Potret Politikus

Oleh Sri Mulyadi
SUATU hari, rombongan politikus berkunjung ke daerah terpencil dengan naik bus. Sepulangnya bus yang ditumpangi masuk jurang. Oleh warga sekitar semuanya dikubur di tempat itu juga.
Sehari kemudian polisi datang ke tempat kejadian dan menanyakan ke para penduduk setempat.
Polisi: Apa dalam kecelakaan itu tak ada yang masih hidup?
Penduduk: Kemarin ada beberapa penumpang yang merintih: Tolong pak, saya masih hiduup.
Polisi: Lalu kemana penumpang yang hidup itu sekarang?
Penduduk: Sudah kita kubur, bapak kan tahu sendiri kejujuran politikus. Bilang A tapi nyatanya B. Janji mau melakukan C kenyataannya D. Paling kemarin itu juga begitu. Ngakunya masih hidup, padahal sebenarnya sudah mati, jadi ya kita kubur saja!


Cerita rekaan tersebut memang cuma joke yang tersebar lewat internet. Namun yang namanya joke atau lelucon, bisa juga dipahami sebagai potret dari realita. Ibaratnya tak ada asap kalau tanpa api. Lelucon hanyalah realita yang diplesetkan dalam bentuk adegan atau kata-kata lucu.

Apakah polikus di negeri ini suka tidak jujur, ingkar janji, dsb, sehingga muncul lelucon seperti itu? Jawabnya pasti tidak semua. Kalau pun ada, istilahnya pasti sudah berubah. Ingkar janji diganti: belum atau masih proses, dll. Tidak jujur alias bohong diubah menjadi: ada pihak yang ingin mendiskreditkan, belum saatnya diungkap, daripada menimbulkan persepsi yang keliru, jangan berprasangka negatif, dan istilah lain yang ada di ''kamus berkilah ala politikus''.

Sebagian di antara mereka ada yang beranggapan, tercapainya tujuan adalah utama. Soal fair atau etis tidaknya cara yang digunakan, cukup pada tingkatan penting, bukan utama. Prinsip kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya tergantung lidah, nampaknya masih saja dianut. Masalah janji saat kampanye dianggap masa lalu.

Pada saat kemiskinan dan pengangguran bertambah akibat berbagai bencana seperti sekarang ini, wacana soal reshuffle kabinet, terus saja digulirkan. Bahkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin, ikut-ikutan mendesak agar reshuffle dilakukan paling lambat akhir 2007. Bahkan ada yang terang-terangan minta jatah menteri.

Di DPR juga terjadi bagi-bagi laptop untuk 550 wakil rakyat a Rp 21 juta. Sementara PP37/2006 yang beberapa waktu diributkan, juga telah selesai direvisi. Hasil revisi memunculkan PP 21/2007, intinya tunjangan DPRD tetap diberikan. Rapelan juga tetap, bedanya sekarang dimulai Januari 2007. Yang telanjur menerima kelebihan rapelan, boleh diangsur sampai sebulan sebelum masa jabatan 2004-2009 selesai.
Dampak lumpur Lapindo makin meluas, penderitaan korban makin berlarut. Soal kebijakan impor beras di tengah masim panen seperti sekarang ini, seolah juga tak mengusik nurani mereka, meskipun membela kepentingan petani selalu digembar-gemborkan saat kampanye. ''Dagangan'' kampanye tentang perubahan yang sempat menimbulkan harapan baru ke arah lebih baik, tanda-tandanya belum dirasakan oleh sebagian besar rakyat.
***
Etiskah pada situasi sekarang ini para politikus masih saja bergelut soal akan dan masih proses? Bermoralkah mereka yang tetap menonjolkan kepentingan pribadi dan kelompoknya? Jawabnya memang bisa bias, masing-masing punya argumentasi sendiri.
Ada yang berpandangan antara politik dan etika/moral, tak dapat dicampuradukkan. Nicolo Machiavelli, Lenin dan Gladstone menganggap politik adalah lembah yang kotor. Segala cara halal. Tujuan utamanya menaklukkan lawan, dan memenangi pertarungan yang akhirnya meraih kekuasaan.

Sementara Karl Popper, seorang ahli filsafat politik dari Inggris berpendapat bahwa politik harus dimoralkan. Bukan sebaliknya, moral dipolitisasikan. Dalam artian secara konsisten berpegang pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan agama. Panggung politik tanpa rambu moral, sama saja dunia binatang. Dan etika berdemokrasi cuma dapat terwujud manakala elite politik berperilaku sesuai kaidah-kaidah demokrasi.

Namun apa yang terjadi, secara umum masih banyak disaksikan dominannya orientasi politikus pada kekuasaan, sehingga pemaknaan politik sebagai upaya meraih kekuasaan, lebih besar dibanding bagaimana memanfaatkan kekuasaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun sering dijumpai upaya memperoleh kekuasaan itu pun dilakukan dengan tidak jujur.

Apa memang demikian lah dunia polikus di negeri ini? Urusan rakyat selalu donomorduakan? Kalau jawabannya iya, bersiap-siaplah menuai apatisme rakyat saat terjadi Pemilu, baik untuk memilih calon wakil rakyat maupun pejabat politik.
Mereka yang punya predikat suka ingkar janji, lebih mengutamakan kepentingan pribadi/golongan, tak konsisten menjaga omongan, pasti akan menuai ketidakpercayaan konstituen. Ujung-ujungnya, masih hidup pun langsung ''dikubur'' oleh rakyat yang merasa dibodohi.

(Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang)

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only