‘’Bangun Tidur’’

Oleh Sri Mulyadi

‘’PERUBAHAN adalah kata lain untuk berkembang atau mau belajar. Dan, kita semua mampu melakukannya jika berkehendak,’’ kata filsuf Prof Charles Handy. Tapi kalau perubahan tersebut hanya sebatas ungkapan retorik dalam kampanye pemilihan umum, tentu dampaknya justru berbalik.
Hasilnya bukannya berkembang, tapi malah makin terpuruk. Juga bukan suatu proses belajar dari pengalaman masa lalu demi memperbaiki keadaan, namun justru mengulang dan mengulang kesalahan. Ujung-ujungnya, yang muncul situasi stagnan, bahkan cenderung mundur, karena negara lain mampu belajar untuk berkembang.
Ujud nyata dari kondisi makin terjerembab tersebut tak cuma terlihat di sektor riil dunia usaha, jumlah penganggur dan orang miskin, tetapi juga di sektor lingkungan hidup. Selama November 2007 ini, terjadi angin puting beliung di semua daerah. Khusus di wilayah sepanjang pantai, muncul ‘’pemerataan’’ banjir akibat rob atau air pasang laut. Di Jakarta malah dibarengi tanggul pantai jebol, sehingga ribuan warga di kawasan pantai utara harus mengungsi karena permukiman mereka tergenang.
Kejadian itu memang terkait faktor alam. Hanya saja, jika dirunut lebih cermat dan pikiran jernih, penyebabnya adalah ulah manusia. Mulai dari global warming (pemanasan global), penurunan permukaan tanah, pembabatan hutan termasuk bakau, sampai ke pembuangan sampah.


Pemanasan global tak sekedar akibat produksi gas buang yang berlebihan, tetapi juga dampak penebangan hutan seenaknya. Istilah lain pembalakan liar, meskipun yang terjadi pencurian kayu hutan besar-besaran dengan pengawalan pihak berwenang.
Dengan fakta itu, ya tak mengheran jika ada yang tertangkap, ketika proses di meja hijau bebas, dan pelaku menghilang. Baru kemudian di tingkat elite (Jakarta), untuk sementara seolah kebakaran jenggot. Selebihnya, ya biasa-biasa saja. Contoh terakhir terjadi di Sumatera Utara. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wakil rakyat, penegak hukum, dan sebagainya, juga ikut ribut.
***
Dunia yang makin panas berdampak pula pada volume cairan es di kutup bertambah, dan mengalir ke laut. Kian tahun permukaan laut naik, dan akhir-akhir ini rata-rata per tahun mencapai 10 mililiter.
Penurunan permukaan tanah, awalnya juga ulah manusia. Hampir di semua penjuru dan wilayah kota, dari kawasan pantai hingga perbukitan, dipenuhi perumahan. Hal itu tak hanya menutup pori-pori tanah sehingga menghilangkan daerah resapan, tetapi biasanya disertai penyedotan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga.
Industri pun demikian, menyedot air tanah tiap hari tanpa henti. Ujung-ujungnya menyebabkan permukaan tanah turun. Di sisi lain, hutan bakau yang berfungsi menghadang masuknya air laut ke daratan, juga dibabat habis. Dengan demikian, memang sudah selazimnya jika terjadi air pasang langsung menggenangi daratan, termasuk permukiman.
Bila bersamaan puncak air pasang (pada bulan purnama), hujan, angin kencang, dan jebolnya tanggul pantai (seperti di Jakarta), luapan rob telah berubah menjadi bencana. Tanpa dibarengi hujan dan angin pun, akhir-akhir ini di pantai uatara Jawa, rob telah menggenangi sebagian jalan dan permukiman.
Usaha represif memang sudah dilakukan. Misalnya membangun tanggul di pantai, menggalakkan penghijauan pantai dengan bakau, gerakan penanaman sejuta pohon di berbagai wilayah, reboisasi, penertiban pembalakan liar, dan sebagainya. Namun yang sering terlihat, langkah tersebut belum konsisten. Artinya, penghuni negeri ini masih banyak yang punya sifat seperti anak kecil, ‘’demenyar’’ (demene yen anyar-disukai kalau masih baru).
Soal gerakan penghijaun semua elemen masyarakat mendukung. Repotnya, mereka cuma semangat waktu menanam. Padahal, bibit apa pun jika cuma ditanam tanpa dipelihara, bisa jadi cuma menjadi makanan hewan, mati kekurangan air atau sebab yang lain. Demikian juga bangunan, tanpa pemeliharaan memadai, umurnya juga tak akan panjang.
Hampir semua calon kepala daerah yang wilayahnya tergenang rob, sewaktu kampanye juga ‘’menjual dagangan’’ berupa penyelesaian sekitar persoalan itu.
Kita itu kurang apa? Begitulah pertanyaan bernada menonjolkan usahanya, yang sering terdengar dari para pejabat di daearah langganan rob.
Hanya saja, nampaknya mereka lupa bahwa itu semua tindakan represif, belum diikuti tindakan preventif secara maksimal seperti pembatasan pengambilan air tanah, pengerukan/normalisasi saluran, larangan menebang pohon sembarangan. Peraturan daerah tentang penyediaan areal resapan di setiap rumah, pengaturan reklamasi secara ketat, pengelolaan sampah secara benar, dan sebagainya.
***
Muara dari semua itu, persoalan tetap saja menimbulkan masalah. Yang bermunculan justru lulusan strata satu, strata dua, bahkan doktor-doktor baru yang objek penelitiannya tentang banjir dan rob. Sementara warga yang bermukim di wilayah pantai, tetap saja lebih sering hidup di atas air kotor.
Pemerintah memang telah merintis membangun rumah panggung di daerah rob, misalnya di Kecamatan Wedung, Demak. Hal ini karena biaya membuat bendung di sepanjang pantai utara Jawa, jelas sangat mahal. Tetapi tentu saja itu sifatnya sementara, di samping bukan merupakan penyelesaian yang tuntas. Sebab meskipun orangnya tak kebanjiran, namun sarana jalan tetap terendam, sehingga perekonomian rakyat setempat tetap terganggu. Kecuali itu, kalau robnya makin tahun tambah tinggi, rumah model itu akhirnya takkan memadai lagi.
Apakah kita akan pasrah atau berkehendak mengatasi seperti kata filsuf Prof Charles Handy? Jawabanya tentu tergantung penghuni Negeri Ini, utamanya yang punya kuasa.
Selama mereka komitmen, konsisten dan konsekuen, persoalan pasti bisa diatasi. Yang pasti, menurut Pujangga Prancis Paul Valery (1985-1041), jalan awal terbaik untuk mewujudkan segalan impian adalah bangun dan bangkit dari tidur. Namun tentu yaang dimaksud bukan tidur dalam pengertian istirahat, tetapi terlena.

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only