Serakah

Oleh: Sri Mulyadi

SEORANG tokoh agama berseru di hadapan umatnya: ''Semoga Tuhan memberkati rezeki melimpah kepada saudara-saudara. Amin.'' Umat pun menyahut dengan lantang: Amin.
''Uang banyak yang dilimpahkan kepada saudara, simpanlah dengan baik, jangan dihamburkan. Amin. ''Sekali lagi umat pun menyahut: Amin.
''Jangan lupa pula sisihkan sebagian untuk Tuhan, misalnya membantu korban bencana, membangun tempat ibadah, dan kegiatan sosial lain. Amin….''
Ternyata umat yang mendengar seruan itu cuma saling berpandangan.
Apakah semua orang akan bersikap sama jika mendengar seruan seperti itu? Jawabnya tentu tidak. Buktinya ribuan orang rela membantu korban tsunami, gempa di wilayah DIY dan Jateng, tanah longsor, dsb.
Sebaliknya, tak sedikit pula orang yang tinggal di negeri yang berdasarkan Pancasila ini, sikap dan perilakunya serakah, tak ubahnya seekor kera yang sedang makan kacang. Sebagian ditelan, lainnya disimpan di mulut, sementara tangannya masih terus sibuk mengupas. Bahkan kakinya pun digunakan juga untuk mengamankan sisa makanan yang masih ada.


***

Apakah mencari uang sebanyak-banyaknya, seolah akan hidup seribu tahun, tindakan serakah dan keliru? Apa salahnya kalau ada peluang dimanfaatkan sebaik-baiknya? Tentu saja jawabnya bukan keliru atau tak keliru, benar atau salah, karena persoalan yang muncul menyangkut bagaimana cara memperolehnya.
Kalau cara yang ditempuh tidak fair, merampas milik orang lain dengan ambisi liar, mengabaikan kepatutan, etika, menghalalkan segala cara, dan mengabaikan kepentingan orang lain, bahkan menyakitkan, itu yang disebut serakah. Namun bila kekayaan diperoleh secara benar, lewat perjuangan yang fair, dan tak egois, tentu bukan serakah. Bahasa religiusnya, mengejar lebih banyak uang, menuntut untuk menjadi lebih kaya, tidaklah salah, tetapi pakailah cara sesuai ajaran agama.
Namun realita menunjukkan makin sedikit saja orang yang tak menganut aliran ''aji mumpung''. Merasa dirinya miskin, bukan karena tidak sanggup mencukupi kebutuhan hidupnya, melainkan karena ia membandingkan dirinya dengan orang lain. Akhirnya keserakahan muncul di semua level. Tak peduli terhadap wajah bangsa yang makin amburadul, dan badut-badut berdasi tanpa malu memamerkan kelucuannya.
Bagaimana tidak lucu jika ada ribuan wakil rakyat di daerah ngluruk ke Jakarta guna ''melunaskan'' uang rapelan yang telah habis digunakan untuk pribadi/golongan, usai pemerintah merevisi PP37/2006. Padahal di saat bersamaan, jutaan warga ibu kota dalam kondisi menderita akibat kebanjiran, dan pemerintah kesulitan mencari dana untuk membantu dan menyelesaikan persoalan.
Apakah mereka termasuk yang serakah, egois, menghalalkan segala cara, rakus, tak mau tahu penderitaan rakyat yang diwakili? Enggak tahulah. Yang pasti, hampir semua wakil rakyat itu bukan termasuk orang berkekurangan, buktinya bisa ke Jakarta dan menginap di hotel berkelas.
Namun mungkin mereka lupa bahwa tindakannya itu memukul diri sendiri. Konstituen tak lagi respek. Catatan rakyat tentang reputasi wakil rakyat bertambah. Di antara mereka yang biasanya mengantuk saat sidang membicarakan nasib rakyat, menjadi bergairah saat memperjuangkan isi kantongnya. Mereka juga lupa bahwa di negeri ini ada budaya malu dan azas kepatutan, tak sekedar budaya silat lidah dalam mencapai tujuan.
***
Mereka nampaknya juga lupa menanyakan dan mengamati kenapa ibu kota bisa lumpuh akibat tergenang air. Padahal kondisi seperti itu jelas sangat mungkin terjadi di wilayah dimana para wakil rakyat tersebut bertugas. Terutama daerah yang posisinya di bawah permukaan air laut.
Bila dikaji secara mendalam, penyebab utama musibah tersebut (termasuk banjir di Semarang) juga akibat ulah manusia (penguasa, pengusaha, wakil rakyat, dsb) yang serakah. Peraturan Daerah (Perda) tentang tata ruang kota dilanggar, demi mengedepankan kepentingan sempit sang penguasa/wakil rakyat, dan mengorbankan rakyat miskin pada umumnya.
Ribuan hektare sabuk hijau/resapan air, empang, embung, tambak, hutan lindung, dikorbankan dan dialihfungsikan menjadi perumahan, pertokoan, dan bangunan lain, yang semuanya terbuat dari beton. Padahal lokasi tersebut merupakan penampung air hujan yang utama. Jika daerah resapan mencukupi air akan cepat merembes ke tanah. Baru kelebihannya akan mengalir ke sungai.
Namun karena daerah resapan hilang secara bertahap, biasanya seiring pergantian penentu kebijakan, sungai pun juga tak mampu menampung luapan air. Akibatnya jika hujan lokasi permukiman, yang letaknya memang di bawah permukaan air laut, tergenang. Dan jika sudah demikian biasanya justru kondisi kanal yang dijadikan sasaran sebagai penyebab utama. Mana yang kondisinya sudah dangkal, bantarannya dipenuhi gubuk-gubuk orang miskin, dsb.
Ada juga pejabat yang melempar wacana: Penyebab banjir adalah kanal yang tak mampu menampung air, bulan purnama yang biasanya dibarengi rob besar, dan curah hujan yang tinggi.
Uedan! Ringan bener tugas pejabat di Indonesia. Wilayahnya kebanjiran bisa menyalahkan alam. Bukankah fungsi kanal tidak sebagai penyelesai utama, dan purnama serta rob sejak dulu kala memang sudah ada.
Begitukah budaya penentu kebijakan di negeri ini? Persoalan yang muara sebenarnya moral hazard alias serakah, dibungkus dengan bermain lidah tanpa nurani, etika, kepatutan, menyalahkan alam, atau pembungkus lain yang seolah-olah masuk akal dan membuat rakyat percaya. Tak cuma rapelan dan banjir, soal harga beras pun, nampaknya juga tak lepas dari ''pejuang'' yang berbaju keserakahan.

(Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang)

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only