, mereka masih diberi tunjangan komunikasi intensif Rp 4 juta lebih/bulan.
Untuk panitia khusus (Pansus) yang semula Rp 5 juta/paket undang-undang, minta dinaikkan menjadi Rp 6 juta. Urusan asisten juga ditanggung dengan uang rakyat, per orang Rp 2,25 juta tiap bulan. Masih ditambah lagi fasilitas kredit mobil bagi semua anggota tiap periode, dan seabrek fasilitas lain seperti biaya perjalanan, perumahan, pensiun, perawatan kesehatan, dsb.
***
''Wah-wah..., uenak bener jadi wakil rakyat. Itu baru wakilnya, apalagi yang diwakili,'' mungkin begitu komentar orang awam yang buta tentang logika seluk-beluk perpolitikan di negeri ini. Tapi ada juga yang menganggap semua fasilitas itu wajar-wajar saja, mengingat sebutan wakil hanyalah istilah, bukan arti sebenarnya yang bermakna wakilnya rakyat.
Buktinya, cukup banyak yang tak peduli terhadap kondisi rakyat yang telah menjadi ''lanjaran'' sehingga mereka sekarang punya jabatan. Ibarat pepatah ''kacang lupa akan kulitnya'' yang dapat dimaknai: Melupakan jasa orang lain yang telah menjadikannya sukses.
Di sisi lain, ada pula yang menganggap anggota legislatif umumnya ''miskin''. Hal ini didasarkan atas perbuatan mereka yang akhir-akhir ini cenderung memanfaatkan setiap peluang untuk menambah tunjangan. Baru sekitar enam bulan lalu tunjangan komunikasi intensif dipenuhi, kini sudah muncul tuntutan baru lagi agar tunjangan pembahasan Rencana Undang-Undang (RUU) dinaikkan.
Kenyataannya benarkah mereka miskin? Jawaban pastinya tentu secara materi tidak, buktinya tak ada anggota DPRD/DPR yang mendapat jatah raskin dan bantuan langsung tunai (BLT). Yang lebih mendekati kebenaran, mungkin merasa dirinya miskin. Artinya, mereka bukannya tidak sanggup mencukupi kebutuhan hidupnya, melainkan karena ia lebih membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih kaya.
***
Repotnya, kalau kenyataan seperti itu terus berlanjut dan telanjur sayang untuk diabaikan, ujung-ujungnya uang rakyat fungsinya bisa bergeser. Apa pun argumentasi, dalih, alasan, dsb, tentu bisa dibikin, karena memang merekalah ahlinya. Sementara pemerintah/eksekutif, LSM, dan rakyat, berdasar pengalaman selama ini, nampaknya tak pernah di atas angin.
Jika demikian, makna wakil rakyat bisa jadi lebih bergeser lagi, misalnya menjadi wakil diri sendiri, kelompok, golongan, keluarga, dsb. Namun mereka tentu tak salah, sebab kelompok maupun yang lain, toch juga rakyat.
Rakyat yang benar-benar rakyat, nampaknya juga tak begitu peduli. Buktinya sebagian kelompok masyarakat memilih jalan sendiri dalam menyalurkan aspirasi demi memperjuangkan nasib. Misalnya para korban lumpur panas PT Lapindo. Mereka lebih memilih mengajukan tuntutan lansung ke perusahaan, Presiden, Wapres. Demikian juga dengan yang lain seperti guru,ibu rumah tangga, karyawan, mahasiswa, pelajar, dsb, mereka pilih demo dibanding menyalurkan aspirasi lewat wakilnya di Dewan.
''EGP alias emang gue pikirin,'' mungkin begitu komentar sebagian di antaranya. Namun yang pasti, tak sedikit juga yang masih sadar pada posisi sebenarnya, yakni sebagai wakil rakyat. Mereka konsisten memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi orang yang memilihnya. Tak sekedar berkutat pada kepentingan sendiri, namun juga tidak miskin semangat mengatasi kemiskinan dan segala persoalan di negeri ini.
(Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang)

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Kabinet Risiko Tinggi

Oleh Sri Mulyadi
April 2007, siswa setingkat SMP dan SMA menghadapi Ujian Nasional (UN). Pada saat bersamaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga menghadapi hal sama. Mereka mengikuti kegiatan serupa, yakni ujian atau sesuatu yang dipakai untuk menguji kepandaian, kemampuan, hasil belajar, dsb.

Ujian siswa materinya bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dsb. Adapun untuk SBY berupa reshuffle kabinet. Namun hasil ujian sama-sama menentukan masa depan, tetapi dampak dari kegagalan berbeda. Jika siswa gagal, masih bisa mengulang di posisi sama seperti sebelumnya, maka SBY apabila ''tak lulus'', belum tentu bisa berada di posisi sekarang.

Nampaknya persoalan dampak itulah yang memeroleh prioritas utama SBY, karena memang berisiko tinggi. Jika setelah reshuffle kondisi sosial ekonomi rakyat membaik, keputusan dia tepat. Bisa diartikan bahwa belum terwujudnya perubahan ke kondisi lebih baik selama pemerintahannya, karena beberapa menteri memang belum bekerja sebagaimana mestinya.


Sebaliknya, jika setelah sebagian menteri diganti ternyata dampak positif tak dirasakan rakyat, bisa jadi justru dia yang dianggap gagal. Ibarat sebagai derigen dalam suatu konser, dia dianggap tak mampu memadukan suara yang dimainkan para personel menjadi sebuah irama yang merdu, enak, dan menghibur penonton.
***
Jika benar reshuffle diumumkan awal Mei 2007, menteri yang diangkat praktis hanya punya waktu bekerja efektif sekitar empat belas bulan. Itu saja masih dikurangi waktu untuk mempelajari medan, mencermati situasi, menyusun, menjalankan, dan menyukseskan kebijakan.

Selepas pertengahan 2008, konsentrasi kekuatan sosial dan politik rakyat sudah mulai terpecah pada isu-isu Pemilu 2009. Sementara para menteri baru yang berasal dari partai politik, konsentrasinya juga sudah terpecah dua, pekerjaan dan kepentingan partai.

Ruar biasa! Mungkin begitu komentar sebagian orang. Dengan target pro-job, pro-poor, dan pro-growth, di tengah waktu masa jabatan masih dilakukan reshuffle kabinet. Nuansanya pun pro-etika dengan cara SBY melakukan lobi dengan pimpinan parpol pendukungnya.

SBY mungkin termasuk penganut ahli filsafat politik dari Inggris, Karl Popper. Politik dimoralkan, bukan moral dipolitikkan. Dia menyatakan dalam reshuffle tak akan meninggalkan teman-teman seperjuangan sewaktu meraih kursi RI 1, baik perorangan maupun parpol. Ibarat pepatah ''kacang ora ninggal lanjaran'', tidak melupakan orang yang pernah berjasa membesarkan dirinya.

Sebagai orang Timur, hal itu memang bisa dipahami. Namun dalam kondisi harus memilih yang terbaik, apakah ''balas jasa'' dengan memberi jatah kursi menteri untuk parpol masih relevan?
***
Soal relevan atau tidak, tentu tergantung siapa yang menilai. Bagi kaum marginal nampaknya tak begitu berpengaruh. Langkah apa pun yang ditempuh Presiden, bukan dianggap suatu persoalan. Bagi mereka yang utama tindakan tersebut pro-rakyat kecil.

Sementara partai yang tergabung dalam koalisi, menganggap reshuffle sangat mendesak. Namun repotnya, di sisi lain sangat keberatan jika menteri dari partainya yang diganti. Intinya mereka seakan berlomba menempatkan sebanyak mungkin kadernya di jajaran kabinet, tanpa mau tahu kompetensi jagonya. Soal kulitas memang masih dianggap penting, namun yang utama bisa memberikan kontribusi semaksimal mungkin dalam menghadapi Pemilu 2009.

Yang lebih merepotkan, meskipun berdasar Pasal 17 UUD 1945 Presiden memiliki hak penuh dalam memilih menteri, namun Partai Demokrat yang mengusung SBY, tak sebesar Golkar atau PDI-P yang memosisikan sebagai oposisi. Dengan demikian situasi lebih rumit akan muncul di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Gubernur dan bupati/wali kota adalah kepala daerah, yang sekaligus kepanjangan tangan pemerintah pusat. Sebagai kepala daerah, mereka punya hak penuh mengatur rumah tangga daerah sendiri. Adapun sebagai kepala wilayah, mereka dituntut mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.

Di sisi lain lagi, mereka juga orang partai. Sebagai kader, mau tidak mau mereas harus loyal pada partai masing-masing yang mengusung dirinya dalam pilkada. Otomatis mengamankan kebijakan partai tak bisa ditinggal, meskipun mungkin tak sejalan dengan pemerintah.

