Oleh Sri Mulyadi
BAGI banyak orang, wisuda sarjana adalah acara yang menggembirakan sekaligus membanggakan. Baik bagi si wisudawan maupun orang tuanya. Mereka telah menjadi orang sukses. Paling tidak jika kesuksesan itu diukur dari keberhasilan mengatasi persoalan selama proses meraih gelar sarjana.
Berkaitan itu tak mengherankan kalau usai acara wisuda hajat syukuran bertebaran dimana-mana. Mulai dari tumpengan biasa hingga makan bersama di restoran berkelas. Muara dari semua itu adalah bersyukur ke hadirat-Nya.
Mereka memang layak melakukan itu. Di depan atau belakang namanya telah ada gelar. Pembekalan dari sang dosen pun mengalir: ''Sebelum terjun ke masyarakat kamu harus punya ketrampilan berkomunikasi, jujur, mampu bekerja dalam tim, fleksibel, etos kerja tinggi. Punya kemampuan analisis, teknik, motivasi, kepercayaan diri, dsb.''
Statusnya pun berubah, dari mahasiswa menjadi sarjana. Namun, justru persoalan status inilah yang kemudian sering memunculkan persoalan. Sebagian dari wisudawan, khususnya yang belum bekerja, bahkan mengaku gelisah.
Alasan mereka: ''Mulai besok status saya berubah, dari mahasiswa menjadi pengangguran terdidik. Padahal setelah selesai kuliah saya digadang bisa meringankan ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, mencari pekerjaan bukanlah urusan mudah di negeri ini. Harus bersaing dengan jutaan sarjana lain yang lebih dulu menyandang predikat penganggur. Mau wirausaha terbentur modal.''
Sikap pesimistis seperti itu memang tak layak dipelihara di era globalisasi dan serba canggih seperti saat ini. Namun realitas seperti itu ternyata masih banyak dijumpai. Gelar yang selayaknya menjadi pemicu motivasi, menjadikan lebih percaya diri dan kreatif, berubah menjadi belenggu. Gengsi sarjana justru menjadikan pilih-pilih pekerjaan, selektif dalam bergaul, dsb. Mereka lupa bahwa gengsi seringkali hanyalah harga diri palsu.
***
Akademisi dituding sebagai produsen penganggur, bukan pencetak orang yang bisa menyediakan lapangan kerja. Dunia industri mengritik sarjana baru umumnya tak siap pakai. Sebaliknya, akademisi beranggapan tugasnya adalah mencetak sarjana, bukan tukang.
Akankah situasi saling-salah itu dibiarkan tanpa solusi? Yang pasti para wisudawan tak mengharapkan. Namun menemukan jalan ke luar yang mujarab, bukanlah pekerjaan mudah.
China perlu merapatkan barisan semua lini, guna mengatasi pengangguran. Salah satu terapinya memanfaatkan potensi pasar dalam negeri. Hasilnya memang tak seratus persen mengatasi pengangguran, namun mampu ke luar dari krisis. Dunia industri menjadi kuat, dan lapangan kerja terbuka lebar. Industri penunjang pun otomatis tumbuh, ibarat roda akan berputar kembali karena memang pasarnya ada.
Restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh, tak cuma industri modern, bidang pertanian juga disentuh. Areal terkurangi namun hasil per luas lahan ditingkatkan. Dilakukan inovasi teknologi serta diversifikasi tanaman. Petani juga diharuskan memanfaatkan lahan untuk tanaman yang punya nilai tambah tinggi, buah-buahan, dan sayuran.
***
Negeri ini pun sebenarnya bisa. Dengan penduduk sekitar 250 juta, sudah merupakan pasar yang cukup dalam memanfaatkan potensi domestik. Syaratnya ''cuma'' komitmen bersama, penjabat pemerintah (lurah hingga presiden), wakil rakyat, pengusaha, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat. Semua harus berada dalam satu tujuan, dan yang menghambat dianggap musuh rakyat, termasuk mereka yang meraup uang rakyat lewat jalur impor.
Tindakan mendewakan barang impor, mulai dari garam, beras, jagung, gula, daging, kedelai, susu, pakaian, sepatu, buah, sayur, dsb, sudah saatnya dikikis. Prinsip ekonomi, kalau bisa membeli dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik, mengapa memaksakan memproduksi sendiri, biarlah menjadi bahan renungan ekonom.
Kebijakan impor, saat ini, tak lagi sekedar mengesankan kemerosotan kepercayaan diri dan semangat kemandirian. Dampak yang muncul jauh lebih luas, terutama bagi puluhan juta orang miskin dan penganggur. Namun berharap banyak kepada pemerintah cukup berat, sebab sebagian besar anggaran tidak digunakan menggiatkan perekonomian, tetapi lebih banyak untuk kebutuhan konsumtif dan membayar utang luar negeri.
Jusuf Kalla sewaktu menjabat Menko Kesra, memang pernah melontarkan gagasan yang intinya mendesak agar pemerintah melakukan investasi dan siap mengambil risiko. ''Kalau tidak, bagaimana investasi swasta dan asing bisa masuk,'' kata dia waktu itu. Mudah-mudahan sekarang pun, setelah menjadi Wapres, dia masih konsisten. Bahkan tampil di barisan terdepan dalam memanfaatkan pasar domestik, serta ''memasyarakatkan'' guilty feeling atau perasaan bersalah di kalangan pendulang uang rakyat lewat kebijakan impor.
Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang._
Sabtu, April 14, 2007
Sarjana Pengangguran
Selasa, April 10, 2007
Indonesia: Hastina?
