Panverbalisme

Oleh Sri Mulyadi

''BERSAMA kita bisa dan perubahan'' adalah dagangan yang dijual Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK), dan mengantar keduanya dilantik menjadi Presiden dan Wapres, 20 Oktober 2004.

Oleh sebagian besar rakyat, kedua tokoh ''bersenjata'' bersama kita bisa dan perubahan tersebut, dianggap dwitunggal yang akan mengakhiri kepedihan hidup kaum marginal. Sebagian besar rakyat pun ikut optimistis, segala persoalan akan segera terselesaikan. Solusi terhadap tingginya angka rakyat miskin dan pengangguran, seolah telah di depan mata, memberi pencerahan hari esok menjadi lebih baik.

Janji perubahan mampu meninabobokkan grassroot untuk sejenak melupakan getirnya perjuangan hidup. Di benak mereka, situasi murah sandang, pangan, papan, dalam itungan bulan akan terwujud. Muara dari semuanya rakyat akan makin sejahtera, pertumbuhan ekonomi pun rata-rata bisa di atas 7,5 persen per tahun, tak tertinggal dari negera tetangga.

Ketika pidato di KTT Non-Blok Havana 2006, SBY juga masih menegaskan: Di antara konsekuensi mengerikan apabila kemiskinan tidak ditangani dengan semestinya, adalah timbulnya rasa putus asa dan dendam kaum miskin, yang kemudian memunculkan kecurigaan, kebencian, dan konflik. Kekerasan akibat kemiskinan bisa menyebar. Untuk itu konsentrasi pemerintah juga difokuskan ke persoalan tersebut.

***



Pada Rapimnas Kadin, SBY secara terbuka menantang kalangan dunia usaha untuk buka-bukaan. Dalam arti, menunjuk departemen, Pemprov, atau Pemkab/Pemkot mana yang menghambat investasi. Termasuk menyebutkan nama-nama penjabat yang memeras pengusaha. Investasi menjadi kebijakan kunci untuk mengatasi tiga masalah utama di Indonesia, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan dengan pemerataan. Juga diistilahkan sebagai pro-job, pro-poor, dan pro-growth.

Namun apa yang terjadi setelah SBY-JK melewati setengah masa jabatannya? Banyak muncul pelesetan yang bernada negatif. Amin Rais melontarkan pelesetan: Bersama kita bisa, berubah menjadi bersama kita bisa menaikkan BBM dan menambah pengangguran. Ada lagi yang mengartikan bersama kita bisa lebih miskin.

Perubahan yang awalnya dikonotasikan positif, dimaknai menjadi lebih terpuruk, dsb. Muara dari semua ''nada miring'' tersebut, banyak rakyat kembali pesimistis. Persoalan tinggal persoalan, tanpa penyelesaian konkret. Janji selama kampanye dianggap tinggal janji.

Hasil yang telah dicapai keduanya, seperti kondusifnya Aceh, Maluku, membaiknya ekonomi makro, suku bunga, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan cadangan devisa, seolah dikesampingkan karena dianggap kurang menyentuh kepentingan banyak orang. Sektor riil yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat dinilai justru menunjukkan indikator sebaliknya.

***

Apa yang dilakukan keduanya dinilai masih jauh dari ekspektasi kebanyakan rakyat. Meski telah disadari dan diakui bahwa dua kali kenaikan BBM di tahun 2005 tidak populis, tak urung banyak melunturkan kepercayaan rakyat, karena harapan mereka tak terwujud. Popularitas SBY pun menurun. Berdasar survai LSI, dari 47,7% pada Desember 2006 menjadi 39,2% pada Maret 2007.

Repotnya lagi, SBY-JK dinilai sekadar mengejar target kursi orang pertama dan kedua RI, dengan senjata panverbalisme, yang menurut Usadi Wiryatnaya adalah suatu tindakan yang cenderung beranggapan bahwa segala masalah cukup diselesaikan dengan jalan perumusan verbal dalam bentuk kesepakatan, pernyataan, kebulatan tekad, dll yang dilakukan bersama-sama tanpa menjamah inti masalah dan melibatkan tindak lanjut teknisnya.

Anggapan itu memang bisa benar bisa tidak. Namun yang pasti panverbalisme disadari atau tidak sudah merambah segala segmen. Sering dijumpai seorang penjabat berseru: Cintailah produksi dalam negeri, kita harus menjadi bangsa mandiri, segala langkah pemerintah harus pro-rakyat kecil. Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus diletakkan di atas kepentingan pribadi, golongan. Kalau sektor riil tidak tumbuh, niscaya pengangguran teratasi, dsb.

***

Penjabat di tingkat daerah pun, nampaknya juga ada yang terinspirasi. Kalau kita lewat bundaran Kalibanteng, Semarang, akan terpampang gambar Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD, di sebuah baliho. Di bawahnya tertulis: Mari kita bergandeng tangan kita wujudkan Semarang kota metropolitan yang religius berbasis perdagangan dan jasa.

Ada lagi yang dengan berapi-api mengatakan: Koruptor harus dilenyapkan dari bumi Pertiwi. Kalau ingin menjadi bangsa terhormat, harus mampu mandiri. Lebih baik hidup sederhana daripada dijajah barang impor, dan slogan atau ungkapan lain yang intinya menjurus panverbalisme.

Kalau dicermati secara mendalam, semua itu lebih banyak yang sekadar kalimat berbau retorika, tanpa ditindaklanjuti strategi pencapaian, monitor implementasi, sampai ke tingkat evaluasi. Mereka tak peduli apakah message/pesan yang disampaikan menuai umpan balik (feedback) sesuai diharapkan penyampai pesan atau tidak.

Apakah lembaga nonpemerintah seperti persatuan para profesional, organisasi politik, ormas, dsb juga terkena ''virus'' panverbalisme? Mudah-mudahan tidak. Namun jika ternyata kesepakatan sekadar kesepakatan, kebulatan tekad berhenti sampai di kebulatan tekad, dsb, ya beruntunglah ''makhluk'' yang bernama panverbalisme, karena bisa menyusup ke semua lapisan masyarakat.

--- Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only