Kok rumit banget ya? Memang begitulah pola hubungan pemerintah-pemegang jabatan politis-partai di negeri ini. Segala kepentingan bisa masuk dari beberapa penjuru, dengan muara yang sama, nasib rakyat dan citra Ibu Pertiwi yang menjadi taruhan.

Bisa saja terjadi, program pemerintah pusat melalui kementerian sudah diarahkan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, namun karena pelaksana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah ''mangro tingal'' (punya beberapa kepentingan sekaligus), hasilnya masih jauh dari harapan. Dan persoalan ini tentu tak bisa diabaikan begitu saja kalau SBY ingin lulus dan menempati posisi yang sama usai Pemilu 2009.

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Panverbalisme

Oleh Sri Mulyadi

''BERSAMA kita bisa dan perubahan'' adalah dagangan yang dijual Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK), dan mengantar keduanya dilantik menjadi Presiden dan Wapres, 20 Oktober 2004.

Oleh sebagian besar rakyat, kedua tokoh ''bersenjata'' bersama kita bisa dan perubahan tersebut, dianggap dwitunggal yang akan mengakhiri kepedihan hidup kaum marginal. Sebagian besar rakyat pun ikut optimistis, segala persoalan akan segera terselesaikan. Solusi terhadap tingginya angka rakyat miskin dan pengangguran, seolah telah di depan mata, memberi pencerahan hari esok menjadi lebih baik.

Janji perubahan mampu meninabobokkan grassroot untuk sejenak melupakan getirnya perjuangan hidup. Di benak mereka, situasi murah sandang, pangan, papan, dalam itungan bulan akan terwujud. Muara dari semuanya rakyat akan makin sejahtera, pertumbuhan ekonomi pun rata-rata bisa di atas 7,5 persen per tahun, tak tertinggal dari negera tetangga.

Ketika pidato di KTT Non-Blok Havana 2006, SBY juga masih menegaskan: Di antara konsekuensi mengerikan apabila kemiskinan tidak ditangani dengan semestinya, adalah timbulnya rasa putus asa dan dendam kaum miskin, yang kemudian memunculkan kecurigaan, kebencian, dan konflik. Kekerasan akibat kemiskinan bisa menyebar. Untuk itu konsentrasi pemerintah juga difokuskan ke persoalan tersebut.

***



Pada Rapimnas Kadin, SBY secara terbuka menantang kalangan dunia usaha untuk buka-bukaan. Dalam arti, menunjuk departemen, Pemprov, atau Pemkab/Pemkot mana yang menghambat investasi. Termasuk menyebutkan nama-nama penjabat yang memeras pengusaha. Investasi menjadi kebijakan kunci untuk mengatasi tiga masalah utama di Indonesia, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan dengan pemerataan. Juga diistilahkan sebagai pro-job, pro-poor, dan pro-growth.

Namun apa yang terjadi setelah SBY-JK melewati setengah masa jabatannya? Banyak muncul pelesetan yang bernada negatif. Amin Rais melontarkan pelesetan: Bersama kita bisa, berubah menjadi bersama kita bisa menaikkan BBM dan menambah pengangguran. Ada lagi yang mengartikan bersama kita bisa lebih miskin.

Perubahan yang awalnya dikonotasikan positif, dimaknai menjadi lebih terpuruk, dsb. Muara dari semua ''nada miring'' tersebut, banyak rakyat kembali pesimistis. Persoalan tinggal persoalan, tanpa penyelesaian konkret. Janji selama kampanye dianggap tinggal janji.

Hasil yang telah dicapai keduanya, seperti kondusifnya Aceh, Maluku, membaiknya ekonomi makro, suku bunga, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan cadangan devisa, seolah dikesampingkan karena dianggap kurang menyentuh kepentingan banyak orang. Sektor riil yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat dinilai justru menunjukkan indikator sebaliknya.

***

Apa yang dilakukan keduanya dinilai masih jauh dari ekspektasi kebanyakan rakyat. Meski telah disadari dan diakui bahwa dua kali kenaikan BBM di tahun 2005 tidak populis, tak urung banyak melunturkan kepercayaan rakyat, karena harapan mereka tak terwujud. Popularitas SBY pun menurun. Berdasar survai LSI, dari 47,7% pada Desember 2006 menjadi 39,2% pada Maret 2007.

Repotnya lagi, SBY-JK dinilai sekadar mengejar target kursi orang pertama dan kedua RI, dengan senjata panverbalisme, yang menurut Usadi Wiryatnaya adalah suatu tindakan yang cenderung beranggapan bahwa segala masalah cukup diselesaikan dengan jalan perumusan verbal dalam bentuk kesepakatan, pernyataan, kebulatan tekad, dll yang dilakukan bersama-sama tanpa menjamah inti masalah dan melibatkan tindak lanjut teknisnya.

Anggapan itu memang bisa benar bisa tidak. Namun yang pasti panverbalisme disadari atau tidak sudah merambah segala segmen. Sering dijumpai seorang penjabat berseru: Cintailah produksi dalam negeri, kita harus menjadi bangsa mandiri, segala langkah pemerintah harus pro-rakyat kecil. Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus diletakkan di atas kepentingan pribadi, golongan. Kalau sektor riil tidak tumbuh, niscaya pengangguran teratasi, dsb.

***

Penjabat di tingkat daerah pun, nampaknya juga ada yang terinspirasi. Kalau kita lewat bundaran Kalibanteng, Semarang, akan terpampang gambar Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD, di sebuah baliho. Di bawahnya tertulis: Mari kita bergandeng tangan kita wujudkan Semarang kota metropolitan yang religius berbasis perdagangan dan jasa.

Ada lagi yang dengan berapi-api mengatakan: Koruptor harus dilenyapkan dari bumi Pertiwi. Kalau ingin menjadi bangsa terhormat, harus mampu mandiri. Lebih baik hidup sederhana daripada dijajah barang impor, dan slogan atau ungkapan lain yang intinya menjurus panverbalisme.

Kalau dicermati secara mendalam, semua itu lebih banyak yang sekadar kalimat berbau retorika, tanpa ditindaklanjuti strategi pencapaian, monitor implementasi, sampai ke tingkat evaluasi. Mereka tak peduli apakah message/pesan yang disampaikan menuai umpan balik (feedback) sesuai diharapkan penyampai pesan atau tidak.

Apakah lembaga nonpemerintah seperti persatuan para profesional, organisasi politik, ormas, dsb juga terkena ''virus'' panverbalisme? Mudah-mudahan tidak. Namun jika ternyata kesepakatan sekadar kesepakatan, kebulatan tekad berhenti sampai di kebulatan tekad, dsb, ya beruntunglah ''makhluk'' yang bernama panverbalisme, karena bisa menyusup ke semua lapisan masyarakat.

--- Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Mengobjekkan Petani

Oleh Sri Mulyadi
SEORANG pendekar dengan bangga melapor kepada gurunya. "Guru, sewaktu saya lewat di dekat lahan pertanian ada katak hijau tengah meronta di mulut seekor ular sawah." "Apa yang kamu perbuat?" tanya Sang Guru.
"Saya mengambil sebatang ranting pohon dan memukul ular itu, sehingga si katak terlepas." "Mengapa kamu berbuat seperti itu?"
"Saya betul-betul kasihan terhadap si katak, dan jengkel kepada si ular. Mentang-mentang dia kuat lantas berbuat seenaknya, katak yang lemah dijadikan santapan untuk mengisi perutnya. Padahal keduanya kan sama-sama hewan."
Sang guru diam sejenak, kemudian melontarkan pertanyaan: "Kalau semua orang berbuat seperti kamu, lalu ular disuruh makan apa? Sejak dulu hingga sekarang nggak ada ceritanya ular sawah bertahan hidup dengan makan humburger."
Sang guru dan si murid pun akhirnya diam, sama-sama merenung, bagaimana harus berbuat manakala menghadapi kejadian seperti itu.


