Loko Maut

Oleh Sri Mulyadi

BURUK rupa cermin dibelah. Itu kata pepatah. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita terjemahkan, menyalahkan orang lain meski sesungguhnya dia sendiri yang melakukan kesalahan. Istilah senadanya: Mencari kambing hitam atau menunjuk/memposisikan orang lain sebagai penanggung jawab dalam suatu peristiwa/kejadian, padahal seharusnya dia yang harus bertanggung jawab. Kenyataan ini, bisa juga disebut dengan istilah melempar tanggung jawab.
Dalam kecelakaan kereta api (KA) menabrak mobil di perlintasan KA tanpa palang pintu di Klaten dan Grobogan yang menewaskan 11 orang, 4 Oktober 2008 lalu, pepatah buruk rupa cermin dibelah, menjadi relevan. Tidak ada satu pun pihak yang menyatakan diri sebagai yang paling bertanggung jawab.
PT KA menyalahkan pengguna jalan yang tidak berhati-hati dan berpegang pada Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian Pasal 16 menyebut: Pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Dengan demikian keberadaan kereta api dijamin. Bisa disimpulkan pula, dalam setiap kejadian kendaraan yang tertabrak yang salah. Keberadaan palang pintu dan penjaga juga bukan untuk melindungi
pengguna jalan, tetapi untuk mengamankan kereta api.


Polisi menilai rambu yang ada, khusus kasus di Klaten, tidak jelas. Sementara pengamat berpendapat, Dinas Perhubungan dan PT KA tidak ada koordinasi. Sedangkan masyarakat menuding PT KA cuma cari untung dan mengabaikan penyelamatan di jalan raya secara keseluruhan. Buktinya masih ada ribuan perlintasan yang tanpa palang pintu dan penjaga.
Lantas dimana letak kesalahannya, sementara si ‘’loko maut’’
terus saja memakan korban jiwa? Jawabnya tentu tak semudah membalik telapak tangan. Semua pihak punya dalih sendiri-sendiri. PT KA, meskipun sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tentu dituntut memberikan keuntungan untuk pemerintah. Padahal persoalan lain seperti kondisi teknis kereta, rel, kesejahteraan karyawan, peremajaan alat trasportasi, juga membutuhkan perhatian yang super serius. Sementara Departemen Perhubungan, khususnya yang menangani jalan raya, pasti butuh anggaran yang sangat besar jika misalnya harus membikin underpass (terowongan) atau jalan layang di setiap perlintasan KA.
Pengguna jalan raya/masyarakat sendiri, juga tahu bahwa pemakai jalan harus mendahulukan perjalanan kereta api. Tapi bagaimana bisa tahu kalau dari jarak jauh akan ada kereta lewat, sebab sebagaian besar lintasan KA tidak bebas pandang. Umumnya pandangan tertutup bangunan yang ada di sekitar rel. Apa setiap akan melintas rel kita harus menghentikan kendaraan? Untuk lintasan yang arus lalu lintasnya sepi tidak masalah, tapi bagaimana jika arus lalinnya padat. Bisa jadi malah menuai umpatan karena dianggap sebagai biang kemacetan.
Kecuali itu, apa salah seandainya masyarakat pengguna jalan menganggap bahwa dirinya punya hak memperoleh perlindungan keamanan di jalan, terutama di perlintasan kereta. Mengingat segala kewajiban terhadap pemerintah, termasuk pajak jalan, telah dipenuhi. Terkecuali bagi mereka yang sengaja mengabaikan keselamatannya sendiri. Misalnya menerobos pintu lintasan yang sudah ditutup sebagai pertanda ada kereta akan lewat.
***
Wacana tentang siapa yang paling bertanggung jawab terhadap setiap peristiwa dan mengakibatkan hilangnya nyawa di lintasan kereta, ke depan pasti tetap akan berlanjut. Berebut benar dan saling menyalahkan, juga terjadi dan terjadi lagi. Begitu ada kecelakaan, masyarakat dan pihak yang terkait ribut. Namun selang beberapa waktu kembali tenang, dan begitu seterusnya.
Pertanyaan yang kemudian muncul, benarkah persoalan itu memang tidak ada solusinya? Paling tidak meminimalkan angka kecelakaan dan jumlah korban. Orang awam pasti heran terhadap sikap pemerintah dan wakil rakyat yang seolah kurang serius menangani persoalan itu. Padahal yang namanya musibah di lintasan KA, bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan dimana saja.
Di Jawa saja diperkirakan ada seribu lebih lintasan yang tanpa pintu pengaman, dan semua sangat berbahaya dan tiap tahunnya telah banyak memakan korban jiwa. Faktor penyebab munculnya lintasan itu macam-macam. Ada yang dibuat masyarakat sekitar rel dengan tujuan memperpendek jarak tempuh menuju seberang rel. Awalnya mungkin hanya jalan setapak, namun karena dinilai lebih efisien selanjutnya bisa dilewati sepeda, motor, bahkan mobil. Ada juga yang muncul seiring pembangunan jalan raya baru yang dilakukan Pemkab/Pemkot, namun tidak ada koordinasi tentang pengamannya.
Dengan kenyataan itu bisa saja PT KA berkilah karena munculnya lintasan ‘’tak resmi’’ merupakan inisiatif dan bagian dari dinamika masyarakat, sehingga wajar jika keselamatan pengguna jalan bukan urusan PT KA. Demikian juga halnya Departemen Perhubungan atau Pemkab/Pemkot, dapat menerapkan jurus yang sama.
Secara sederhana mungkin hal itu terasa logis dan sudah pada tempatnya. Namun jika ditarik lebih dalam ke persoalan tanggung jawab sosial, tentu terasa janggal. Baik PT KA, Departemen Perhubungan, Pemkab/Pemkot, semua berada dalam satu baris, yakni pemerintah. Otomatis komitmen dan tujuan juga sama, yang salah satunya adalah melindungi keselamatan masyarakat. Dengan demikian, rasanya menjadi lucu kalau hingga kini persoalan lintasan kereta tanpa palang pintu dan penjaga saja, belum ada jalan pemecahannya. Sehingga kecelakaan di lokasi itu masih saja terjadi, dan korban jiwa terus berjatuhan.

***
Khusus komitmen PT KA, juga perlu dipertanyakan. Tujuan utamanya cuma mengamankan kereta seperti disiratkan dalam UU, atau ikut juga bertanggung jawab di setiap kecelakaan yang melibatkan kereta dan menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Tentu tidak hanya terhadap penumpang kereta, tetapi termasuk korban yang tertabrak KA.
UU-nya memang sudah jelas, pintu perlintasan untuk mengamankan kereta, bukan melindungi pengguna jalan. Sebagai perusahaan persero, juga wajar jika mencari untung sebesar-besarnya menjadi bagian penting dalam visi-misinya. Termasuk menghindari pengeluaran yang ‘’mubazir’’ seperti biaya pembuatan palang pintu kereta dan menggaji penjaganya.
Namun sebagai perusahaan negara yang bergantung pada pemerintah, layakkah senantiasa mengedepankan keuntungan materi dan menempatkan keselamatan jiwa (penumpang dan pengguna jalan lain), bukan sebagai tujuan utama.
Kalau ada yang menganggap persoalan tersebut rumit, bisa jadi benar, dan semua pihak yang terkait bisa mengunhindar dengan berlindung di bawah UU atau belum ada peraturan yang mengharuskan. Ujung-ujungnya, dan lagi-lagi masyarakat pengguna jalan yang ‘’dikorbankan’’ untuk menanggung kesalahan.
Selama ada kemauan baik dari pemerintah dalam hal melindungi rakyat, tentu tak ada persoalan yang sulit, apalagi ‘’cuma’’ pngamanan di lintasan kereta. Bisa saja pemerintah bersama DPR merumuskan kembali UU tentang keselamatan di jalan raya, termasuk mengenai perkeretaapian. Misalnya, di setiap perlintasan KA harus dibuat jalan layang atau underpass atau diberi pintu pengaman dan penjaga. Mengharuskan Pemkab/Pemkot untuk menertibkan jalan tak resmi yang melintas rel, atau cara-cara pengamanan yang lain. Tindakan itu memang berbiaya tinggi, tapi tentu lebih murah dibanding ‘’harga’’ korban jiwa yang hampir setiap hari terus berjatuhan akibat tertabrak kereta di lintasan tanpa pengaman. Apalagi jika perlindungan terhadap rakyat pengguna jalan dianggap bagian dari kewajiban pemerintah, soal biaya pasti bisa dipecahkan. Kecuali jika masih ingin mempertahankan jurus ‘’buruk rupa cermin dibelah’’.

Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Gubernur Akan

Oleh : Sri Mulyadi

KITA harus tenang sebelum bisa mendengar, dan harus mendengar sebelum bisa belajar. Kita juga harus belajar sebelum bisa bersiap diri. Kita pun harus bersiap diri sebelum melayani, dan harus melayani sebelum bisa memimpin.
Pendapat Pujangga William Arthur Ward tersebut bisa jadi dimaksudkan sebagai bekal atau rambu bagi seseorang yang ingin menjadi pemimpin yang baik.
Inti dari tahapan itu adalah mendengar, belajar, bersiap diri, melayani, memimpin. Untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, seseorang butuh frame of reference dan dan field of experince atau kerangka referensi dan pengalaman yang memadai. Baik dari hasil mendengar, belajar, mempersiapkan diri, maupun melayani.
Namun dalam realita sering kita jumpai kenyataan itu berbalik. Menjadi pemimpin dulu baru mendengar, belajar, bersiap diri, dan melayani. Repotnya lagi, itu pun ada yang baru sebatas belajar. Setelah memimpin baru belajar mendengar, belajar untuk belajar, bersiap diri, dan belajar melayani.
Fenomena tersebut bisa jadi juga bakal muncul dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 22 Juni 2008 nanti. Lima pasang cagub dan cawagub sudah mulai berlomba menarik simpati calon pemilih. Berbagai jurus dan strategi telah diterapkan. Ada yang masih tersamar, setengah sembunyi, tetapi ada yang sudah blak-blakan.


Soal jago siapa yang bakal unggul, masih terlalu dini untuk bisa diprediksi. Yang jelas-jelas sudah pasti, Jawa Tengah dipimpin ‘’gubernur akan’’. Artinya, siapa dan dari partai apa pun, ‘’dagangan’’ yang bisa dijual ke para calon pemilih baru sebatas akan.
Jika terpilih saya akan melakukan…Kalau dipercaya rakyat Jateng program saya adalah….Bila mendapat amanah prioritas yang perlu segera ditangani adalah…., dan sebagainya. Semua bermuara sebatas rencana dan akan, sebab tak satu pun calon pernah menjadi gubernur Jateng.
Kenyataan seperti itu tak cuma terjadi di Jateng. Di daerah tingkat II, provinsi, presiden, atau level lain yang tidak ada calon incumbent (pejabat lama yang nyalon lagi), pertarungan dalam menarik simpati konstituen pasti cuma sampai sebatas akan. Yang membedakan mungkin hanya ‘’bobot’’ calon dan waktu pemilihan, berurutan perhelatan nasional atau tidak.
Untuk Jateng, kebetulan berurutan. Seusai Pilgub 2 Juni 2008, diikuti pemilu legislatif 5 April 2009, kemudian pemilihan presiden 5 Juli 2009. Jika ada pilpres tahap II, diselenggarakan 5 – 20 September 2009. Waktu selebihnya, tahun 2010, bisa jadi yang bersangkutan sudah ‘’ancang-ancang’’ lagi untuk jabatan kedua.
Dengan demikian makna ‘’akan’’ bisa jadi berubah. Tidak lagi akan lagi memunculkan ‘’gubernur pertani’’, ‘’gubernur nelayan’’, ‘’gubernur kemiskinan’’, atau gubernur propetani, nelayan, prorakyat miskin, dsb, seperti dilontarkan semasa kampanye, tetapi ada beban lain yang bisa jadi lebih menyita perhatian. Yakni, akan menyukseskan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.
Beban yang terakhir itu justru nampaknya tidak dapat ditawar, sebab sudah merupakan komitmen dan kesanggupan bagi pasangan calon terhadap partai pengusung dan pemimpin partai yang memberikan rekomendasi. Mereka pasti sudah ‘’disumpah’’ untuk habis-habisan meraup suara sebanyak-banyaknya bagi partai pengusung dan ‘’all out’’ memenangkan tokoh partai yang maju pilpres.
Dampaknya, energi sang gubernur baru, bila tidak pandai-pandai mengatur waktu dan menempatkan diri, bisa jadi lebih dulu habis untuk memenuhikewajiban terhadap partai. Sementara komitmennya terhadap rakyat, justru terabaikan.
Dibilang wajar, bisa saja iya. Kondisi yang terjadi di Negeri ini setiap kali terjadi pemungutan suara, bisa dipastikan terjadi ‘’transaksi’’ yang bermuara ‘’balas jasa’’. Sang pemenang hukumnya wajib gantian menjadi ujung tombak bagi yang memuluskan jalan sehingga dia menang. Termasuk balas jasa kepada orang-orang yang masuk lingkaran tim sukses. Entah sebagai penyandang dana kampanye, penggalang masa, penentu strategi, dan sebagainya.
***
Lantas apa yang diperoleh rakyat yang telah merelakan diri dijadikan objek? Jawabnya pasti beragam. Ada yang mengaku ‘’kecipratan’’ sembako, memperoleh biaya transport, mendapat kaos, hiburan gratis, dsb. Namun ada juga yang mengatakan tak mendapatkan apa pun. Bahkan jengkel, sebab tak jarang janji yang ditebar semasa kampanye tetap saja tinggal janji. Persoalan sosial seperti mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, memperluas peluang kerja, mengangkat nasib petani dan nelayan, tetap saja berbuah persoalan, tanpa solusi yang memadai.
Apakah berarti para calon kurang mampu, bertanggung jawab, dan konsisten? Jawabnya tentu dari sudut mana persoalan tersebut dipandang. Soal kemampuan tentu tak diragukan, mengingat selama ini para calon telah menduduki jabatan puncak.
Ada yang pernah menjadi panglima di lingkungan TNI, masih menjabat ketua partai, pimpinan organisasi keagamaan, dan bupati/wali kota. Otomatis pengalaman di ‘’wilayah’’ masing-masing pasti telah memadai. Namun soal tanggung jawab dan konsistensi, ada yang berpendapat masih perlu pembuktian.
Alasan yang paling sederhana, saat ini di antara mereka masih menjabat sebagai pucuk pimpinan daerah atau partai. Sewaktu kampanye untuk menjadi wali kota, bupati, atau ketua partai, pasti menawarkan berbagai program dan janji. Namun ketika masa jabatan masih belum berakhir dan program/janji kepada pemilih realisasinya mengundang pertanyaan, kini sudah nyalon gubernur.

