Mengobjekkan Petani

Oleh Sri Mulyadi
SEORANG pendekar dengan bangga melapor kepada gurunya. "Guru, sewaktu saya lewat di dekat lahan pertanian ada katak hijau tengah meronta di mulut seekor ular sawah." "Apa yang kamu perbuat?" tanya Sang Guru.
"Saya mengambil sebatang ranting pohon dan memukul ular itu, sehingga si katak terlepas." "Mengapa kamu berbuat seperti itu?"
"Saya betul-betul kasihan terhadap si katak, dan jengkel kepada si ular. Mentang-mentang dia kuat lantas berbuat seenaknya, katak yang lemah dijadikan santapan untuk mengisi perutnya. Padahal keduanya kan sama-sama hewan."
Sang guru diam sejenak, kemudian melontarkan pertanyaan: "Kalau semua orang berbuat seperti kamu, lalu ular disuruh makan apa? Sejak dulu hingga sekarang nggak ada ceritanya ular sawah bertahan hidup dengan makan humburger."
Sang guru dan si murid pun akhirnya diam, sama-sama merenung, bagaimana harus berbuat manakala menghadapi kejadian seperti itu.


Saat harga beras di musim penghujan naik sekitar Rp 6000/kg, dan pemerintah kembali melontarkan wacana soal nasib petani, dialog ala guru dan murid tersebut kembali layak menjadi bahan renungan.
Petani, yang di era 1984-1993 mampu swasembada beras, bahkan Indonesia bisa ekspor, sekarang nasibnya kembali tak menentu. Mereka cuma dijadikan "objekan", baik di musim panen maupun paceklik.
Saat panen, ketika pemerintah melakukan pembelian gabah sebagai bentuk proteksi, mereka tak ikut menikmati. Entah sengaja atau tidak, pemerintah datangnya belakangan sehingga cuma mendapat pasokan dari pedagang besar, tengkulak, pengepul. Sementara KUD yang selayaknya ikut terlibat membela petani, tak sedikit yang pengurusnya justru ikut bermain.
Di kala cadangan menipis dan harga beras naik, tetap saja nasib tak beranjak. Cuma sebagian kecil petani yang masih punya gabah, selebihnya berada di tangan pedagang besar.
Celakanya lagi, kenaikan harga biasanya langsung ditebas operasi pasar (OP) pemerintah atau digelontor beras impor. Akhir cerita, ya petani tetap gigit jari.Kapan mereka bisa ikut merasakan panen dalam arti yang sebenarnya?
Bumbu cerita mengenai pentingnya impor beras bertebaran. Misalnya, demi melindungi/menyejahterakan orang miskin kota dan di desa, harga beras tinggi penyebab meningkatnya kemiskinan di Indonesia, mempertinggi inflasi, dsb.
Bahkan ada pejabat yang mengatakan, "Menurut prinsip ekonomi, kalau kita bisa membeli dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik, mengapa memaksakan memproduksi sendiri? Lebih baik membeli produk orang lain atau impor. Selanjutnya tenaga kerja yang ada bisa dialihkan ke aktivitas produktif yang lebih kita kuasai. Memangnya menghentikan impor dan memproteksi pasar beras bisa secara otomatis memperbaiki nasib petani?"
"Wah-wah....Hebat." Mungkin begitu komentar anak buah si pejabat. Sebaliknya, pertanyaan yang muncul kemudian: Apakah membuka keran impor beras sebesar-besarnya, sehingga harga terjangkau rakyat kecil, juga secara otomatis meningkatkan kesejahteraan petani dan kaum marjinal lain? Apakah fakta yang menunjukkan bahwa izin baru diputuskan DPR berasnya sudah di perjalanan, tidak menimbulkan kelucuan?
Lantas petani kita mau dikemanakan? Disuruh wiraswasta (modalnya apa dan darimana), jadi buruh pabrik? Atau ke kota menjadi pedagang kaki lima (PKL), yang selalu dihantui penggusuran demi kepentingan yang lebih "besar".
Di satu sisi dibutuhkan sebagai penampung tenaga kerja sektor informal dan memberi kontribusi retribusi, di lain pihak dianggap biang keladi perusak keindahan kota dan mengganggu arus lalu lintas.
****
Menekan harga beras memang bisa meringankan beban ekonomi puluhan juta orang. Namun perlu diingat, dapat juga berakibat petani tak lagi bergairah meningkatkan produksi, karena biaya yang dibutuhkan tak seimbang dengan hasil yang diperoleh.
Dampak selanjutnya, buruh tani tak lagi punya pekerjaan. Petani yang punya lahan pilih mengeringkan sawahnya untuk dijadikan kaveling, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi dibanding nilai sawah. Ada juga yang merelakan digantirugi oleh investor perumahan. Uangnya dibelikan motor untuk ngojek, beli ternak, modal mengadu nasib di kota, dsb.
Setelah alih pekerjaan, sebagian dari mereka memang ada yang berhasil. Namun tak sedikit yang gagal, karena memang bukan ahlinya di bidang yang baru.
Renungan selanjutnya, apakah berkaitan impor beras akan menganut pasar bebas atau menghentikan demi keberpihakan kepada petani? Toh negara lain seperti Amerika, Korea Selatan, Jepang, atau Eropa, juga masih memberi proteksi bagi produk pertanian.
Akan sangat bijak jika sebelum menentukan keputusan yang menyangkut nasib mereka, telah melalui kajian yang mendalam berdasar kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai mereka yang telah merelakan dirinya menjadi "ganjel" para politikus, "melahirkan" sarjana bahkan doktor di bidang pertanian, mendukung eksistensi KUD, HKTI, dsb, justru menjadi permainan beberapa orang saja. (11)
--- Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only