Saat harga beras di musim penghujan naik sekitar Rp 6000/kg, dan pemerintah kembali melontarkan wacana soal nasib petani, dialog ala guru dan murid tersebut kembali layak menjadi bahan renungan.
Petani, yang di era 1984-1993 mampu swasembada beras, bahkan Indonesia bisa ekspor, sekarang nasibnya kembali tak menentu. Mereka cuma dijadikan "objekan", baik di musim panen maupun paceklik.
Saat panen, ketika pemerintah melakukan pembelian gabah sebagai bentuk proteksi, mereka tak ikut menikmati. Entah sengaja atau tidak, pemerintah datangnya belakangan sehingga cuma mendapat pasokan dari pedagang besar, tengkulak, pengepul. Sementara KUD yang selayaknya ikut terlibat membela petani, tak sedikit yang pengurusnya justru ikut bermain.
Di kala cadangan menipis dan harga beras naik, tetap saja nasib tak beranjak. Cuma sebagian kecil petani yang masih punya gabah, selebihnya berada di tangan pedagang besar.
Celakanya lagi, kenaikan harga biasanya langsung ditebas operasi pasar (OP) pemerintah atau digelontor beras impor. Akhir cerita, ya petani tetap gigit jari.Kapan mereka bisa ikut merasakan panen dalam arti yang sebenarnya?
Bumbu cerita mengenai pentingnya impor beras bertebaran. Misalnya, demi melindungi/menyejahterakan orang miskin kota dan di desa, harga beras tinggi penyebab meningkatnya kemiskinan di Indonesia, mempertinggi inflasi, dsb.
Bahkan ada pejabat yang mengatakan, "Menurut prinsip ekonomi, kalau kita bisa membeli dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik, mengapa memaksakan memproduksi sendiri? Lebih baik membeli produk orang lain atau impor. Selanjutnya tenaga kerja yang ada bisa dialihkan ke aktivitas produktif yang lebih kita kuasai. Memangnya menghentikan impor dan memproteksi pasar beras bisa secara otomatis memperbaiki nasib petani?"
"Wah-wah....Hebat." Mungkin begitu komentar anak buah si pejabat. Sebaliknya, pertanyaan yang muncul kemudian: Apakah membuka keran impor beras sebesar-besarnya, sehingga harga terjangkau rakyat kecil, juga secara otomatis meningkatkan kesejahteraan petani dan kaum marjinal lain? Apakah fakta yang menunjukkan bahwa izin baru diputuskan DPR berasnya sudah di perjalanan, tidak menimbulkan kelucuan?
Lantas petani kita mau dikemanakan? Disuruh wiraswasta (modalnya apa dan darimana), jadi buruh pabrik? Atau ke kota menjadi pedagang kaki lima (PKL), yang selalu dihantui penggusuran demi kepentingan yang lebih "besar".
Di satu sisi dibutuhkan sebagai penampung tenaga kerja sektor informal dan memberi kontribusi retribusi, di lain pihak dianggap biang keladi perusak keindahan kota dan mengganggu arus lalu lintas.
****
Menekan harga beras memang bisa meringankan beban ekonomi puluhan juta orang. Namun perlu diingat, dapat juga berakibat petani tak lagi bergairah meningkatkan produksi, karena biaya yang dibutuhkan tak seimbang dengan hasil yang diperoleh.
Dampak selanjutnya, buruh tani tak lagi punya pekerjaan. Petani yang punya lahan pilih mengeringkan sawahnya untuk dijadikan kaveling, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi dibanding nilai sawah. Ada juga yang merelakan digantirugi oleh investor perumahan. Uangnya dibelikan motor untuk ngojek, beli ternak, modal mengadu nasib di kota, dsb.
Setelah alih pekerjaan, sebagian dari mereka memang ada yang berhasil. Namun tak sedikit yang gagal, karena memang bukan ahlinya di bidang yang baru.
Renungan selanjutnya, apakah berkaitan impor beras akan menganut pasar bebas atau menghentikan demi keberpihakan kepada petani? Toh negara lain seperti Amerika, Korea Selatan, Jepang, atau Eropa, juga masih memberi proteksi bagi produk pertanian.
Akan sangat bijak jika sebelum menentukan keputusan yang menyangkut nasib mereka, telah melalui kajian yang mendalam berdasar kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai mereka yang telah merelakan dirinya menjadi "ganjel" para politikus, "melahirkan" sarjana bahkan doktor di bidang pertanian, mendukung eksistensi KUD, HKTI, dsb, justru menjadi permainan beberapa orang saja. (11)
--- Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Sarjana Pengangguran

Oleh Sri Mulyadi

BAGI banyak orang, wisuda sarjana adalah acara yang menggembirakan sekaligus membanggakan. Baik bagi si wisudawan maupun orang tuanya. Mereka telah menjadi orang sukses. Paling tidak jika kesuksesan itu diukur dari keberhasilan mengatasi persoalan selama proses meraih gelar sarjana.

Berkaitan itu tak mengherankan kalau usai acara wisuda hajat syukuran bertebaran dimana-mana. Mulai dari tumpengan biasa hingga makan bersama di restoran berkelas. Muara dari semua itu adalah bersyukur ke hadirat-Nya.

Mereka memang layak melakukan itu. Di depan atau belakang namanya telah ada gelar. Pembekalan dari sang dosen pun mengalir: ''Sebelum terjun ke masyarakat kamu harus punya ketrampilan berkomunikasi, jujur, mampu bekerja dalam tim, fleksibel, etos kerja tinggi. Punya kemampuan analisis, teknik, motivasi, kepercayaan diri, dsb.''


Statusnya pun berubah, dari mahasiswa menjadi sarjana. Namun, justru persoalan status inilah yang kemudian sering memunculkan persoalan. Sebagian dari wisudawan, khususnya yang belum bekerja, bahkan mengaku gelisah.

Alasan mereka: ''Mulai besok status saya berubah, dari mahasiswa menjadi pengangguran terdidik. Padahal setelah selesai kuliah saya digadang bisa meringankan ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, mencari pekerjaan bukanlah urusan mudah di negeri ini. Harus bersaing dengan jutaan sarjana lain yang lebih dulu menyandang predikat penganggur. Mau wirausaha terbentur modal.''

Sikap pesimistis seperti itu memang tak layak dipelihara di era globalisasi dan serba canggih seperti saat ini. Namun realitas seperti itu ternyata masih banyak dijumpai. Gelar yang selayaknya menjadi pemicu motivasi, menjadikan lebih percaya diri dan kreatif, berubah menjadi belenggu. Gengsi sarjana justru menjadikan pilih-pilih pekerjaan, selektif dalam bergaul, dsb. Mereka lupa bahwa gengsi seringkali hanyalah harga diri palsu.

***

Akademisi dituding sebagai produsen penganggur, bukan pencetak orang yang bisa menyediakan lapangan kerja. Dunia industri mengritik sarjana baru umumnya tak siap pakai. Sebaliknya, akademisi beranggapan tugasnya adalah mencetak sarjana, bukan tukang.

Akankah situasi saling-salah itu dibiarkan tanpa solusi? Yang pasti para wisudawan tak mengharapkan. Namun menemukan jalan ke luar yang mujarab, bukanlah pekerjaan mudah.

China perlu merapatkan barisan semua lini, guna mengatasi pengangguran. Salah satu terapinya memanfaatkan potensi pasar dalam negeri. Hasilnya memang tak seratus persen mengatasi pengangguran, namun mampu ke luar dari krisis. Dunia industri menjadi kuat, dan lapangan kerja terbuka lebar. Industri penunjang pun otomatis tumbuh, ibarat roda akan berputar kembali karena memang pasarnya ada.

Restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh, tak cuma industri modern, bidang pertanian juga disentuh. Areal terkurangi namun hasil per luas lahan ditingkatkan. Dilakukan inovasi teknologi serta diversifikasi tanaman. Petani juga diharuskan memanfaatkan lahan untuk tanaman yang punya nilai tambah tinggi, buah-buahan, dan sayuran.

***

Negeri ini pun sebenarnya bisa. Dengan penduduk sekitar 250 juta, sudah merupakan pasar yang cukup dalam memanfaatkan potensi domestik. Syaratnya ''cuma'' komitmen bersama, penjabat pemerintah (lurah hingga presiden), wakil rakyat, pengusaha, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat. Semua harus berada dalam satu tujuan, dan yang menghambat dianggap musuh rakyat, termasuk mereka yang meraup uang rakyat lewat jalur impor.

Tindakan mendewakan barang impor, mulai dari garam, beras, jagung, gula, daging, kedelai, susu, pakaian, sepatu, buah, sayur, dsb, sudah saatnya dikikis. Prinsip ekonomi, kalau bisa membeli dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik, mengapa memaksakan memproduksi sendiri, biarlah menjadi bahan renungan ekonom.

Kebijakan impor, saat ini, tak lagi sekedar mengesankan kemerosotan kepercayaan diri dan semangat kemandirian. Dampak yang muncul jauh lebih luas, terutama bagi puluhan juta orang miskin dan penganggur. Namun berharap banyak kepada pemerintah cukup berat, sebab sebagian besar anggaran tidak digunakan menggiatkan perekonomian, tetapi lebih banyak untuk kebutuhan konsumtif dan membayar utang luar negeri.

Jusuf Kalla sewaktu menjabat Menko Kesra, memang pernah melontarkan gagasan yang intinya mendesak agar pemerintah melakukan investasi dan siap mengambil risiko. ''Kalau tidak, bagaimana investasi swasta dan asing bisa masuk,'' kata dia waktu itu. Mudah-mudahan sekarang pun, setelah menjadi Wapres, dia masih konsisten. Bahkan tampil di barisan terdepan dalam memanfaatkan pasar domestik, serta ''memasyarakatkan'' guilty feeling atau perasaan bersalah di kalangan pendulang uang rakyat lewat kebijakan impor.


Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang._

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Indonesia: Hastina?

