Kabinet Risiko Tinggi

Oleh Sri Mulyadi
April 2007, siswa setingkat SMP dan SMA menghadapi Ujian Nasional (UN). Pada saat bersamaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga menghadapi hal sama. Mereka mengikuti kegiatan serupa, yakni ujian atau sesuatu yang dipakai untuk menguji kepandaian, kemampuan, hasil belajar, dsb.

Ujian siswa materinya bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dsb. Adapun untuk SBY berupa reshuffle kabinet. Namun hasil ujian sama-sama menentukan masa depan, tetapi dampak dari kegagalan berbeda. Jika siswa gagal, masih bisa mengulang di posisi sama seperti sebelumnya, maka SBY apabila ''tak lulus'', belum tentu bisa berada di posisi sekarang.

Nampaknya persoalan dampak itulah yang memeroleh prioritas utama SBY, karena memang berisiko tinggi. Jika setelah reshuffle kondisi sosial ekonomi rakyat membaik, keputusan dia tepat. Bisa diartikan bahwa belum terwujudnya perubahan ke kondisi lebih baik selama pemerintahannya, karena beberapa menteri memang belum bekerja sebagaimana mestinya.


Sebaliknya, jika setelah sebagian menteri diganti ternyata dampak positif tak dirasakan rakyat, bisa jadi justru dia yang dianggap gagal. Ibarat sebagai derigen dalam suatu konser, dia dianggap tak mampu memadukan suara yang dimainkan para personel menjadi sebuah irama yang merdu, enak, dan menghibur penonton.
***
Jika benar reshuffle diumumkan awal Mei 2007, menteri yang diangkat praktis hanya punya waktu bekerja efektif sekitar empat belas bulan. Itu saja masih dikurangi waktu untuk mempelajari medan, mencermati situasi, menyusun, menjalankan, dan menyukseskan kebijakan.

Selepas pertengahan 2008, konsentrasi kekuatan sosial dan politik rakyat sudah mulai terpecah pada isu-isu Pemilu 2009. Sementara para menteri baru yang berasal dari partai politik, konsentrasinya juga sudah terpecah dua, pekerjaan dan kepentingan partai.

Ruar biasa! Mungkin begitu komentar sebagian orang. Dengan target pro-job, pro-poor, dan pro-growth, di tengah waktu masa jabatan masih dilakukan reshuffle kabinet. Nuansanya pun pro-etika dengan cara SBY melakukan lobi dengan pimpinan parpol pendukungnya.

SBY mungkin termasuk penganut ahli filsafat politik dari Inggris, Karl Popper. Politik dimoralkan, bukan moral dipolitikkan. Dia menyatakan dalam reshuffle tak akan meninggalkan teman-teman seperjuangan sewaktu meraih kursi RI 1, baik perorangan maupun parpol. Ibarat pepatah ''kacang ora ninggal lanjaran'', tidak melupakan orang yang pernah berjasa membesarkan dirinya.

Sebagai orang Timur, hal itu memang bisa dipahami. Namun dalam kondisi harus memilih yang terbaik, apakah ''balas jasa'' dengan memberi jatah kursi menteri untuk parpol masih relevan?
***
Soal relevan atau tidak, tentu tergantung siapa yang menilai. Bagi kaum marginal nampaknya tak begitu berpengaruh. Langkah apa pun yang ditempuh Presiden, bukan dianggap suatu persoalan. Bagi mereka yang utama tindakan tersebut pro-rakyat kecil.

Sementara partai yang tergabung dalam koalisi, menganggap reshuffle sangat mendesak. Namun repotnya, di sisi lain sangat keberatan jika menteri dari partainya yang diganti. Intinya mereka seakan berlomba menempatkan sebanyak mungkin kadernya di jajaran kabinet, tanpa mau tahu kompetensi jagonya. Soal kulitas memang masih dianggap penting, namun yang utama bisa memberikan kontribusi semaksimal mungkin dalam menghadapi Pemilu 2009.

Yang lebih merepotkan, meskipun berdasar Pasal 17 UUD 1945 Presiden memiliki hak penuh dalam memilih menteri, namun Partai Demokrat yang mengusung SBY, tak sebesar Golkar atau PDI-P yang memosisikan sebagai oposisi. Dengan demikian situasi lebih rumit akan muncul di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Gubernur dan bupati/wali kota adalah kepala daerah, yang sekaligus kepanjangan tangan pemerintah pusat. Sebagai kepala daerah, mereka punya hak penuh mengatur rumah tangga daerah sendiri. Adapun sebagai kepala wilayah, mereka dituntut mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.

Di sisi lain lagi, mereka juga orang partai. Sebagai kader, mau tidak mau mereas harus loyal pada partai masing-masing yang mengusung dirinya dalam pilkada. Otomatis mengamankan kebijakan partai tak bisa ditinggal, meskipun mungkin tak sejalan dengan pemerintah.

Kok rumit banget ya? Memang begitulah pola hubungan pemerintah-pemegang jabatan politis-partai di negeri ini. Segala kepentingan bisa masuk dari beberapa penjuru, dengan muara yang sama, nasib rakyat dan citra Ibu Pertiwi yang menjadi taruhan.

Bisa saja terjadi, program pemerintah pusat melalui kementerian sudah diarahkan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, namun karena pelaksana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah ''mangro tingal'' (punya beberapa kepentingan sekaligus), hasilnya masih jauh dari harapan. Dan persoalan ini tentu tak bisa diabaikan begitu saja kalau SBY ingin lulus dan menempati posisi yang sama usai Pemilu 2009.

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only