Rekayasa Angka

Oleh Sri Mulyadi

ANGKA memang punya makna dan arti bagi masing-masing orang. Tak ada orang yang tidak berhubungan dengan angka. Paling tidak menyangkut tanggal dan tahun kelahiran, jumlah keluarga, anak, ulang tahun, dan sebagainya. Yang buta huruf pun juga tak bisa meninggalkan angka. Apalagi yang tak ketinggalan. Apalagi yang menyangkut nilai uang, atau hitungan hari. Keberhasilan dan kegagalan seseorang pun juga sering ditentukan oleh angka.

Di sisi lain angka juga dapat digunakan sebagai bahan joke alias guyonan. Misalnya: Suatu hari dua orang sahabat sedang berbincang tentang anaknya. "Anakku Bejo saat ini berumur 6 tahun." "Putriku, Darmi, kini usianya 2 tahun." "Kalau begitu kita jodohkan saja mereka." "Tidak bisa, aku tak setuju." "Lho mengapa?" "Usia Darmi 2 tahun, sedang Bejo 6 tahun, berarti umur anakmu tiga kali lipat sehingga ketika anakku umur 20 tahun, anakmu sudah 60 tahun."



Soal angka kadang bikin pusing orang. Sebab ada angka riil dan rekayasa. Saat mengajukan permintaan bantuan, angka cenderung digelembungkan. Sebaliknya, manakala dikaitkan dengan prestasi dalam pengentasan kemiskinan atau buta aksara misalnya, terjadi "penyunatan" atau jumlahnya dikecilkan. Intinya, angka direkayasa sesuai dengan kepentingannya.

Misalnya menyangkut jumlah penganggur dan orang miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia turun dari 10,4 persen menjadi 9,75 persen per Februari 2007. Penduduk miskin per Maret 2007 turun 2,13 juta, dari 39,30 juta orang (17,75%) menjadi 37,17 juta (16,58%), dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun informasi menggembirakan itu diragukan kebenarannya oleh Direktur Institut for Development of Economic and Finance (Indef), Iman Sugema. Menurutnya, angka tersebut tak lebih dari pesanan pemerintah. "Itu angka pesanan dari Istana Tampak Siring, karena beberapa waktu lalu BPS dipanggil Presiden di Istana Tampak Siring, Bali" kata Iman dalam diskusi bertajuk "Angka Kemiskinan 2007, Apakah Mungkin Lebih Rendah?"

Kok bisa begitu ya? Memang demikianlah kenyataannya. Selama ini pun kalau menyangkut soal angka atau data di negeri ini memang sering runyam. Tak jarang memunculkan kontroversi dan cenderung skeptis. Kemunculan suatu angka bukan sesuai fakta yang sebenarnya, tetapi sudah ada "muatan". Misalnya data tersebut untuk apa dan ditujukan kepada siapa. Bahkan muncul istilah angka pesanan, dengan tendensi tertentu. Entah dengan tujuan agar atasan senang, biar dinilai program pengentasan orang miskin dan penganggur berhasil, atau tujuan lain.

Ada pula yang digunakan sebagai komoditas politik. Melalui "rekayasa metodologi" si pengguna data mengklaim ekonomi tumbuh sekian persen, kemiskinan dan pengangguran turun, dan lain-lainnya. Namun di sisi lain ada kelompok yang memunculkan angka bertolak belakang. Padahal kedua kelompok mengaku telah menggunakan metodologi dan tolok ukur yang benar dan universal.

Masing-masing bersikukuh paling benar, tanpa menyadari dampak dari manipulasi yang dilakukan. Mereka tak mau tahu bahwa tindakan itu masuk katagori pembohongan publik, dapat menjerumuskan siapa pun yang menggunakan sebagai referensi, dan bakal menyebar lewat jendela dunia bernama internet.

***

Para calon kepala daerah, kepala desa, kepala negara, yang akan maju lagi ikut pemilihan, umumnya juga menggunakan angka sebagai bahan kampanye. Lewat sederet angka lengkap diskripsinya, mereka mengklaim telah berhasil mengatasi atau paling tidak mengurangi persoalan mendasar yang dihadapi rakyat. Ujung-ujungnya dengan senjata "angka telah membuktikan", konstituen dibujuk untuk memilih dia kembali.

Kampanye model itu memang efektif, terutama bagi pemilih yang telah tersugesti atau bagi mereka yang memang tak tahu tentang asal-usul pemunculan data yang dijadikan "barang dagangan" tersebut. "Kalau data telah membuktikan, mengapa coba-coba pilih yang lain?" Mungkin begitulah isi kampanye mereka.

Namun jika direnungkan lebih mendalam, sebenarnya tak sedikit rakyat di negeri ini yang tak peduli terhadap angka-angka yang mereka perdebatkan. Kaum marginal cenderung lebih percaya kepada sesuatu yang dilihat sendiri dan dirasakan. Bagi mereka soal pertumbuhan ekonomi, keberkurangan angka kemiskinan dan pengangguran, tak cukup berhenti pada angka statistik dan kalimat retorika.

Golongan ini punya tolok ukur sendiri dalam menentukan pilihan, bahkan cenderung pragmatis. Artinya, siapa yang secara instan memberi manfaat, itulah yang dianggap "baik". Di antara mereka tak jarang yang telanjur skeptis, siapa pun yang akan maju menjadi pucuk pimpinan, hanyalah obral janji, bukan obral bukti.

Kemunculan angka-angka - meskipun mungkin sesuai realita - dianggap bukan suatu prestasi atau hasil kerja keras orang-orang cerdas yang bisa menentukan masa depan rakyat, namun justru dianggap sebagai tindakan spekulatif dalam mencapai tujuan pribadi atau golongan.

Jika demikian halnya, para pakar pengumpul dan pengolah angka dan penentu tolok ukur, nampaknya perlu berkumpul guna menentukan strategi, agar data yang dihasilkan dipercaya siapa saja. Jika tidak, bisa jadi kerja kerasnya tak dihargai sebagaimana mestinya apalagi dijadikan referensi, namun justru dianggap angka rekayasa dan selalu memunculkan kontroversi.

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only