Mungkin memang begitulah tradisi di kalangan pejabat politis. Janji bukan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan berkait langsung dengan kredibilitas. Yang lalu biarlah berlalu, kalau ada lahan ‘’pengabdian’’ atau peluang lain yang memungkinkan bisa berbuat lebih banyak, tak ada salahnya ikut bersaing. Toch kalau kalah dalam pertarungan masih bisa kembali ke jabatan lama.
‘’Kok nasib pemangku jabatan politis di Negeri ini jatuhnya serba enak ya, meskipun bagi sebagian di antaranya memenuhi janji bukanlah suatu kewajiban,’’ mungkin begitulah komentar kebanyakan orang. Tapi memang begitulah fenomena yang kerap terjadi, meskipun kenyataannya tidak berlaku untuk semua orang.
Syarat yang disodorkan Pujangga William Arthur Ward yang menyebut harus melayani sebelum bisa memimpin, bisa jadi malah berbalik. Setelah menjadi pemimpin justru minta dilayani. Ujung-ujungnya, bermunculan sebutan ‘’gubernur akan’’, ‘’bupati akan’’, ‘’wali kota akan’’, dan sebagainya. Artinya, sebelum terpilih dia menyatakan akan melakukan ini dan itu untuk rakyat, tetapi begitu masa jabatan berakhir tetap saja akan dan akan. (Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka, di Semarang)

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Kasih

Oleh Sri Mulyadi
SECARA serentak personel kepolisian, khususnya di Jawa Tengah, hari Kamis (14/2/08), berwajah ceria. Mereka menebar senyum simpatik ke setiap pengendara di jalan raya sambil membagi bunga. Sementara yang di kantor pelayanan ada yang membagi hadiah. Tujuannya sama, sebagai bentuk terjalinnya ikatan kasih antara pengayom dengan masyarakat, di hari valentine atau valentine’s day.
Suasana terasa sejuk. Wajah kurang bersahabat dan muka suntrut ‘’hilang dari peredaran’’. Sementara tugas penertiban bagi pengendara/pengemudi yang melakukan pelanggaran, tetap berjalan. Yang berbeda dari biasanya, si pelanggar cuma diberi peringatan dan pengarahan, tanpa sanksi denda di tempat atau melalui sidang pengadilan.
Mungkin kondisi seperti itu cuma berlangsung sehari, setiap tanggal 14 Februari. Namun paling tidak polisi sudah bisa membuktikan bahwa merayakan valentine’s day tidak harus dengan pesta pora, mabuk-mabukan, apalagi sampai menjurus ke pesta seks di kalangan muda.
Polisi telah ‘’membuka mata’’ bahwa hari kasih sayang bukanlah virus yang perlu ditakuti, sehingga harus didemo apalagi diharamkan. Jika dimaknai sebagaimana mestinya, terutama dalam kaitan kasih antarsesama, teman, orang tua, kekasih, suami-istri, ternyata bisa menyejukkan suasana. Bahkan, bila kasih dapat ditanamkan kepada setiap individu kemudian diamalkan, segala gejolak yang terjadi di Negeri ini akan sirna. Paling tidak berkurang secara drastis.


Berbekal pemahaman kasih secara benar, orang akan menjadi sabar, ada tenggang rasa, tahan uji terhadap situasi yang kurang mengenakkan.
Dalam kasih terkandung dorongan rela menolong, simpatik, dan memahami orang lain. Berlaku adil dan hanya ingin mengusahakan kebaikan bagi orang lain dalam bentuk tindakan nyata.
Pantang berlaku sombong, angkuh, tinggi hati. Tidak egois atau menuntut bagi diri sendiri, apalagi terpancing untuk menjadi marah dan mendendam. Segala sesuatu dilakukan secara wajar, sederhana, tulus, setia, jujur, dan melihat kebaikan dari semua orang.
Apakah nilai kasih di Negeri ini telah terkikis, sehingga banyak muncul tindak kekerasan, korupsi, egois, gila hormat, serakah, dan sebagainya? Jawabnya memang iya. Sebab pada dasarnya rakyat Indonesia dikenal sebagai warga yang santun, pemaaf, tidak mudah marah, memupuk semangat gotong royong, tidak egois, memanusiakan manusia dan menjunjung tinggi tenggang rasa.
Namun dalam kenyataan sehari-hari saat ini, sering kita jumpai munculnya tindak kekerasan/anarkhis, unjuk rasa, main hakim sendiri, memainkan hukum, korupsi, kolusi, egois, memaksakan kehendak, kemarahan massa, dan tindak tercela lain.
Secara langsung, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah, mungkin dipicu oleh munculnya situasi ketidakadilan dan kekecewaan/kekesalan terpendam berkepanjangan. Mereka kecewa terhadap kondisi yang dirasakan, dilihat, dan diketahui sehari-hari.
Hukum bisa dipermainkan, pengemplang uang rakyat triliunan rupiah masih bebas, pejabat dan wakil rakyat kebanyakan cuma jual omong. Politik menjadi ‘’panglima’’. Segala persoalan selalu dikaitkan persoalan politik.
Bahkan ada yang secara terang-terangkan menyakiti hati rakyat. Misalnya ulah para wakil rakyat di Senayan. Dalam sidang paripurna DPR, beberapa hari lalu, dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah terkait interpelasi BLBI, muncul suasana yang menggelikan sekaligus menjengkelkan.
Di antara anggota Dewan yang terhormat itu langsung berebut interupsi begitu sidang dibuka. Sebagian lagi ada yang membaca koran, telepon, sms, atau ngobrol sendiri. Bahkan ada yang nyeletuk menyanyi dengan syair: ‘’Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berakhir.’’