Oleh Sri Mulyadi
KEBANYAKAN orang, khususnya di Jawa, pasti tidak enak hati jika Indonesia disamakan dengan negara di dunia wayang bernama Hastinapura atau Alengkadiraja. Alasannya, di dua negara tersebut sebagian besar rakyat, termasuk sang raja, perbuatannya amoral, sarat dengan keangkaramurkaan.
Puncak angkara murka di Hastina, saat Sang Raja Duryudana ingkar janji tak mau mengembalikan negara kepada yang berhak, yakni Pandawa. Akibatnya terjadi perang Bharatayudha. di Alengka, ketika pimpinan puncak negara, Dasamuka atau Rahwana mencuri Dewi Shinta, istri Raja Ayodyapala, Ramawijaya. Ujung-ujungnya terjadi perang besar "Brubuh Alengka".
Antipati terhadap Hastina atau Alengka masuk akal. Citra kedua negara itu sangat buruk saat dipimpin Duryudana dan Dasamuka. Hastina dan Alengka itu panggung tempat berkumpulnya orang-orang amoral. Mereka akan lebih bangga jika Indonesia disamakan dengan Amarta (negara Pandawa), Ayodyapala, atau Dwarawati yang dikomandoi Sri Kresna.
Alasannya, karena Amarta dipimpin Yudistira, raja yang murah hati, suka memberi, berbudi pekerti luhur, dan "bawalaksana" atau bersatunya kata dengan perbuatan.
Sang Raja menerapkan hastabrata atau suatu kepemimpinan yang menerapkan sifat bumi, yakni setia memberi kebutuhan hidup kepada siapa saja. Sifat air, selalu turun ke bawah dan memberikan kesejukan atau ketenteraman kepada rakyat.
Sifat angin, selalu bersikap adil. Mengamalkan sifat bulan, yakni menimbulkan suasana damai, sejuk dan indah, serta kebahagiaan dan harapan. Juga bersifat bak matahari, memberi sinar hidup, sumber petunjuk hidup.
Sang raja juga menerapkan sifat laut. Dia memosisikan sebagai tempat curahan hati bagi rakyat, berpandangan luas, penuh kasih, pengertian, dan sabar. Bersifat layaknya gunung, kukuh, teguh, tidak mudah menyerah untuk membela kebenaran. Terakhir, bersikap layaknya api, mampu membakar semangat, memberi kehangatan, memerangi kejahatan, memberikan ketenteraman, serta melindungi rakyat.
Amarta juga dibentengi ksatria yang punya spesifikasi untuk diteladani. Misalnya Bima yang punya sifat jujur, tegas, disiplin, berani karena benar. Ksatria yang lain adalah Arjuna. Dia senang bertapa dan menuntut ilmu, sehingga sangat sakti. Nakula ahli pertanian dan piawai mengurusi kesejahteran rakyat, serta Sadewa yang digambarkan piawai di bidang peternakan dan industri.
Di belakang ksatria yang dikenal dengan sebutan pandawa tersebut ada Sri Kresna yang bijaksana, ahli strategi, antisipatif, sering disebut bisa mengerti suatu kejadian yang belum terjadi.
Pandawa juga selalu didampingi Semar yang digambarkan cerminan rakyat, dan senantiasa mengingatkan para pemimpin negara agar mengedepankan nurani setiap kali membuat keputusan. Dia akan mencela, bahkan menentang apabila ksatria yang diikuti berbuat egois, me-ngorbankan kepentingan rakyat.
***
Bagaimana jika kondisi itu dikaitkan dengan kondisi Indonesia? Nampaknya masih "njomplang". Banyak pejabat sipil/militer, wakil rakyat, konglomerat, tokoh masyarakat, di ruang tamunya terpampang tokoh-tokoh ideal seperti Kresna, Yudistira, Bima, Arjuna, bahkan Semar, namun perbuatan si empunya tak seperti yang diamalkan tokoh yang dipajang.
Pajangan tokoh ideal itu hanyalah salah satu bentuk kepura-puraan. Tindakan sehari hari tak ubahnya to-koh "hitam" seperti Sangkuni, Dursasana, Duryudana, Rahwana, dsb. Mereka terjerumus ke perbuatan korupsi, egois, menyalahgunakan kekuasaan, tanpa mau tahu terhadap penderitaan rakyat.
Apakah dengan kondisi itu Indonesia pantas diidentikkan dengan Hastinapura atau Alengka? Jawabnya tentu tidak, sebab negara tak dapat disamakan dengan sifat pemimpinnya. Hastina pun pernah menjadi negara yang "panjang" atau populer serta "punjung" alias berwibawa pada saat dipimpin Pandudewanata atau Parikesit pasca-Bharatayuda.
Demikian juga Alengka saat di bawah kekuasaan Gunawan Wibisana (pasca-brubuh Alengka) atau Prabu Somali. Yang menentukan citra negara bukanlah nama tetapi penghuninya, mulai pemimpin hingga rakyat.
Di negeri ini nampaknya peran pemimpin juga lebih dominan. Pemimpin yang korup dan egois, akan cenderung menghasilkan rakyat yang korup dan egois pula. Sebaliknya, jika sang pemimpin mampu menjadi panutan serta mengutamakan kepentingan rakyat, tentu level di bawahnya akan mengikuti.
Dengan gambaran itu tentu tergantung ke mana para pemimpin berkiblat. Ke Amarta atau Hastina di bawah kungkungan Duryudana. Jika ke Amarta, tentu para "pangrehpraja" harus banting stir dengan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Porsi Semar yang senantiasa mengingatkan para pemimpin agar selalu mengedepankan keluhuran budi, tentu tak mungkin diabaikan.
