Sarjana Pengangguran

Oleh Sri Mulyadi

BAGI banyak orang, wisuda sarjana adalah acara yang menggembirakan sekaligus membanggakan. Baik bagi si wisudawan maupun orang tuanya. Mereka telah menjadi orang sukses. Paling tidak jika kesuksesan itu diukur dari keberhasilan mengatasi persoalan selama proses meraih gelar sarjana.

Berkaitan itu tak mengherankan kalau usai acara wisuda hajat syukuran bertebaran dimana-mana. Mulai dari tumpengan biasa hingga makan bersama di restoran berkelas. Muara dari semua itu adalah bersyukur ke hadirat-Nya.

Mereka memang layak melakukan itu. Di depan atau belakang namanya telah ada gelar. Pembekalan dari sang dosen pun mengalir: ''Sebelum terjun ke masyarakat kamu harus punya ketrampilan berkomunikasi, jujur, mampu bekerja dalam tim, fleksibel, etos kerja tinggi. Punya kemampuan analisis, teknik, motivasi, kepercayaan diri, dsb.''


Statusnya pun berubah, dari mahasiswa menjadi sarjana. Namun, justru persoalan status inilah yang kemudian sering memunculkan persoalan. Sebagian dari wisudawan, khususnya yang belum bekerja, bahkan mengaku gelisah.

Alasan mereka: ''Mulai besok status saya berubah, dari mahasiswa menjadi pengangguran terdidik. Padahal setelah selesai kuliah saya digadang bisa meringankan ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, mencari pekerjaan bukanlah urusan mudah di negeri ini. Harus bersaing dengan jutaan sarjana lain yang lebih dulu menyandang predikat penganggur. Mau wirausaha terbentur modal.''

Sikap pesimistis seperti itu memang tak layak dipelihara di era globalisasi dan serba canggih seperti saat ini. Namun realitas seperti itu ternyata masih banyak dijumpai. Gelar yang selayaknya menjadi pemicu motivasi, menjadikan lebih percaya diri dan kreatif, berubah menjadi belenggu. Gengsi sarjana justru menjadikan pilih-pilih pekerjaan, selektif dalam bergaul, dsb. Mereka lupa bahwa gengsi seringkali hanyalah harga diri palsu.

***

Akademisi dituding sebagai produsen penganggur, bukan pencetak orang yang bisa menyediakan lapangan kerja. Dunia industri mengritik sarjana baru umumnya tak siap pakai. Sebaliknya, akademisi beranggapan tugasnya adalah mencetak sarjana, bukan tukang.

Akankah situasi saling-salah itu dibiarkan tanpa solusi? Yang pasti para wisudawan tak mengharapkan. Namun menemukan jalan ke luar yang mujarab, bukanlah pekerjaan mudah.

China perlu merapatkan barisan semua lini, guna mengatasi pengangguran. Salah satu terapinya memanfaatkan potensi pasar dalam negeri. Hasilnya memang tak seratus persen mengatasi pengangguran, namun mampu ke luar dari krisis. Dunia industri menjadi kuat, dan lapangan kerja terbuka lebar. Industri penunjang pun otomatis tumbuh, ibarat roda akan berputar kembali karena memang pasarnya ada.

Restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh, tak cuma industri modern, bidang pertanian juga disentuh. Areal terkurangi namun hasil per luas lahan ditingkatkan. Dilakukan inovasi teknologi serta diversifikasi tanaman. Petani juga diharuskan memanfaatkan lahan untuk tanaman yang punya nilai tambah tinggi, buah-buahan, dan sayuran.

***

Negeri ini pun sebenarnya bisa. Dengan penduduk sekitar 250 juta, sudah merupakan pasar yang cukup dalam memanfaatkan potensi domestik. Syaratnya ''cuma'' komitmen bersama, penjabat pemerintah (lurah hingga presiden), wakil rakyat, pengusaha, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat. Semua harus berada dalam satu tujuan, dan yang menghambat dianggap musuh rakyat, termasuk mereka yang meraup uang rakyat lewat jalur impor.

Tindakan mendewakan barang impor, mulai dari garam, beras, jagung, gula, daging, kedelai, susu, pakaian, sepatu, buah, sayur, dsb, sudah saatnya dikikis. Prinsip ekonomi, kalau bisa membeli dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik, mengapa memaksakan memproduksi sendiri, biarlah menjadi bahan renungan ekonom.

Kebijakan impor, saat ini, tak lagi sekedar mengesankan kemerosotan kepercayaan diri dan semangat kemandirian. Dampak yang muncul jauh lebih luas, terutama bagi puluhan juta orang miskin dan penganggur. Namun berharap banyak kepada pemerintah cukup berat, sebab sebagian besar anggaran tidak digunakan menggiatkan perekonomian, tetapi lebih banyak untuk kebutuhan konsumtif dan membayar utang luar negeri.

Jusuf Kalla sewaktu menjabat Menko Kesra, memang pernah melontarkan gagasan yang intinya mendesak agar pemerintah melakukan investasi dan siap mengambil risiko. ''Kalau tidak, bagaimana investasi swasta dan asing bisa masuk,'' kata dia waktu itu. Mudah-mudahan sekarang pun, setelah menjadi Wapres, dia masih konsisten. Bahkan tampil di barisan terdepan dalam memanfaatkan pasar domestik, serta ''memasyarakatkan'' guilty feeling atau perasaan bersalah di kalangan pendulang uang rakyat lewat kebijakan impor.


Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang._