Amanah

Oleh Sri Mulyadi

"MENCINTAI artinya berbagi kebahagiaan demi kebahagiaan orang yang kita cintai." Itu kata GW Von Leibnitz, matematikawan penemu Kalkulus. Kata-kata itu bisa bermakna pula, “Tiada istilah mencintai tanpa berbagi kebahagiaan dengan orang yang dicintai.”
Namun pengertian itu sendiri tentu tak cuma mengarah pada sebatas cinta seorang pria kepada wanita atau sebaliknya. Tetapi relevan juga ditujukan untuk hubungan antarmanusia, antara pimpinan dan bawahan, orang tua dengan anak, atau pimpinan pemerintahan dengan rakyat.
Jika ada pemimpin cuma berkutat pada kebahagiaan diri sendiri beserta keluarga, dan mengabaikan kesejahteraan rakyat, berarti mereka tak mau berbagi kebahagiaan. Mereka masuk ke dalam golongan pemburu kesenangan dan ketenteraman hidup (lahir dan batin) sendiri. Otomatis pula, hanya omong kosong jika mereka di setiap kesempatan selalu ngomong: “Apa yang kami lakukan semata demi cinta kepada rakyat.”


Apakah di negeri ini tak ada pemimpin yang bersedia berbagi kebahagiaan dengan rakyat? Jawabnya tentu ada. Bahkan semua pemimpin, termasuk wakil rakyat, jika ditanya pasti akan menjawab bahwa jabatan yang disandang hanya amanah. Jabatan sebagai tempat atau alat memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Bukan sebagai sarana membahagiakan diri, keluarga, dan golongan.

Namun persoalannya tergantung kepada berapa jumlah yang konsisten dan konsekuen terhadap ucapannya. Lebih banyak yang bersedia berbagi atau sebaliknya. Yang pasti, semua perlu bukti, bukan sekadar omongan.

Jika jumlah penduduk miskin tak juga turun, bahkan makin banyak yang gelisah menghadapi hari esok, tentu bisa dimaknai bahwa mereka yang punya kuasa cuma pandai bicara. Mereka terlena dan terjebak pada kepentingan pribadi. Lontaran kata ''mencintai rakyat'' hanya sebatas retorika ketika akan menggapai jabatan.

Repotnya lagi, di tengah kesusahan memperjuangkan kebutuhan hidup, rakyat malah disuguhi adegan yang tak lucu di level atas. Bahkan di tingkat lembaga tinggi negara juga terjadi perseteruan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan Mahkamah Agung (MA) kepada polisi. Pasalnya MA keberatan diaudit soal pemasukan dari biaya perkara.

Meskipun sudah didamaikan Presiden, namun hal itu telah mencerminkan ada ''lembaga super'' dan ketidakharmonisan antarlembaga tinggi di negeri ini. Demikian juga hal sama terjadi antara DPD dan DPR. Ketua DPD menuduh segala sesuatu yang terjadi di DPR serba uang. Tanpa uang pembahasan rencana undang-undang (RUU), termasuk amandemen UUD 1945, yang diajukan DPD takkan terlaksana.

Hal itu memang baru tuduhan dan perlu dukungan bukti. Namun adegan tersebut juga telah mencerminkan bahwa mereka yang terlibat cukup sibuk mengurusi lembaga sendiri. DPD sibuk memperjuangkan eksistensi, sedangkan DPR cenderung mempertahankan ''sawah-ladang''. Sementara perhatian pemimpin lain, termasuk tokoh partai politik, mulai tersedot ke persiapan Pemilu 2008.

Muara dari semua itu, lagi-lagi ya rakyat miskin yang menjadi ''tumbal''. Padahal jika direnungkan dengan hati jernih, keadaan yang menimpa rakyat sekarang ini bukanlah semata-mata datang dari mereka sendiri. Andil sikap dan tindakan penguasa yang cenderung tak mau berbagi kebahagiaan sangat besar. Mereka usrek sendiri, dan persoalan yang diributkan, ya dari itu ke itu saja. Soal kekuasaan, eksistensi, gengsi, dan fulus, yang semuanya tak berkaitan langsung dengan tindakan menyejahterakan rakyat.

Para penguasa juga terkesan angkuh, tak mau belajar dari kegagalan masa lalu. Langkah terdahulu yang menjadikan rakyat kecil tak pernah ''naik derajat'', bukan dijadikan pelajaran untuk memperbaiki keadaan. Nampaknya mereka cuek saja, meskipun sebenarnya belajar dari kegagalan masa lalu bisa dijadikan referensi untuk membenahi langkah baru.

Jika mau belajar dari berbagai kesalahan masa lalu, tentu kondisi bangsa ini dapat lebih baik. Sebab, sejumlah masalah yang selama ini cukup menguras banyak energi, seperti korupsi, konflik di tingkat elite, egois, sebenarnya mempunyai pola yang sama dengan berbagai kejadian masa lalu. Ujung-ujungnya pun juga sama, kepentingan masyarakat bawah terabaikan.

Celakanya, para penguasa dan mereka yang menempati posisi strategis, justru cenderung melupakan dengan berbagai cara. Misalnya dengan memunculkan ketidakpastian proses hukum, merekayasa opini yang tidak proporsional dan cenderung menguntungkan diri sendiri dan lembaganya.

Persoalan ke depan, tentu tergantung yang sikap para penguasa dan elite politik, serta pemegang posisi strategis. Jika cintanya kepada rakyat diikuti dengan berbagi kebahagiaan, tentu akan menyandang predikat sebagai manusia yang konsisten dan konsekuen, serta bermartabat sekaligus bermanfaat. Sebaliknya, kalau tindakannya tetap saja mengutamakan kepentingan pribadi, lembaga, golongan, predikat yang disandang adalah mahkluk yang cuma pandai bicara.

Soal cinta, Filsuf China Lao Tzu punya pendapat senada dengan GW Von Leibnitz. Dia berpendapat: Dicintai seseorang begitu dalam akan memberi Anda kekuatan. Mencintai seseorang begitu dalam akan memberi Anda keberanian.

Kata-kata itu tentu dapat dimaknai juga: Kalau rakyat dicintai begitu mendalam akan punya kekuatan menghadapi tantangan, termasuk kemiskinan. Sebaliknya, penguasa dan elite politik yang mencurahkan cinta kepada rakyat secara mendalam, akan punya keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada kaum marginal, meskipun mungkin berisiko tinggi.

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only