***
Kenyataan-kenyataan seperti itu menjadikan rakyat kesal berkepanjangan, karena merasa cuma dijadikan alat. Persoalan yang disampaikan ke lembaga formal, sering kandas dan hasilnya tak seperti yang diharapkan, sehingga sering terdorong menempuh jalan pintas. Apalagi selama ini masyarakat juga sering disuguhi adegan kekerasan yang dilakukan aparat maupun elite politik. Satpol PP main gusur, aparat TNI-Polri bentrok, guru main pukul terhadap murid, kalah pilkada ngamuk, dan sebagainya.
Semua itu nyata dan mungkin ke depan bisa saja berlanjut, selama tidak ada kemauan dari semua pihak untuk mengakhiri. Dan akan lebih celaka lagi apabila para pelaku merasa tindakannya itu sudah benar, wajar, dan seiring dinamika yang terjadi di masyarakat, meskipun jelas menyimpang jauh dari jati diri Bangsa ini.
Maka, apa yang dilakukan personel Polri sepintas terasa kontras. Di tengah pro-kontra soal perayaan hari kasih sayang, mereka ‘’tetap jalan’’ dengan tindakan nyata yang punya makna sangat dalam, menebar kasih lewat bunga dan hadiah.
Tindakan anggota Satlantas Rembang yang membagikan ratusan bungkus nasi dan pelayanan kesehatan Polres Pati kepada para pengemudi yang terjebak macet di wilayahnya, juga cermin kepedulian mereka terhadap mereka yang membutuhkan kasih. Demikian pula seruan Kapolda Jateng Irjen Drs H Dodi Sumantyawan yang meminta bawahannya agar senantiasa memanusiakan tersangka ketika sedang disidik. Polisi boleh keras, tapi jangan arogan apalagi kasar.
Kasih memang bisa menjadi kunci penyelesaian masalah. Bila dapat diamalkan oleh semua lapisan masyarakat, perlahan tapi pasti persoalan akan terselesaikan. Jurang pemisah si kaya dan si miskin, juga tak makin dalam. Dan tentu lebih efektif jika cita-cita mengimplementasi kasih dalam tindakan nyata, berawal dari para tokoh panutan atau lapisan elite. Yang pasti, menurut pakar motivasi dan penulis buku self-help, Dr Denis Waitley, cita-cita tak pernah dapat diraih selama tak didifinisikan, dipelajari, dan tak pernah serius berkeyakinan bahwa cita-citanya itu dapat dicapai.

Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Bermain Subsidi

Oleh Sri Mulyadi

BULAN Desember 2007 pemerintah melalui Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina, Achmad Faisal, menyampaikan mulai awal 2008 pasokan premium bersubsidi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Batam, Bali, akan dikurangi 40 persen.
Semua SPBU di jalan protokol, perumahan elite, tol, hanya diperbolehkan menjual premium oktan 90, pertamax (oktan 92), dan pertamax plus (oktan 95). Sedang premium oktan 88 (bersubsidi), dijual di luar daerah tersebut. Angkutan umum pun nantinya cuma dijatah premium bersubsidi 10 liter/hari.
Hingga minggu pertama Februari 2008, rencana tersebut belum dilaksanakan. Namun usai rapat koordinasi yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (5/2), pemerintah kembali melontarkan rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Namun realisasinya bukan melalui pengurangan pasokan, tetapi kali ini pembatasan pembelian melalui kartu pintar (smart card) yang ditempel di kendaraan


Meskipun langkah itu dimaksudkan untuk mengurangi subsidi BBM, kemudian dialihkan untuk menstabilisasi harga bahan pokok yang cenderung naik, tetap saja membingungkan dan mengundang pertanyaan masyarakat. Kecuali detil teknisnya belum ada, kenapa belum genap tiga bulan pemerintah telah mengubah suatu rencana besar. Pengurangan pasokan di Jabodetabek belum direalisasi, sudah muncul program pembatasan pembelian.
Demikian juga dengan kebijakan sewaktu harga minyak goreng naik akibat harga crude palm oil (CPO) di pasar dunia juga meningkat, pertengahan Mei 2007. Waktu itu sampai muncul ancaman apabila harga tak dapat ditekan di bawah Rp 6.500/kg sampai akhir Mei 2007, pemerintah akan menaikkan pajak ekspor kelapa sawit dan produk turunannya. Namun kenyataannya, hingga kini harga tetap saja di kisaran Rp 10.000/liter.
***
Main-mainkah para petinggi negeri berpenduduk di atas 250 juta ini? Jawabnya tentu tidak. Mungkin yang lebih mendekati kebenaran, baru mencari formula yang tepat. Namun repotnya, walaupun baru rencana, informasi tersebut sudah beredar luas di masyarakat. Muaranya, rakyat yang buta tentang ''dunia persubsidian'' menjadi gelisah. Bagi kelompok ini tahunya jika harga BBM naik atau dibatasi, dampaknya harga kebutuhan hidup pasti ikut melambung.
Komentar di masyarakat pun bermunculan. Ada yang menduga pemerintah panik tatkala menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, terigu, kedelai, minyak goreng, dsb. Sebagian lagi berpendapat, tindakan pembatasan itu hanya bentuk lain mengurangi subsidi yang akan menyebabkan harga BBM naik. Mengingat jika hasil tambang tersebut harganya langsung dinaikkan, pasti terjadi gejolak, dan ujung-ujungnya secara politis merugikan pejabat tinggi yang tengah berkuasa. Kredibilitas pemerintah juga langsung anjlok.
Kebijakan pemerintah yang mengalihkan subsidi untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok, memang bisa dimengerti karena langsung berhubungan dengan kebutuhan primer, perut. Sementara jika ada sebagian masyarakat yang menilai penguasa seolah kehilangan akal, juga dapat dimengerti, karena realisasinya terkesan ragu dan sifatnya tidak permanen.
Bisa jadi yang pintar cuma kartunya, sedang rakyat dan pejabat tidak, sebab kebijakan smart card (kartu pintar), setelah diimplementasikan dapat memunculkan persoalan baru. Misalnya menimbulkan antrean panjang di pom bensin atau agen minyak tanah, terjadi permainan, menimbulkan ketidakadilan, dan sebagainya. Yang pasti, barang yang harganya disubsidi pemerintah, jumlahnya akan tambah banyak. Otomatis pula, jika subsidi dicabut akan menuai persoalan, layaknya subsidi BBM.
Subsidi memang bukan barang haram yang harus dihindari dalam sistem keuangan negara. Tetapi seharusnya juga tak terlalu membebani APBN, tepat sasaran, tidak terkesan dipaksakan, direkayasa, serta tidak memunculkan persoalan di kemudian hari. Kecuali itu, tak menjadikan masyarakat menjadi ''manja subsidi.''
Hanya saja, jika ada persoalan (misalnya kenaikan harga bahan pokok) bisa diselesaikan tanpa lewat jalur subsidi, tentu pasti lebih baik. Misalnya pengenaan pajak BBM kendaraan di atas 1800 cc atau terhadap pemilik yang punya mobil lebih dari satu. Konversi ke gas untuk angkutan umum. Atau seperti pendapat Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia (KBI) Rizal Ramli, yakni merenegosiasi utang-utang luar negeri, kemudian hasilnya untuk menambah biaya subsidi BBM.
Bisa juga lewat pembenahan tata niaga impor. Pertamina langsung membeli kepada produsen di Timur Tengah, tidak usah melalui broker. Bisa juga pembelian tidak harus ke Timur Tengah, melainkan ke produsen dalam negeri. Dengan cara itu bisa mengurangi biaya asuransi dan transportasi BBM yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 20 persen dari nilai yang harus ditanggung konsumen.