 Oleh Sri Mulyadi

KEBANYAKAN orang, khususnya di Jawa, pasti tidak enak hati jika Indonesia disamakan dengan negara di dunia wayang bernama Hastinapura atau Alengkadiraja. Alasannya, di dua negara tersebut sebagian besar rakyat, termasuk sang raja, perbuatannya amoral, sarat dengan keangkaramurkaan.
Puncak angkara murka di Hastina, saat Sang Raja Duryudana ingkar janji tak mau mengembalikan negara kepada yang berhak, yakni Pandawa. Akibatnya terjadi perang Bharatayudha. di Alengka, ketika pimpinan puncak negara, Dasamuka atau Rahwana mencuri Dewi Shinta, istri Raja Ayodyapala, Ramawijaya. Ujung-ujungnya terjadi perang besar "Brubuh Alengka".
Antipati terhadap Hastina atau Alengka masuk akal. Citra kedua negara itu sangat buruk saat dipimpin Duryudana dan Dasamuka. Hastina dan Alengka itu panggung tempat berkumpulnya orang-orang amoral. Mereka akan lebih bangga jika Indonesia disamakan dengan Amarta (negara Pandawa), Ayodyapala, atau Dwarawati yang dikomandoi Sri Kresna.


Alasannya, karena Amarta dipimpin Yudistira, raja yang murah hati, suka memberi, berbudi pekerti luhur, dan "bawalaksana" atau bersatunya kata dengan perbuatan.
Sang Raja menerapkan hastabrata atau suatu kepemimpinan yang menerapkan sifat bumi, yakni setia memberi kebutuhan hidup kepada siapa saja. Sifat air, selalu turun ke bawah dan memberikan kesejukan atau ketenteraman kepada rakyat.
Sifat angin, selalu bersikap adil. Mengamalkan sifat bulan, yakni menimbulkan suasana damai, sejuk dan indah, serta kebahagiaan dan harapan. Juga bersifat bak matahari, memberi sinar hidup, sumber petunjuk hidup.
Sang raja juga menerapkan sifat laut. Dia memosisikan sebagai tempat curahan hati bagi rakyat, berpandangan luas, penuh kasih, pengertian, dan sabar. Bersifat layaknya gunung, kukuh, teguh, tidak mudah menyerah untuk membela kebenaran. Terakhir, bersikap layaknya api, mampu membakar semangat, memberi kehangatan, memerangi kejahatan, memberikan ketenteraman, serta melindungi rakyat.
Amarta juga dibentengi ksatria yang punya spesifikasi untuk diteladani. Misalnya Bima yang punya sifat jujur, tegas, disiplin, berani karena benar. Ksatria yang lain adalah Arjuna. Dia senang bertapa dan menuntut ilmu, sehingga sangat sakti. Nakula ahli pertanian dan piawai mengurusi kesejahteran rakyat, serta Sadewa yang digambarkan piawai di bidang peternakan dan industri.
Di belakang ksatria yang dikenal dengan sebutan pandawa tersebut ada Sri Kresna yang bijaksana, ahli strategi, antisipatif, sering disebut bisa mengerti suatu kejadian yang belum terjadi.
Pandawa juga selalu didampingi Semar yang digambarkan cerminan rakyat, dan senantiasa mengingatkan para pemimpin negara agar mengedepankan nurani setiap kali membuat keputusan. Dia akan mencela, bahkan menentang apabila ksatria yang diikuti berbuat egois, me-ngorbankan kepentingan rakyat.
***
Bagaimana jika kondisi itu dikaitkan dengan kondisi Indonesia? Nampaknya masih "njomplang". Banyak pejabat sipil/militer, wakil rakyat, konglomerat, tokoh masyarakat, di ruang tamunya terpampang tokoh-tokoh ideal seperti Kresna, Yudistira, Bima, Arjuna, bahkan Semar, namun perbuatan si empunya tak seperti yang diamalkan tokoh yang dipajang.
Pajangan tokoh ideal itu hanyalah salah satu bentuk kepura-puraan. Tindakan sehari hari tak ubahnya to-koh "hitam" seperti Sangkuni, Dursasana, Duryudana, Rahwana, dsb. Mereka terjerumus ke perbuatan korupsi, egois, menyalahgunakan kekuasaan, tanpa mau tahu terhadap penderitaan rakyat.
Apakah dengan kondisi itu Indonesia pantas diidentikkan dengan Hastinapura atau Alengka? Jawabnya tentu tidak, sebab negara tak dapat disamakan dengan sifat pemimpinnya. Hastina pun pernah menjadi negara yang "panjang" atau populer serta "punjung" alias berwibawa pada saat dipimpin Pandudewanata atau Parikesit pasca-Bharatayuda.
Demikian juga Alengka saat di bawah kekuasaan Gunawan Wibisana (pasca-brubuh Alengka) atau Prabu Somali. Yang menentukan citra negara bukanlah nama tetapi penghuninya, mulai pemimpin hingga rakyat.
Di negeri ini nampaknya peran pemimpin juga lebih dominan. Pemimpin yang korup dan egois, akan cenderung menghasilkan rakyat yang korup dan egois pula. Sebaliknya, jika sang pemimpin mampu menjadi panutan serta mengutamakan kepentingan rakyat, tentu level di bawahnya akan mengikuti.
Dengan gambaran itu tentu tergantung ke mana para pemimpin berkiblat. Ke Amarta atau Hastina di bawah kungkungan Duryudana. Jika ke Amarta, tentu para "pangrehpraja" harus banting stir dengan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Porsi Semar yang senantiasa mengingatkan para pemimpin agar selalu mengedepankan keluhuran budi, tentu tak mungkin diabaikan.

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Peran Media Massa Dalam Pengembangan Wisataagro

SECARA sederhana pengertian agrowisata atau wisataagro adalah kegiatan wisata yang berlokasi atau berada di kawasan pertanian secara umum, lebih dikhususkan pada areal hortikultura.
Pengembangan agrowisata pada konsep universal dapat ditempuh melalui diversifikasi dan peningkatan kualitas sesuai dengan persyaratan yang diminta konsumen dan pasar global. Sedangkan pada konsep uniqueness, konsumen ditawarkan kepada produk spesifik yang bersifat unik.
Keinginan masyarakat untuk menikmati objek-objek spesifik seperti udara yang segar, pemandangan yang indah, pengolahan produk secara tradisional, maupun produk-produk pertanian/perkebunan modern dan spesifik, akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang pesat.


Kecenderungan itu merupakan pertanda tingginya permintaan akan agrowisata dan sekaligus membuka peluang bagi pengembangan produk-produk agrobisnis, baik dalam bentuk kawasan ataupun produk pertanian yang mempunyai daya tarik spesifik.
Hamparan areal tanaman yang luas seperti pada areal perkebunan, dan hortikultura di samping menyajikan pemandangan dan udara yang segar, juga merupakan media pendidikan bagi masyarakat dalam dimensi yang sangat luas, mulai dari pendidikan tentang kegiatan usaha di bidang masing-masing, sampai kepada pendidikan tentang keharmonisan dan kelestarian alam.
Objek wisataagro tidak hanya terbatas kepada objek dengan skala hamparan yang luas seperti yang dimiliki oleh areal perkebunan, tetapi juga skala kecil yang karena keunikannya dapat menjadi objek wisata yang menarik.
Cara pembuatan gula kelapa misalnya, juga merupakan salah satu contoh dari kegiatan yang dapat dijual kepada wisatawan. Di samping mengandung muatan kultural dan pendidikan juga dapat menjadi media promosi, karena dipastikan pengunjung akan tertarik untuk membeli gula merah yang dihasilkan perajin.
Dengan demikian wisataagro bukan semata merupakan usaha/bisnis di bidang jasa bagi pemenuhan konsumen akan pemandangan yang indah dan udara yang segar, namun juga dapat berperan sebagai media promosi produk pertanian/perkebunan dan menjadi media pendidikan masyarakat, dsb.

