Reaktif

Oleh Sri Mulyadi

LAUT yang tenang tidak pernah melahirkan pelaut yang tangguh. Sementara di tengah laut yang bergelombang tingggi, jika kapal tidak dikendalikan oleh nakhoda handal dengan peralatan canggih, bisa berakibat kehilangan arah dalam mencapai tujuan. Ujung-ujungnya para penumpang mabuk, kehabisan energi, putus asa, dan kehilangan kepercayaan terhadap sang nakhoda dan awak kapal.
Kalimat tersebut memang sekedar rekaan, tetapi nampaknya tak jauh berbeda dari kondisi akhir-akhir ini. Para pemegang kekuasaan dan pengemban amanat rakyat seakan kerepotan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri negara. Yakni terciptanya suatu negara kuat, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan rakyat sejahtera.


Kenyataan yang ada masih jauh dari harapan. Persoalan demi persoalan muncul tanpa solusi yang berpihak kepada rakyat lapis bawah. Misalnya soal kenaikan harga minyak goreng, gas, pembatasan BBM bersubsidi, konversi gas ke minyak tanah, dsb. Terakhir melambungnya harga kedelai hingga seratus persen, yang ujung-ujungnya mengakibatkan ratusan ribu perajin tahu dan tempe kalang kabut.
Pemerintah sebagai nakhoda negeri ini memang telah bertindak, namun kebijakan yang ditempuh terkesan reaktif dan belum menyelesaikan akar masalah. Misalnya soal kenaikan harga kedelai, pemerintah mengatasi lewat penurunan bea masuk impor kedelai dari 10 persen menjadi 0 persen. Kemudian berencana meningkatkan impor (tak hanya dari Amerika Serikat), serta meningkatkan produksi dalam negeri yang saat ini baru sekitar 650 ton/tahun dari kebutuhan riil dua juta ton.

***
Sebagai langkah reaktif, boleh dibilang sudah maksimal. Tetapi sebagai bentuk solusi, nampaknya belum akan membuahkan hasil seperti diharapan kaum marginal. Penghapusan bea masuk, tentu sangat kecil pengaruhnya terhadap penurunan harga. Hal ini karena faktor penyebab kenaikan harga lebih cenderung ketersediaan barang di tingkat internasional. Peminat kedelai AS tidak cuma Indonesia, tetapi banyak negara. Bahkan China yang selama ini mengekpor, kini malah ikut impor dari AS.
Demikian juga rencana menaikkan produksi dalam negeri, tentu bukan pekerjaan gampang. Kecuali faktor penurunan luas lahan akibat terdesak pengembangan perumahan, petani sendiri kurang berminat menanam kedelai. Mereka memilih jagung, karena keuntungannya lebih menjanjikan. Faktor risiko terserang hama juga lebih kecil. Bahkan di tingkat internasional juga demikian. Jagung lebih prospektif, terutama berkaitan peralihan pemanfaatan BBM ke biofoel. Jagung sekarang ini menjadi salah satu bahan utama biofuel, sehingga perhatian petani di negara mana pun tertuju ke sana.
Yang lebih merepotkan lagi, dampak kenaikan harga kedelai yang menjadi sekitar Rp 7.800/kg (naik 200 persen dibanding Januari 2007), memicu kenaikan barang lain yang menggunakan bahan kedelai. Pakan ternak pun ikut naik, sebab harga bungkil kedelai juga naik. Pukulan selanjutnya, harga ternak dan turunannya, mau tidak mau pasti menyesuaikan.
Akibat lebih luas lagi, ketersediaan protein hewani maupun nabati akan menurun. Padahal di sisi lain, keberadaan perajin tempe dan pabrik tahu, cukup potensial menampung tenaga kerja. Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Thomas Darmawan, jika industri berbasis kedelai bangkrut, 3,2 juta tenaga kerja terancam menganggur. Itu baru di lingkup industri, belum termasuk yang di luar seperti pengecer di pasar, perajin keripik tempe, penjual gorengan, dan lainnya.

***
Akankah persoalan itu dibiarkan berlarut? Jawabnya tentu tergantung kemauan baik nakhoda negeri ini (pemerintah). Yang pasti, selama ketersediaan dan kestabilan harga kedelai belum kembali wajar, masyarakat yang selama ini bergantung pada komoditas itu akan tetap gelisah. Mereka akan menuntut agar pemerintah menemukan jalan ke luar yang lebih instan tetapi sesegera mungkin menyelesaikan persoalan.
Jika penghapusan bea masuk impor kedelai belum menolong keadaan, tentu perlu alternatif lain. Misalnya berburu barang sejenis di luar pemasok yang sudah ada, mencari kedelai berkelas di bawahnya, mempelajari kembali tata niaga, dan sebagainya.
Dengan perangkat yang ada, misalnya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998, 27 Februari 1998, yang mengatur penyediaan barang kebutuhan pokok seperti beras, kedelai, jagung, gula, dan minyak goreng, pemerintah bisa berbuat lebih demi melindungi rakyat.
Lebih mengedepankan proaktif dibanding reaktif atau menyalahkan pihak lain. Bahkan implementasinya tak cukup sekedar berinisiatif, tetapi bertanggung jawab atas kebijakan masa lalu, sekarang, dan memprediksi situasi masa depan. Dengan demikian jika terjadi gejolak harga di tingkat internasional, tak terkesan ‘’kebakaran jenggot’’. Sebab sebagai konsekuensi ikut larut di pasar global, kondisi di negara lain pasti berdampak ke dalam negeri. Apalagi tingkat ketergantungan akan barang-barang impor, kian hari makin tinggi.
Ibarat cuaca, muculnya badai siklon di Australia, akan memengaruhi gelombang laut di Indonesia. Persoalan lain seperti politik dan ekonomi juga begitu, akan langsung berimbas ke negara lain. Dengan demikian perubahan yang terjadi dan kecenderungannya ke arah mana, perlu dianalisis sekaligus menentukan tindakan antisipatifnya. Jika nakhoda dan awak ‘’kapal’’ negeri ini teledor, lagi-lagi rakyat kecil yang akan menanggung dampak paling berat.

(Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang)

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only