***

Seandainya untuk menstabilkan harga bahan pokok, BBM terpaksa naik Rp 500 - Rp 1000/liter pun, mungkin masyarakat juga masih bisa memahami. Dengan catatan semua dilakukan secara transparan, termasuk tata niaga, kalkulasi produksi per satuan ukuran, pembagian hasil pengeboran minyak antara pemerintah dengan investor asing, distribusi, serta didahului sosialisasi yang memadai. Sementara pemerintah berkomitmen dan kosisten mengurangi ketergantungan impor bahan-bahan kebutuhan pokok.
Pekerjaan itu memang tidak mudah, terutama berkaitan mengurangi ketergantungan impor pangan lewat peningkatan produksi pertanian. Kecuali butuh waktu, jaminan, konsistensi, juga perlu perencanaan matang. Hal ini mengingat petani saat ini nampaknya banyak yang tak lagi bergairah menaikkan produksi padi atau kedelai. Biaya yang dibutuhkan dirasa tak seimbang dengan hasil yang diperoleh. Ongkos tenaga kerja, harga pupuk, bibit, dan lainnya, tak sebanding dengan harga jual pada saat panen.
Lahan pertanian yang ada pun cenderung terus menyusut, beralih peruntukan menjadi perumahan. Petani yang punya lahan dekat permukiman pilih mengeringkan sawahnya untuk kaveling, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi dibanding nilai sawah.
Dibilang sulit memang begitulah adanya. Namun jika solusi setiap persoalan sifatnya sementara, tanpa melalui survai dan kajian yang mendalam, tentu hanya akan memunculkan permasalah baru di kemudian hari. Padahal menurut Filsuf AS Elbert Hubbart, dunia bergerak begitu cepat sekarang. Saat seseorang berkata sesuatu tak bisa dilakukan, sesungguhnya dia sudah diinterupsi orang yang telah dapat melakukannya.

Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

''Nggege Mangsa''

Oleh Sri Mulyadi
DALAM rentang waktu 4 Januari - 28 Januari 2008, seolah Bangsa ini punya ''gawe besar''. Perhatian semua orang tertuju ke sosok Presiden ke-2 RI, HM Soeharto. Saat masuk Rumah Sakit Pertamina Pusat 4 Januari, perhatian semua media juga tersedot ke sana. Pun ketika Sang Jenderal Besar menghadap Sang Pencipta, 27 Januari pukul 13.10.

Waktu dimakamkan, 28 Januari, jutaan pasang mata menatap ke kompleks makam Giri Bangun, Kabupaten Karanganyar, tempat peristirahatan terakhir penguasa orde baru (orba) tersebut. Baik secara langsung maupun lewat layar kaca.

Seusai disemayamkan, tokoh yang punya hobi memancing itu magnetnya juga masih mampu menyedot perhatian elite di negeri ini. ''Gawe besar'' pun kembali menyedot energi. Para simpatisan getol ''menekan'' agar almarhum secepatnya dianugerahi gelar pahlawan. Mantan anak buah, kroni, atau mereka yang merasa diuntungkan saat almarhum berkuasa, seolah berlomba tampil di barisan terdepan. Mereka mengganggap pemberian gelar itu hukumnya wajib.


Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla malah lebih gigih lagi. Golkar pantang mundur dalam memperjuangkan agar mantan Presiden Soeharto mendapat gelar pahlawan. Partai berlambang beringin itu tak peduli terhadap kontroversi yang berkembang di masyarakat. Demikian pula elite politik lain, banyak yang punya semangat serupa.
***
Warga masyarakat pun, tak sedikit yang terbawa arus percaturan. Wacana di alam maya atau internet, juga bermunculan dengan bermacam nada. Misalnya: ''Beliau layak menerima, buktinya sekarang hidup lebih susah, berbeda dari zaman Pak Harto''.

Ada juga yang mengemukakan: ''Kalau yang ditanya Ismail Saleh, Moerdiono, Try Soetrisno, atau Jusuf Kalla, dengan tegas akan menjawab Jenderal Besar itu adalah pahlawan. Alasannya, konglomerasi adalah dampak logis, penembakan misterius dapat dimaklumi, DOM Aceh dan Papua sifatnya situasional. Keputusan yang sama pasti diambil oleh siapa pun presiden saat itu.''
''Tapi jika yang Anda tanya orang-orang teraniaya karena stempel eks Tapol, tidak bersih lingkungan, korban tanjung priuk, dan anggota Petisi 50, jawabnya pasti bertolak belakang. Rakyat di jalanan yang terpaksa hidup tanpa sarapan, harapan dan masa depan, namun harus ikut menanggung dampak krisis 1997 dan utang sewaktu zaman orde baru, jawabnya juga akan senada.''

Dalam persoalan itu, memang sangat mungkin terjadi perbedaan persepsi, karena usia kepemimpinan almarhum 32 tahun. Pada rentang waktu itu pasti ada yang mengalami situasi tiga era. Yakni era orde lama, orde baru, dan era reformasi. Khusus generasi era orba ke reformasi, tentu sangat merasakan gejolak yang terjadi. Dari kondisi yang ''serba mudah'' menjadi ''serba susah''. Umumnya, generasi ini tak mau tahu asal-usul kenapa era reformasi sarat kondisi serba susah.

Dengan asumsi itu, juga sangat wajar jika wacana pemberian gelar mengundang perhatian banyak orang. Pro-kontra bermunculan. Ada juga yang menganggap wacana tersebut terlalu dini, sebab kriterianya belum ditetapkan.

Ada yang berpendapat, asal kata pahlawan diambil dari kata pahala. Bentukan dari pa(ha)lawan, yang berarti orang yang berpahala karena berbuat baik. Berdasar referensi itu, dapat diasumsikan pahlawan adalah orang yang telah melakukan perbuatan baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani.