Strategi

Pengembangan agrowisata juga tak beda dari mengembangkan usaha yang lain. Biasanya diawali dari penetapan visi, misi, strategi, sampai ke evaluasi. Secara otomatis, hal itu ditetapkan dengan mempertimbangkan dinamika untuk meningkatkan daya saing agrobisnis dalam perdagangan global, nasional, regional, maupun lokal, lewat analisis SWOT atau strenght (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang/kesempatan), threat (ancaman).
Pada era persaingan global yang semakin kompleks ini, maka faktor efisiensi merupakan faktor kunci dalam pengembangan agrobisnis, termasuk wisataagro. Pergerakan ke arah efisiensi tersebut menuntut kemampuan manajerial, profesionalisme dalam pengelolaan usaha dan penggunaan teknologi maju.
Dengan demikian, peran teknologi informasi dan promosi usaha serta kemampuan dalam menyiasati pasar dengan berbagai karakteristiknya, akan menjadi komponen yang sangat penting untuk selalu dicermati. Pada bagian lain wisataagro cenderung dominan kepada menjual jasa sumberdaya alam, untuk itu aspek kelestarian alam harus mendapat perhatian utama.
Sesuai dengan cakupan tersebut, maka upaya pengembangan wisataagro secara garis besar mencakup aspek pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, promosi, dukungan sarana san kelembagaan.
sumberdaya manusia
Sumberdaya manusia mulai dari pengelola sampai kepada masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pengembangan wisataagro. Kemampuan pengelola wisataagro dalam menetapkan target sasaran dan menyediakan, mengemas, menyajikan paket-paket wisata serta promosi yang terus menerus sesuai dengan potensi yang dimiliki, sangat menentukan keberhasilan dalam mendatangkan wisatawan.
Dalam hal ini keberadaan/peran pemandu wisata dinilai sangat penting. Kemampuan pemandu wisata yang memiliki pengetahuan ilmu dan keterampilan menjual produk wisata sangat menentukan. Pengetahuan pemandu wisata seringkali tidak hanya terbatas kepada produk dari objek wisata yang dijual, tetapi juga pengetahuan umum terutama hal-hal yang lebih mendalam berkaitan dengan produk wisata tersebut.
Ketersediaan dan upaya penyiapan tenaga pemandu wisataagro saat ini dinilai masih terbatas. Pada jenjang pendidikan formal seperti pendidikan pariwisata, mata ajaran wisataagro dinilai belum memadai sesuai dengan potensi wisataagro di Indonesia. Sebaliknya pada pendidikan pertanian, mata ajaran kepariwisataan juga praktis belum diajarkan.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut pemandu wisata agro dapat dibina dari pensiunan dan atau tenaga yang masih produktif dengan latar belakang pendidikan pertanian atau pariwisata dengan tambahan kursus singkat pada bidang yang belum dikuasainya.
Dalam kaitan ini kerjasama antara objek wisataagro dengan biro perjalanan, perhotelan, dan jasa angkutan sangat berperan. Salah satu metoda promosi yang dinilai efektif dalam mempromosikan objek wisataagro adalah metoda "tasting". Yaitu memberi kesempatan kepada calon konsumen/wisatawan untuk datang dan menentukan pilihan konsumsi dan menikmati produk tanpa pengawasan berlebihan sehingga wisatawan merasa betah. Kesan konsumen itu akan menciptakan promosi tahap kedua dan berantai dengan sendirinya.
Faktor sumberdaya alam dan lingkungan tersebut mencakup sumberdaya objek wisata yang dijual, serta lingkungan sekitar termasuk masyarakat. Untuk itu upaya mempertahankan kelestraian dan keasrian sumberdaya alam dan lingkungan yang dijual sangat menentukan keberlanjutan usaha.
Kondisi lingkungan masyarakat sekitar juga menentukan minat wisatawan untuk berkunjung. Sebaik apapun objek wisata yang ditawarkan, apabila masyarakat sekitar tidak menerima kehadirannya, akan menyulitkan dalam pengembangan.
Antara usaha wisata agro dengan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Usaha wisataagro berkelanjutan membutuhkan terbinanya sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari, sebaliknya dari usaha bisnis yang dihasilkannya dapat diciptakan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari.
Perlu diingat pula usaha wisataagro bersifat jangka panjang dan hampir tidak mungkin sebagai usaha jangka pendek. Untuk itu segala usaha perlu dilakukan dalam perspektif jangka panjang. Sekali konsumen/wisatawan mendapatkan kesan buruk, dapat berdampak jangka panjang untuk mengembalikannya.
Kehadiran konsumen/wisatawan juga ditentukan oleh kemudahan-kemudahan yang diciptakan, mulai dari pelayanan yang baik, kemudahan akomodasi dan transportasi sampai kepada kesadaran masyarakat sekitarnya.
Upaya menghilangkan hal-hal yang bersifat formal, kaku dan menciptakan suasana santai serta kesan bersih dan aman, merupakan aspek penting yang perlu diciptakan.
Pengembangan wisataagro memerlukan pula dukungan semua pihak, seperti pemerintah yang bertindak sebagai fasilitator dalam mendukung berkembangnya wisataagro dalam bentuk kemudahan perizinan, infra struktur, dan lainnya.
Kondisi perekonomian dan persaingan global yang semakin kompleks, menuntut kreativitas pengembangan usaha yang kompetitif, sesuai dengan keunggulan yang dimiliki. Wisataagro merupakan salah satu usaha agrobisnis yang prospektif untuk dikembangkan.
Namun demikian tantangan yang dihadapi dalam pembangunan wisataagro ke depan sangat besar, terutama berkaitan dengan kesiapan SDM, promosi dan dukungan prasarana pengembangan. Untuk itu diperlukan langkah bersama antara pemerintah, pengusaha wisata agro, lembaga terkait dan masyarakat. Upaya terobosan perlu dirancang untuk lebih meningkatkan kinerja dan peran wisataagro.

Peran Media

Jawa Tengah sendiri memiliki potensi agrowisata yang cukup banyak dan variatif. Misalnya Agrowisata Kebun Tambi di Kecamatan Kejajar, Wonosobo (kebun teh dan proses pengolahannya), Kebun Lerep di Ungaran (kebun kopi dan cengkih), serta Kebun Getas/Asinan di Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang (aneka tanaman buah dan proses pengolahannya). Ini sekadar contoh agrowisata perkebunan.
Hanya saja, potensi tersebut belum banyak dikembangkan secara profesional, sehingga belum banyak dikenal masyarakat dan memberikan profit yang maksimal bagi pengusahanya.
Di samping belum dikelola secara profesional, para pemilik/pengelola umumnya juga kurang memanfaatkan media massa dalam pengembangan usahanya. Baik media audio (dapat didengar misalnya radio), visual (dapat dilihat seperti media cetak), audio-visual (didengar dan dilihat misalnya televisi), maupun media digital seperti internet.
Belum memanfaatkannya media tersebut, pada umumnya disebabkan karena mereka belum tahu bagaimana berhubungan dengan insan pers/media. Padahal kegiatan promosi merupakan salah satu kunci dalam mendorong kegiatan wisata agro.
Penyebaran informasi dan pesan promosi memang tak hanya melalui media massa, tetapi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui leaflet, booklet, pameran, cinderamata, penyediaan informasi pada tempat public (hotel, restoran, bandara dan lainnya). Tetapi pemanfaatan media (dalam bentuk iklan, advetorial, release/berita, atau laporan), sangat efektif karena jangkauan audience lebih luas.
Berkaitan itu ‘’hukumnya wajib’’ setiap perusahaan agrowisata mempunyai petugas PR (Public Relation) yang bertugas mempublikasikan potensi yang dipunyai kepada masyarakat luas media massa, atau bentuk-bentuk publikasi potensi yang lain.

(Sri Mulyadi, bahan tulisan dari berbagai sumber)

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Potret Politikus

Oleh Sri Mulyadi
SUATU hari, rombongan politikus berkunjung ke daerah terpencil dengan naik bus. Sepulangnya bus yang ditumpangi masuk jurang. Oleh warga sekitar semuanya dikubur di tempat itu juga.
Sehari kemudian polisi datang ke tempat kejadian dan menanyakan ke para penduduk setempat.
Polisi: Apa dalam kecelakaan itu tak ada yang masih hidup?
Penduduk: Kemarin ada beberapa penumpang yang merintih: Tolong pak, saya masih hiduup.
Polisi: Lalu kemana penumpang yang hidup itu sekarang?
Penduduk: Sudah kita kubur, bapak kan tahu sendiri kejujuran politikus. Bilang A tapi nyatanya B. Janji mau melakukan C kenyataannya D. Paling kemarin itu juga begitu. Ngakunya masih hidup, padahal sebenarnya sudah mati, jadi ya kita kubur saja!


Cerita rekaan tersebut memang cuma joke yang tersebar lewat internet. Namun yang namanya joke atau lelucon, bisa juga dipahami sebagai potret dari realita. Ibaratnya tak ada asap kalau tanpa api. Lelucon hanyalah realita yang diplesetkan dalam bentuk adegan atau kata-kata lucu.

Apakah polikus di negeri ini suka tidak jujur, ingkar janji, dsb, sehingga muncul lelucon seperti itu? Jawabnya pasti tidak semua. Kalau pun ada, istilahnya pasti sudah berubah. Ingkar janji diganti: belum atau masih proses, dll. Tidak jujur alias bohong diubah menjadi: ada pihak yang ingin mendiskreditkan, belum saatnya diungkap, daripada menimbulkan persepsi yang keliru, jangan berprasangka negatif, dan istilah lain yang ada di ''kamus berkilah ala politikus''.

Sebagian di antara mereka ada yang beranggapan, tercapainya tujuan adalah utama. Soal fair atau etis tidaknya cara yang digunakan, cukup pada tingkatan penting, bukan utama. Prinsip kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya tergantung lidah, nampaknya masih saja dianut. Masalah janji saat kampanye dianggap masa lalu.