Sementara menurut Peraturan Presiden No 33 Tahun 1964, untuk disebut pahlawan harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain yang bersangkutan telah wafat dan bekas seorang pejuang. Sedang Presiden SBY punya rumusan, pahlawan adalah orang (biasa) yang tidak egois dan berbuat sesuatu yang luar biasa. Dua, tindakan atau perbuatan (pengorbanan) untuk orang lain. Tiga, penghormatan sebagai imbalan atas pengorbanannya.
***
Dari kriteria itu, Pak Harto masuk yang mana? Bukankah bila penganugerahan dilakukan dalam waktu dekat berarti ''nggege mangsa'' alias waktunya belum tepat? Jawabnya tentu berlandaskan kondisi yang sejatinya. Namun bisa juga tergantung ''sutradara'' yang mengusulkan. Skenario ''othak-athik-gathuk'' di negeri ini bisa saja disulap menjadi kebenaran universal dan seolah wajar. Sewaktu upacara pemakaman pihak keluarga tidak menyebut ''apabila semasa hidup almarhum ada hubungan utang-piutang harap menghubungi keluarga'' juga dianggap wajar, meskipun mungkin oleh sebagian orang dianggap tak biasa.

Bagi rakyat sendiri, mungkin juga tak begitu peduli. Namun yang pasti, kejujuran sejarah adalah merupakan suatu keharusan. Pemberian gelar pahlawan tentu terasa tak proporsional manakala cuma ditentukan oleh jasa menurut kacamata penguasa, bukan didasarkan nilai-nilai ideal yang berlaku dalam masyarakat.

Persoalan pemberian gelar memang penting, apalagi menyangkut tokoh besar, berpengaruh, dan banyak jasa seperti Pak Harto. Namun, layakkah dalam kondisi masyarakat bawah yang serba memprihatinkan akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, rakyat diajak larut dalam skenario elite yang muaranya mudah ditebak, yakni politik.
Terkecuali, pewacanaan gelar tersebut memang diskenario untuk kepentingan lain. Misalnya, biar rakyat terhibur dengan ''lelucon'' mereka, semacam ‘’perseteruan’’ SBY-Mega tentang tari poco-poco dan undur-undur. Mega mengritik pemerintahan SBY-JK lari di tempat, sementara kubu Partai Demokrat ganti menganggap pemerintahan di zaman Mega malah mundur.

Bisa juga terselip agenda lain, entah pemanasan menjelang Pemilu 2009 atau agenda lain. Toch di negeri ini sulit memprediksi apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan.

(Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang)

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Reaktif

Oleh Sri Mulyadi

LAUT yang tenang tidak pernah melahirkan pelaut yang tangguh. Sementara di tengah laut yang bergelombang tingggi, jika kapal tidak dikendalikan oleh nakhoda handal dengan peralatan canggih, bisa berakibat kehilangan arah dalam mencapai tujuan. Ujung-ujungnya para penumpang mabuk, kehabisan energi, putus asa, dan kehilangan kepercayaan terhadap sang nakhoda dan awak kapal.
Kalimat tersebut memang sekedar rekaan, tetapi nampaknya tak jauh berbeda dari kondisi akhir-akhir ini. Para pemegang kekuasaan dan pengemban amanat rakyat seakan kerepotan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri negara. Yakni terciptanya suatu negara kuat, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan rakyat sejahtera.


Kenyataan yang ada masih jauh dari harapan. Persoalan demi persoalan muncul tanpa solusi yang berpihak kepada rakyat lapis bawah. Misalnya soal kenaikan harga minyak goreng, gas, pembatasan BBM bersubsidi, konversi gas ke minyak tanah, dsb. Terakhir melambungnya harga kedelai hingga seratus persen, yang ujung-ujungnya mengakibatkan ratusan ribu perajin tahu dan tempe kalang kabut.
Pemerintah sebagai nakhoda negeri ini memang telah bertindak, namun kebijakan yang ditempuh terkesan reaktif dan belum menyelesaikan akar masalah. Misalnya soal kenaikan harga kedelai, pemerintah mengatasi lewat penurunan bea masuk impor kedelai dari 10 persen menjadi 0 persen. Kemudian berencana meningkatkan impor (tak hanya dari Amerika Serikat), serta meningkatkan produksi dalam negeri yang saat ini baru sekitar 650 ton/tahun dari kebutuhan riil dua juta ton.

***
Sebagai langkah reaktif, boleh dibilang sudah maksimal. Tetapi sebagai bentuk solusi, nampaknya belum akan membuahkan hasil seperti diharapan kaum marginal. Penghapusan bea masuk, tentu sangat kecil pengaruhnya terhadap penurunan harga. Hal ini karena faktor penyebab kenaikan harga lebih cenderung ketersediaan barang di tingkat internasional. Peminat kedelai AS tidak cuma Indonesia, tetapi banyak negara. Bahkan China yang selama ini mengekpor, kini malah ikut impor dari AS.
Demikian juga rencana menaikkan produksi dalam negeri, tentu bukan pekerjaan gampang. Kecuali faktor penurunan luas lahan akibat terdesak pengembangan perumahan, petani sendiri kurang berminat menanam kedelai. Mereka memilih jagung, karena keuntungannya lebih menjanjikan. Faktor risiko terserang hama juga lebih kecil. Bahkan di tingkat internasional juga demikian. Jagung lebih prospektif, terutama berkaitan peralihan pemanfaatan BBM ke biofoel. Jagung sekarang ini menjadi salah satu bahan utama biofuel, sehingga perhatian petani di negara mana pun tertuju ke sana.
Yang lebih merepotkan lagi, dampak kenaikan harga kedelai yang menjadi sekitar Rp 7.800/kg (naik 200 persen dibanding Januari 2007), memicu kenaikan barang lain yang menggunakan bahan kedelai. Pakan ternak pun ikut naik, sebab harga bungkil kedelai juga naik. Pukulan selanjutnya, harga ternak dan turunannya, mau tidak mau pasti menyesuaikan.
Akibat lebih luas lagi, ketersediaan protein hewani maupun nabati akan menurun. Padahal di sisi lain, keberadaan perajin tempe dan pabrik tahu, cukup potensial menampung tenaga kerja. Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Thomas Darmawan, jika industri berbasis kedelai bangkrut, 3,2 juta tenaga kerja terancam menganggur. Itu baru di lingkup industri, belum termasuk yang di luar seperti pengecer di pasar, perajin keripik tempe, penjual gorengan, dan lainnya.