Pada saat kemiskinan dan pengangguran bertambah akibat berbagai bencana seperti sekarang ini, wacana soal reshuffle kabinet, terus saja digulirkan. Bahkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin, ikut-ikutan mendesak agar reshuffle dilakukan paling lambat akhir 2007. Bahkan ada yang terang-terangan minta jatah menteri.

Di DPR juga terjadi bagi-bagi laptop untuk 550 wakil rakyat a Rp 21 juta. Sementara PP37/2006 yang beberapa waktu diributkan, juga telah selesai direvisi. Hasil revisi memunculkan PP 21/2007, intinya tunjangan DPRD tetap diberikan. Rapelan juga tetap, bedanya sekarang dimulai Januari 2007. Yang telanjur menerima kelebihan rapelan, boleh diangsur sampai sebulan sebelum masa jabatan 2004-2009 selesai.
Dampak lumpur Lapindo makin meluas, penderitaan korban makin berlarut. Soal kebijakan impor beras di tengah masim panen seperti sekarang ini, seolah juga tak mengusik nurani mereka, meskipun membela kepentingan petani selalu digembar-gemborkan saat kampanye. ''Dagangan'' kampanye tentang perubahan yang sempat menimbulkan harapan baru ke arah lebih baik, tanda-tandanya belum dirasakan oleh sebagian besar rakyat.
***
Etiskah pada situasi sekarang ini para politikus masih saja bergelut soal akan dan masih proses? Bermoralkah mereka yang tetap menonjolkan kepentingan pribadi dan kelompoknya? Jawabnya memang bisa bias, masing-masing punya argumentasi sendiri.
Ada yang berpandangan antara politik dan etika/moral, tak dapat dicampuradukkan. Nicolo Machiavelli, Lenin dan Gladstone menganggap politik adalah lembah yang kotor. Segala cara halal. Tujuan utamanya menaklukkan lawan, dan memenangi pertarungan yang akhirnya meraih kekuasaan.

Sementara Karl Popper, seorang ahli filsafat politik dari Inggris berpendapat bahwa politik harus dimoralkan. Bukan sebaliknya, moral dipolitisasikan. Dalam artian secara konsisten berpegang pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan agama. Panggung politik tanpa rambu moral, sama saja dunia binatang. Dan etika berdemokrasi cuma dapat terwujud manakala elite politik berperilaku sesuai kaidah-kaidah demokrasi.

Namun apa yang terjadi, secara umum masih banyak disaksikan dominannya orientasi politikus pada kekuasaan, sehingga pemaknaan politik sebagai upaya meraih kekuasaan, lebih besar dibanding bagaimana memanfaatkan kekuasaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun sering dijumpai upaya memperoleh kekuasaan itu pun dilakukan dengan tidak jujur.

Apa memang demikian lah dunia polikus di negeri ini? Urusan rakyat selalu donomorduakan? Kalau jawabannya iya, bersiap-siaplah menuai apatisme rakyat saat terjadi Pemilu, baik untuk memilih calon wakil rakyat maupun pejabat politik.
Mereka yang punya predikat suka ingkar janji, lebih mengutamakan kepentingan pribadi/golongan, tak konsisten menjaga omongan, pasti akan menuai ketidakpercayaan konstituen. Ujung-ujungnya, masih hidup pun langsung ''dikubur'' oleh rakyat yang merasa dibodohi.

(Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang)

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Kolam Bencana

Oleh Sri Mulyadi
Bukan lautan, hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupimu
Tiada ombak, tiada badai kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu
Orang bilang tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.

Syair lagu Koes Plus tersebut menggambarkan kondisi sejatinya negeri ini, paling tidak di era 1970-1980-an. Negeri ini begitu memikat nan elok bak zamrud katulistiwa. Bahkan ki dalang mengumandangkan sebagai negeri yang ''gemah ripah loh jinawi, tentrem ayem kertaraharja''. Siapa pun bangga memiliki dan berlindung di pelukan ibu pertiwi.
Waktu itu orang pasti tak menyangka, sekarang begini jadinya. Begitu banyak derita mengoyak negeri ini. Predikat kolam susu berubah menjadi negeri yang didera bencana, gudangnya orang miskin dan pengangguran. Materialisme, egoisme, keserakahan, kemunafikan, kehilangan nurani, menyelimuti negeri ini.
Ibu Pertiwi bermandi darah. Kurang dari tiga tahun terakhir saja, ratusan ribu jiwa melayang ditelan bencana, kecelakaan di darat, laut, dan udara. Mulai dari tsunami, gempa, tanah longsor, kecelakaan kereta, kapal, pesawat, dsb. Terakhir (Rabu 7/3), pesawat Garuda yang selama ini jadi andalan angkutan udara, terutama dari sisi safety-nya, terbakar dan meledak di Bandara Adisucipto Yogyakarta. Korban tewas mencapai puluhan orang.


Catatan tentang kelabunya negeri ini pun tambah panjang. Ibu pertiwi kembali terhenyak. Jutaan warga menangis tersedu, berkabung, meratap haru biru. Sebagian lagi bungkam, tertegun termangu. Tak tahu apa yang harus diperbuat, meski di sisi lain belasan warga Indonesia dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia.
Murkakah Sang Pencipta? Jawabnya pasti tidak. Yang pasti di negeri yang dulu diibaratkan sebagai kolam susu ini, sekarang makin banyak dihuni manusia yang mengabaikan cinta, kasih sayang, kebaikan, anugerah, dan semua yang mulia dari Sang Pencipta.
Logika telah berbalik makna. Berebut benar dengan mengorbankan sesama. Merusak lingkungan berdalih devisa. Efisiensi dengan taruhan nyawa. Keteledoran dibalut bencana. Bencana dibalut kehendak-Nya, dsb.
Penyelesaian masalah ''beranak'' masalah, seperti PP37/2006, kebijakan impor beras, bantuan bencana, lumpur panas PT Lapindo, dsb. Yang satu belum terselesaikan, muncul lainnya, begitu seterusnya, dan ujung-ujungnya terbelenggu tak dapat keluar dari masalah.
***
Mungkin yang dikemukakan Einstein benar. Menurut dia, apa yang menyebabkan masalah, tak bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Cuma persoalannya, adakah orang atau pejabat di negeri ini yang berani bilang, sayalah yang menyebabkan munculnya masalah? Sehingga harus tahu diri atau mundur dari jabatan, karena tak bisa menyelesaikan masalah.
Umumnya yang terjadi justru yang bersangkutan malah berburu kambing hitam, menyalahkan alam, mengalihkan perhatian, dsb, yang intinya menghindar dari tanggung jawab dan membuat skenario supaya terhindar dari predikat sebagai penyebab munculnya masalah. Meskipun sebenarnya yang bersangkutan tahu bahwa menghindar bukanlah solusi yang baik.
Memang tidak ada negara yang tak punya masalah. Yang berbeda hanya tingkat kesulitan, jenis, serta cara menyelesaikannya. Munculnya persoalan di satu sisi memang menjadikan orang kreatif, namun kalau pemerintahan yang dikerubuti masalah, ya akhirnya -- rakyat di segmen bawah umumnya-- yang terabaikan. Buntutnya? Ya sangat logis jika ''zamrud katulistiwa'' berubah menjadi ladang persemaian kemiskinan dan pengangguran.
Jika akar permasalahan tidak tersentuh oleh yang berkewajiban, masalah yang sama dan baru akan terus terulang. Semua dituntut jeli melihat akar masalah untuk mengatasi. Sebab dan akibat adalah logika yang sangat sederhana dan dapat dipahami semua orang. Tapi kalau tidak dipakai dalam memberantas setiap masalah yang terjad, kemajuan akan makin jauh, dan akan tetap terpuruk dalam ketakberdayaan dan kemiskinan. Ujung-ujungnya menimbulkan penderitaan bagi banyak orang, lingkungan dan alam.
***
Presiden SBY pun juga berpandangan demikian. Masalah tidak akan selesai jika hanya dilihat dan diamati saja. Kekuasan bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat. ''Saya tidak suka menyampaikan hal-hal yang tidak ada. Jangan bohongi rakyat. Katakan apa yang belum tercapai dan minta maaf,'' kata SBY, di depan kader Partai Demokrat, beberapa hari lalu.
Logikanya, masalah kemiskinan dan pengangguran pun, juga tak akan selesai jika hanya dilihat. Persoalannya, jangan-jangan dilihat saja tidak, sehingga ''zamrud katulistiwa'' tetap menjadi persemaian kaum miskin dan pengangguran. Program pengentasan bagi mereka tetap saja menuai program.
Bagi Badrun, warga sebuah desa di Sragen, punya cara sendiri dalam menyelesaikan persoalan. ''Patahkan sapu lidi ini,'' katanya kepada setiap anaknya. Tapi, tak seorang pun dari mereka bisa.
''Kini buka ikatannya lalu patahkan setiap lidi secara terpisah,'' ujarnya. Sudah dapat diduga, mereka bisa mengerjakan tanpa kesulitan. ''Makna dari kejadian ini, kalau lidi (kita) disatukan menjadi kuat dan sulit dipatahkan. Tapi kalau sapu lidi (masalah) diurai, akan gampang diselesaikan,'' ungkapnya.
(Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang)_

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Galak-Celutak

Oleh: Sri Mulyadi

NEK galak aja celutak, nek celutak aja galak. Pepatah Jawa ini maknanya: Kalau suka marah, mencaci-maki, jangan rakus atau senang makan sesuatu yang tidak patut karena bukan hak/jatahnya.
Namun yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat saat ini, justru sebaliknya. Galak tetapi celutak. Ke-galak-an untuk menutupi ke-celutak-annya. Cukup banyak contoh di sekitar kita. Suka marah untuk menutupi salah, kekurangannya, bahkan sebagai sarana mendulang TST (tahu sama tahu) yang UUD (ujung-ujungnya duit). Praktik seperti itu terjadi di lingkungan rumah tangga, jalan raya, instansi pemerintah, lingkungan sekolah, dsb.
Para pelaku tak sadar bahwa galak tapi celutak, ibarat menabur angin yang akan menuai badai. Menabur ke-galak-an sekaligus ke-celutak-an, akan menuai cibiran, cemoohan, umpatan, bahkan dendam.
''Walaah mbok ngaca, instrospeksi, orang kok enggak ngrumangsani. Awas rasakan balasanku nanti, dsb.'' Begitulah antara lain reaksi yang muncul dari para korban ke-galak-an sekaligus ke-celutak-an. Yang pasti, ujung-ujungnya senjata makan tuan. Dan dalam tindakan celutak si pelaku secara otomatis menyandang predikat gupak alias kotor atau tercemar kotoran.


***

Dalam konflik Mensesneg Yusril Ihza Mahendra - Ketua KPK Taufiqurachman Ruki, siapa galak dan siapa yang celutak? Hingga kini belum ada yang tahu, karena memang baru sebatas pengusutan dan menjadi wacana.
Kasus itu berawal dari ancaman Yusril kepada Ketua KPK. Usai diperiksa dalam kasus pengadaan alat automatic finger print identification system (AFIS) di Depkumham tahun 2004 senilai Rp 18,48 miliar dan diduga ada penyimpangan Rp 6 miliar, dia ''geram''.
Yusril mengancam akan mengadukan Ketua KPK jika langkah penunjukan langsung yang dilakukan semasa memimpin Depkumham dipermasalahkan. Dasar laporan itu di KPK juga terjadi pengadaan alat penyadapan dengan penunjukan langsung. Dan Yusril pun merealisasi ancamannya Jumat (16/2) lalu.
Dari kronologi itu Yusril yang nampak galak, sementara Ketua KPK tenang, justru komentar di luaran yang bertebaran. Namun hingga kini pun belum ada yang tahu bagaimana sikap Taufiqurachman sewaktu memeriksa Yusril. Orang awam hanya bisa bertanya-tanya, apa ada sesuatu selama pemeriksaan sehingga Yusril bereaksi segalak itu?
Bagi sebagian orang, kejadian itu dianggap pantas memperoleh sambutan tawa. Bagaimana mungkin para petinggi negara yang seharusnya menjadi panutan dalam menjalankan proyek pengadaan barang, dan lembaga yang bertugas memvonis ada tidaknya pelanggaran dalam kegiatan itu, justru saling mempertontonkan ''borok'' di level atas.
Yusril diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan AFIS. Kemudian dia gantian menuduh KPK tidak menerapkan Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa, dan malah memeriksa orang lain yang melanggar Keppres itu.

Kepriben kiye? Begitulah bahasa Tegalnya. Bagi orang awam bisa jadi hal itu memang terasa aneh. Apalagi jika nantinya terbukti benar pengadaan barang di KPK memang tak sesuai ketentuan. Banyak orang akan kembali bertanya, bukankah sesuai pasal 6 Undang-Undang No 30 Th 2002 tugas KPK memberantas dan mencegah korupsi?
Begitu pula sebaliknya, jika ternyata Yusril yang terbukti bersalah, tentu wajah Ibu Pertiwi makin muram. Bagaimana tidak, pejabat yang berwenang memberi rekomendasi sebelum presiden memutuskan, ternyata terkena wabah celutak juga, paling tidak sudah gupak/tercemar. Catatan rakyat tentang carut-marutnya wajah pejabat tinggi di negeri ini pun pasti bertambah panjang.

***

Lantas siapa yang harus meng-clear-kan konflik itu? Presiden? Lembaga peradilan? Atau dibiarkan begitu saja biar ''clear'' sendiri alias menguap bersama sang waktu? Nggak tahulah. Yang pasti di negeri ini banyak ''sutradara'' yang pandai mengemas suatu adegan lucu dan hot menjadi dingin-dingin saja.
Biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, dengan menganggap seolah-olah rakyat bisa memahami. Tak peduli bahwa sebenarnya masyarakat menyimpan segudang pertanyaan tentang menguapnya kasus-kasus besar yang merugikan negara triliunan rupiah.
Repotnya lagi, ada sebagian politikus, pejabat tinggi, pakar hukum, dll, menganggap hal itu merupakan bagian dari ''permainan'' sehari-hari dalam mengemban tugasnya.

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Serakah

Oleh: Sri Mulyadi

SEORANG tokoh agama berseru di hadapan umatnya: ''Semoga Tuhan memberkati rezeki melimpah kepada saudara-saudara. Amin.'' Umat pun menyahut dengan lantang: Amin.
''Uang banyak yang dilimpahkan kepada saudara, simpanlah dengan baik, jangan dihamburkan. Amin. ''Sekali lagi umat pun menyahut: Amin.
''Jangan lupa pula sisihkan sebagian untuk Tuhan, misalnya membantu korban bencana, membangun tempat ibadah, dan kegiatan sosial lain. Amin….''
Ternyata umat yang mendengar seruan itu cuma saling berpandangan.
Apakah semua orang akan bersikap sama jika mendengar seruan seperti itu? Jawabnya tentu tidak. Buktinya ribuan orang rela membantu korban tsunami, gempa di wilayah DIY dan Jateng, tanah longsor, dsb.
Sebaliknya, tak sedikit pula orang yang tinggal di negeri yang berdasarkan Pancasila ini, sikap dan perilakunya serakah, tak ubahnya seekor kera yang sedang makan kacang. Sebagian ditelan, lainnya disimpan di mulut, sementara tangannya masih terus sibuk mengupas. Bahkan kakinya pun digunakan juga untuk mengamankan sisa makanan yang masih ada.