***
Akankah persoalan itu dibiarkan berlarut? Jawabnya tentu tergantung kemauan baik nakhoda negeri ini (pemerintah). Yang pasti, selama ketersediaan dan kestabilan harga kedelai belum kembali wajar, masyarakat yang selama ini bergantung pada komoditas itu akan tetap gelisah. Mereka akan menuntut agar pemerintah menemukan jalan ke luar yang lebih instan tetapi sesegera mungkin menyelesaikan persoalan.
Jika penghapusan bea masuk impor kedelai belum menolong keadaan, tentu perlu alternatif lain. Misalnya berburu barang sejenis di luar pemasok yang sudah ada, mencari kedelai berkelas di bawahnya, mempelajari kembali tata niaga, dan sebagainya.
Dengan perangkat yang ada, misalnya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998, 27 Februari 1998, yang mengatur penyediaan barang kebutuhan pokok seperti beras, kedelai, jagung, gula, dan minyak goreng, pemerintah bisa berbuat lebih demi melindungi rakyat.
Lebih mengedepankan proaktif dibanding reaktif atau menyalahkan pihak lain. Bahkan implementasinya tak cukup sekedar berinisiatif, tetapi bertanggung jawab atas kebijakan masa lalu, sekarang, dan memprediksi situasi masa depan. Dengan demikian jika terjadi gejolak harga di tingkat internasional, tak terkesan ‘’kebakaran jenggot’’. Sebab sebagai konsekuensi ikut larut di pasar global, kondisi di negara lain pasti berdampak ke dalam negeri. Apalagi tingkat ketergantungan akan barang-barang impor, kian hari makin tinggi.
Ibarat cuaca, muculnya badai siklon di Australia, akan memengaruhi gelombang laut di Indonesia. Persoalan lain seperti politik dan ekonomi juga begitu, akan langsung berimbas ke negara lain. Dengan demikian perubahan yang terjadi dan kecenderungannya ke arah mana, perlu dianalisis sekaligus menentukan tindakan antisipatifnya. Jika nakhoda dan awak ‘’kapal’’ negeri ini teledor, lagi-lagi rakyat kecil yang akan menanggung dampak paling berat.

(Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang)

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Malu

Oleh Sri Mulyadi
SETELAH mengalami musibah, seringkali kita akan menemui kebangkitan hidup. Ini pendapat Chuck Palahniuk, novelis dan jurnalis Amerika Serikat. Paling tidak hal itu sudah dibuktikan oleh rakyat Jepang. Setelah Agustus 1945 Kota Hiroshima dan Nagasaki luluh-lantak dihamtam bom atom oleh Sekutu, secara perlahan masyarakatnya mampu bangkit.
Kini Jepang menjadi negara maju, dan dijuluki macan Asia sejajar dengan Korea Selatan dan China. Resep yang dikembangkan, musibah tak direnungi berlama-lama, tetapi dijadikan cambuk untuk bekerja keras menciptakan kondisi lebih baik. Sampai-sampai kini telah banyak yang terkena ''penyakit'' maniak kerja. Bekerja tak lagi sekedar penting, tetapi utama, layaknya hobi.
Riza Zulkia yang pernah tinggal di Jepang selama 10 tahun memberikan perbandingan, satu pegawai di Jepang bisa menghasilkan sebuah mobil dalam 9 hari, sedangkan pegawai di negara lain memerlukan 47 hari untuk membuat mobil yang bernilai sama. Pulang kerja cepat dianggap tindakan memalukan, seperti halnya melanggar aturan atau norma yang sudah menjadi kesepakatan umum. Kunci sukses lain adalah hemat, inovatif, pantang menyerah, gemar baca, kerjasama kelompok, mandiri, dan menjaga tradisi seperti mempertahankan usaha pertanian, dan sebagainya.
Bagaimana dengan masyarakat kita setelah mengalami berbagai musibah dan bencana? Kondisinya beragam. Secara fisik di beberapa daerah para korban mulai bangkit. Misalnya di Klaten dan Yogyakarta, rumah-rumah yang sebelum gempa nampak tua, kini berubah menjadi bangunan baru dan kokoh.
Sebaliknya, tak sedikit yang masih larut dalam kesedihan. Belum tahu harus berbuat apa, sebab tempat dan modal usaha ikut lenyap tertelan bencana. Ribuan orang tetap hidup di pengungsian, baik di rumah saudara, permukiman sementara atau tenda-tenda darurat. Khusus di Aceh kini masih ada 4.000 KK yang mengungsi, meskipun bencana tsunami terjadi tiga tahun lalu.



***
Dilihat dari sisi potensi, sebenarnya Indonesia tak kalah dibanding Jepang. Bahkan soal kekayaan alam lebih melimpah. Di perut Ibu Pertiwi terkandung minyak, emas, marmer, granit, dan sejenisnya. Di permukaan tanah persediaan kayu hutan, rotan, kelapa sawit, karet, juga melimpah. Tanahnya juga subur, apa pun yang ditanam tumbuh.
Sebagian besar resep yang membuat Jepang sukses, sebenarnya kita juga punya dan telah dijalankan. Misalnya bekerja keras, para bakul di pasar tradisional banyak yang jam 24.00 sudah berangkat dari rumah untuk menjajajakan dagangannya. Demikian juga nelayan, pukul 03.00 sudah melaut hingga sore. Kalau pun ada yang kerjanya tak maksimal, mungkin memang volume pekerjaan tak sebanding dengan jumlah tenaga. Bisa juga akibat beban pekerjaan tak sesuai upah yang diterima. Selebihnya, memang tak ada yang harus dikerjakan.
Loyalitas juga demikian. Selama ada kesesuaian dengan kelompok atau komunitas, mereka akan tetap loyal. Hidup hemat pun sejak puluhan tahun lalu telah diajarkan. Sampai ada peribahasa: Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Begitu pula mengenai pantang menyerah, ada pepatah: Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Waktu merebut kemerdekaan pun juga telah terbuktikan. Walau hanya bersenjata bambu runcing, para pejuang berani menghadapi musuh yang punya senjata api.
Kerja sama kelompok malah telah menjadi budaya. Realisasinya tercermin dalam bentuk gotong royong, koperasi, kerja sama antarinstansi, dsb. Di sektor swasta pernah dikembangkan hubungan usaha inti-plasma. Muncul juga semboyan: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada pula ''manunggaling kawula gusti'' yang secara sederhana bisa dimaknai bersatunya pejabat pemerintah dengan rakyat.
Demikian pula kemandirian, sejak zaman orde lama (Orla) oleh Presiden RI 1 Soekarno telah disuntikkan semangat berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Kaitannya menjaga tradisi, khususnya sektor pertanian, telah terbutikan. Tahun 1984-1993 Indonesia mampu swasembada beras, bahkan menjadi eksportir. Di bidang kelautan, hingga kini masih menjadi gantungan hidup puluhan juta warga di Negeri ini.
Faktor budaya baca pun telah lama dirintis melalui pondok baca, perpustakaan keliling, dsb. Sedang mengenai budaya malu, sejak lama juga telah tertanam di masyarakat. Di kalangan orang Jawa khususnya ada semboyan: ''Timbang wirang aluwung mati''. Daripada menanggung malu lebih baik mati.