***

Apakah mencari uang sebanyak-banyaknya, seolah akan hidup seribu tahun, tindakan serakah dan keliru? Apa salahnya kalau ada peluang dimanfaatkan sebaik-baiknya? Tentu saja jawabnya bukan keliru atau tak keliru, benar atau salah, karena persoalan yang muncul menyangkut bagaimana cara memperolehnya.
Kalau cara yang ditempuh tidak fair, merampas milik orang lain dengan ambisi liar, mengabaikan kepatutan, etika, menghalalkan segala cara, dan mengabaikan kepentingan orang lain, bahkan menyakitkan, itu yang disebut serakah. Namun bila kekayaan diperoleh secara benar, lewat perjuangan yang fair, dan tak egois, tentu bukan serakah. Bahasa religiusnya, mengejar lebih banyak uang, menuntut untuk menjadi lebih kaya, tidaklah salah, tetapi pakailah cara sesuai ajaran agama.
Namun realita menunjukkan makin sedikit saja orang yang tak menganut aliran ''aji mumpung''. Merasa dirinya miskin, bukan karena tidak sanggup mencukupi kebutuhan hidupnya, melainkan karena ia membandingkan dirinya dengan orang lain. Akhirnya keserakahan muncul di semua level. Tak peduli terhadap wajah bangsa yang makin amburadul, dan badut-badut berdasi tanpa malu memamerkan kelucuannya.
Bagaimana tidak lucu jika ada ribuan wakil rakyat di daerah ngluruk ke Jakarta guna ''melunaskan'' uang rapelan yang telah habis digunakan untuk pribadi/golongan, usai pemerintah merevisi PP37/2006. Padahal di saat bersamaan, jutaan warga ibu kota dalam kondisi menderita akibat kebanjiran, dan pemerintah kesulitan mencari dana untuk membantu dan menyelesaikan persoalan.
Apakah mereka termasuk yang serakah, egois, menghalalkan segala cara, rakus, tak mau tahu penderitaan rakyat yang diwakili? Enggak tahulah. Yang pasti, hampir semua wakil rakyat itu bukan termasuk orang berkekurangan, buktinya bisa ke Jakarta dan menginap di hotel berkelas.
Namun mungkin mereka lupa bahwa tindakannya itu memukul diri sendiri. Konstituen tak lagi respek. Catatan rakyat tentang reputasi wakil rakyat bertambah. Di antara mereka yang biasanya mengantuk saat sidang membicarakan nasib rakyat, menjadi bergairah saat memperjuangkan isi kantongnya. Mereka juga lupa bahwa di negeri ini ada budaya malu dan azas kepatutan, tak sekedar budaya silat lidah dalam mencapai tujuan.
***
Mereka nampaknya juga lupa menanyakan dan mengamati kenapa ibu kota bisa lumpuh akibat tergenang air. Padahal kondisi seperti itu jelas sangat mungkin terjadi di wilayah dimana para wakil rakyat tersebut bertugas. Terutama daerah yang posisinya di bawah permukaan air laut.
Bila dikaji secara mendalam, penyebab utama musibah tersebut (termasuk banjir di Semarang) juga akibat ulah manusia (penguasa, pengusaha, wakil rakyat, dsb) yang serakah. Peraturan Daerah (Perda) tentang tata ruang kota dilanggar, demi mengedepankan kepentingan sempit sang penguasa/wakil rakyat, dan mengorbankan rakyat miskin pada umumnya.
Ribuan hektare sabuk hijau/resapan air, empang, embung, tambak, hutan lindung, dikorbankan dan dialihfungsikan menjadi perumahan, pertokoan, dan bangunan lain, yang semuanya terbuat dari beton. Padahal lokasi tersebut merupakan penampung air hujan yang utama. Jika daerah resapan mencukupi air akan cepat merembes ke tanah. Baru kelebihannya akan mengalir ke sungai.
Namun karena daerah resapan hilang secara bertahap, biasanya seiring pergantian penentu kebijakan, sungai pun juga tak mampu menampung luapan air. Akibatnya jika hujan lokasi permukiman, yang letaknya memang di bawah permukaan air laut, tergenang. Dan jika sudah demikian biasanya justru kondisi kanal yang dijadikan sasaran sebagai penyebab utama. Mana yang kondisinya sudah dangkal, bantarannya dipenuhi gubuk-gubuk orang miskin, dsb.
Ada juga pejabat yang melempar wacana: Penyebab banjir adalah kanal yang tak mampu menampung air, bulan purnama yang biasanya dibarengi rob besar, dan curah hujan yang tinggi.
Uedan! Ringan bener tugas pejabat di Indonesia. Wilayahnya kebanjiran bisa menyalahkan alam. Bukankah fungsi kanal tidak sebagai penyelesai utama, dan purnama serta rob sejak dulu kala memang sudah ada.
Begitukah budaya penentu kebijakan di negeri ini? Persoalan yang muara sebenarnya moral hazard alias serakah, dibungkus dengan bermain lidah tanpa nurani, etika, kepatutan, menyalahkan alam, atau pembungkus lain yang seolah-olah masuk akal dan membuat rakyat percaya. Tak cuma rapelan dan banjir, soal harga beras pun, nampaknya juga tak lepas dari ''pejuang'' yang berbaju keserakahan.

(Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang)

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Mengetuk Nurani Wakil Rakyat

 Oleh Sri Mulyadi
PRESIDEN Bolivia, Evo Morales, memotong gajinya 50 persen. Kini dia menerima 1.800 dolar AS atau sekitar Rp 16,5 juta per bulan. Selanjutnya gaji seluruh pegawai negeri akan ditinjau, sebab pejabat tidak boleh menerima gaji lebih tinggi dari presiden.
Langkahnya itu sesuai dengan janji yang dilontarkan sewaktu kampanye, dan dimaksudkan untuk memperbesar jumlah dokter dan guru. Diindikasikan anggota Kongres juga harus merelakan gajinya dipangkas.
Sementara itu Presiden Meksiko, Felipe Calderon yang disumpah 3 Desember 2006, mengeluarkan kebijakan baru berupa pemotongan 10 % dari gajinya dan gaji seluruh menteri kabinetnya.
Dalam pidatonya di televisi, Calderon juga berjanji akan memotong anggaran belanja pemerintah, mulai dari biaya telepon sampai anggaran kunjungan ke luar negeri. Pemotongan anggaran itu, menurutnya, akan menghemat anggaran negara 2,5 miliar dolar AS untuk 2007, atau cukup untuk membangun sekitar 2.500 sekolah.
Tindakan kedua kepala negara tersebut, sebagai realisasi dari janji sewaktu kampanye. Janji dianggap mempunyai konsekuensi besar, karena terikat oleh tanggung jawab. Apa yang dapat dipercayai rakyat dari para pemimpin, tentu dari kata-katanya, namun realisasi dari ucapan itulah yang akan punya arti lebih penting. Kredibilitas seorang pemimpin akan terancam jika janjinya tidak dipenuhi.


Orang yang menjunjung prinsip sportivitas, janji dianggap utang. Seorang tenaga pemasar, menganggap janji merupakan sesuatu yang sakral, tabu untuk dilanggar. Gara-gara ingkar janji, bisa merusak segalanya. Kredibilitasnya bisa anjlok dan perlahan-lahan menghancurkan merk produknya. Namun bagi orang yang menjadikan janji sekadar sebagai alat mencapai tujuan atau sarana mencari makan, tentu maknanya bisa berbeda. Tapi lepas dari apa pun goalnya, pasti berhubungan dengan "ganjel" atau sekumpulan orang yang menopang predikat, posisi, kedudukannya.
Adanya pemimpin, ketua, dan posisi puncak lain, pastilah karena ada anak buah. Munculnya predikat wakil rakyat, karena ada rakyat yang memilih dan diwakili. Namun rakyat yang telah merelakan dirinya dijadikan "ganjel", tentu tak bisa diperlakukan seenaknya. Diperlukan sentuhan dari hati ke hati. Siapa pun akan total dalam suatu hal, jika ada keuntungan dan cinta, tanpa dilukai hatinya.
Persoalan yang kemudian muncul, sudahkah para pemimpin atau pengurus suatu organisasi, terutama di bidang politik, telah menyentuh dengan hati para konstituennya? Atau mungkin malah sebaliknya, melukai hati sekumpulan orang yang telah merelakan dirinya menjadi "ganjel"? Kiranya hanya nurani atau lubuk hati yang paling dalamlah yang mampu menjawabnya, karena tak pernah bohong.
Reaksi terhadap PP 37/2006 yang intinya mengenai kenaikan pendapatan para wakil rakyat, tentu bukan persoalan legal atau ilegal. Nampaknya lebih cenderung ke anggapan bahwa mereka tidak peka terhadap kemiskinan yang masih meluas, menerapkan "aji mumpung", dan sebagainya. Apalagi jika diberlakukan surut, dirapel sejak Januari 2006 seperti telah diterapkan di Provinsi Banten.
Kebanyakan orang menganggap gaji mereka memang terlalu tinggi. Di tingkat provinsi Rp 6,86 juta - Rp 32,25 juta/bulan. Untuk kota/kabupaten Rp 6,42 juta - Rp 24,72 juta, tergantung keuangan masing-masing.
Ketua MPR, Hidayat Nurwahid ketika berkunjung ke Redaksi Suara Merdeka Senin lalu, dan ditanya setuju atau tidak terhadap PP 37/2006 tersebut, cuma menyebut persyaratan yang harus ditempuh. Di antaranya, anggaran tidak memberatkan keuangan daerah, dan jika ada yang menerima bukan untuk memperkaya diri.
Syarat itu memang berkesan sederhana; yang sulit justru mencari figur yang bisa memenuhi syarat itu, meskipun saat kampanye telah berjanji akan berbuat maksimal demi kesejahteraan rakyat.
Lidah memang tak bertulang, seribu dalih bisa diucapkan. Indonesia berbeda dari Bolivia atau Meksiko. Janji bisa tinggal janji. Alam pun masih bisa menerima untuk disalahkan sebagai faktor penyebab tak terpenuhinya janji mereka. Namun rakyat yang menopang eksistensi mereka, tentu punya catatan tersendiri. Sekali lagi, cuma nurani yang bisa menjawab tentang patut tidaknya bergembira di saat banyak rakyat sengsara, atau menari dengan iringan genderang PP 37/2006.
Anggapan miring itu pasti akan berbalik 180 derajat seandainya uang rapelan dan tambahan tunjangan, kemudian dikumpulkan dan digunakan untuk menyelesaikan persoalan sosial. Misalnya untuk membantu warga yang terkena musibah, dan sebagainya.
Dari wakil rakyat di Jawa Tengah saja, mungkin bisa digunakan untuk membangun puluhan sekolah atau fasilitas sosial lain di daerah Klaten yang hancur akibat gempa, beberapa waktu lalu.
Mimpi kali ye? Mungkin itu reaksi spontan penganut aliran pesimistis. Tentu lain halnya jika nurani dan goodwill yang bicara. Evo Morales dan Felipe Calderon pun ternyata bisa.(68)

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only