***
Lantas mengapa tetap tertinggal dari Jepang? Jawaban yang agak mendekati kebenaran mungkin konsistensi, pemaknaan, dan keperpihakan dalam mengimplementasikan resep. Kalau di negerinya Oshin semua resep dijaga dan diamalkan demi kemakmuran rakyat, sementara di sini ''bibit'' yang sudah ada tak dipelihara secara baik. Individualisme, keluargaisme, kelompokisme, cenderung lebih dominan dibanding keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Misalnya soal budaya malu. Orang Jepang akan merasa malu jika melanggar peraturan, norma, atau gagal menjalankan tugas. Mereka merasa wajib mengundurkan diri jika melanggar rambu tersebut. Budaya antre terjaga baik hingga kini, karena menyerobot hak orang lain, menerabas, atau mementingkan diri sendiri, merupakan suatu tindakan yang memalukan dan tak sesuai norma.
Sementara di sini, pelaku cenderung berusaha keras mencari dalih pembenar. Tak ada cerita menteri mengundurkan diri karena gagal menjalankan tugas. Ia akan berlindung di balik logika terbalik, yakni melontarkan wacana bahwa mengundurkan diri justru tindakan pengecut atau lari dari tanggung jawab. Begitu juga dengan pejabat lain, termasuk wakil rakyat. Mereka tak malu meskipun mengkhianati amanah rakyat.
Koruptor pun demikian, tak perlu merasa malu, sebab kehormatan bisa dibeli dengan uang hasil korupsi. Bukan hal yang mustahil jika ada koruptor mampu menyulap dirinya menjadi dermawan atau dewa penolong dengan modal uang jarahan. Bahkan dipuja bak pahlawan.
Akankah setelah musibah dan bencana mendera akam muncul kebangkitan, seperti pendapat Chuck Palahniuk? Sepenuhnya tentu tergantung kemauan penghuni Negeri ini. Terutama para pemimpin, karena budaya paternalistik di sini masih sangat kental. Yang pasti Jepang bisa, meski alamnya tak sekaya Indonesia.

Sri Mulyadi, wartawan Suara Merdeka di Semarang

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Cluster Victoria, Rumah Minimalis Modern di Tengah Kota

INVESTASI di bidang properti di Indonesia pada umumnya dan Semarang khususnya, dari tahun ke tahun, tak pernah ada ruginya. Mengingat sektor ini cukup menjanjikan dengan pertumbuhan investasi mencapai 8 persen/tahun. Sementara tingkat risiko rendah. Apalagi jika didukung pendanaan dan penetapan waktu yang tepat dan lokasi strategis. ’’Masa-masa akhir krisis ekonomi dan menjelang kebangkitan seperti sekarang ini, merupakan waktu tepat berinvestasi di bidang properti,’’ ungkap Buyamin, Direktur CV Family Inti Sejati, pengembang terkemuka di Semarang.


Lokasi strategis yang dimaksud adalah akses ke tengah kota tidak jauh, dekat area bisnis dan sumber pertumbuhan kawasan. Lokasi pengembangan relatif baru dan memiliki fasilitas modern. Kemudahan akses ke tengah kota juga sangat menentukan keberhasilan investasi. Semakin banyak alternatif sarana jalan yang dimiliki, semakin menjanjikan. ’’Lokasi sangat menentukan pertumbuhan investasi properti, sehingga para calon konsumen harus pandai mencermati.’’
Berpijak dari pertimbangan itu, CV Family Inti Sejati dalam membangun perumahan senantiasa berpijak pada tuntutan konsumen. Salah satu di antaranya adalah membangun perumahan cluster Sunrise, yang lokasi hanya beberapa puluh meter dari kompleks rumah makan tradisional Pondok Daun.
Rumah dengan desain minimalis moderen seharga Rp 300 jutaan itu sasaran konsumennya adalah keluarga muda, mereka yang mobilisasi tinggi, dan anak-anaknya membutuhkan perhatian khusus. ’’Keluarga muda biasanya mempunyai anak kecil yang membutuhkan kondisi lingkungan aman dan akses mudah untuk mengantar atau menjemput anak ke sekolah, sehingga cluster Sunrise sangat tepat bagi mereka,’’ ungkap Buyamin.
Kecuali berada di tengah kota, cluster tersebut letaknya di tengah kawasan yang sudah terbentuk dengan fasilitas yang saling mendukung. Lokasinya dekat sekolah TK hingga perguruan tinggi, dan kompleks resto internasional moderen Royal Family Food Square. Bangunan ini digunakan untuk minimarket, kafe, karaoke keluarga, toko buah/kelontong, salon, butik, optik, dan toko yang menjajakan kebutuhan sehari-hari.
’’Di kawasan itu sudah ada TK, SD, SMP, SMA Tritunggal dan SD, SMP, SMA Terang Bangsa, yang kualitas pendidikannya bisa dibanggakan. Ada juga Ciputra intepreneur school atau lembaga pendidikan kewirausahaan, dan ini merupakan satu-satunya di Jateng. Tidak jauh dari lokasi perumahan terdapat kawasan lokasi pembangunan kampus Universitas Pelita Harapan, serta Rumah Sakit Glenn Eagle milik Lippo Group. Dengan demikian prospek ke depan jelas sangat menjanjikan.’’
Tidak jauh dari cluster Sunrise juga terdapat tempat ibadah, taman flora dan fauna yang akhir Mei 2009 akan diresmikan serta sport club Royal Doom yang menyediakan fasilitas kolam renang, squash, fitness, kolam renang air panas, senam, pingpong, biliar, arena bermain anak-anak. Untuk menuju pantai Marina jaraknya juga cuma beberapa ratus meter.

Siap Pakai
Di cluster Sun Rise secara keseluruhan dibangun 800 unit rumah dan hingga kini sudah terjual sekitar 81 persen. ’’Kelebihan lain yang membuat konsumen tertarik adalah bangunan rumah di cluster Sunrise siap pakai. Begitu terjadi transaksi konsumen langsung bisa menempati, tidak usah menunggu. Konstruksi bangunan disesuaikan dengan kondisi tanah, dan kualitas secara keseluruhan bisa diandalkan. Lingkungan sekitar juga sudah ramai, terutama di kompleks rumah makan tradisional Pondok Daun. Siang hingga malam tetap ramai pengunjung. Sistem keamanan yang satu pintu juga menenteramkan penghuni, karena tidak sembarang orang bisa masuk ke kompleks perumahan tanpa melalui petugas Satpam.’’
Luas bangunan rumah 55 meter persegi hingga 65 meter persegi, dengan luas tanah 99 meter persegi hingga 168 meter persegi. Meskipun satu lantai, tetapi didesain model dua lantai, sehingga terlihat indah dan anggun.
Oleh pengembang, cluster Sunrise dirancang sebagai ’’rumah tumbuh’’. Artinya, bagi penghuni yang ingin mengembangkan bangunan rumah, tanahnya masih cukup memadai. ’’Untuk rumah mewah dan megah sekalipun cukup. Yang pasti nyaman, aman, lokasi strategis. Namun calon pembeli lebih baik membuktikan dulu dengan melihat langsung ke lokasi, sehingga lebih yakin,’’ ungkap Buyamin.

Bebas Banjir

Kawasan tersebut juga bebas banjir, minimal sampai 20 tahun ke depan. Hal ini dengan perhitungan karena jalan lingkungan dan bangunan berada di lokasi yang telah ditinggikan tiga meter lebih tinggi dibanding jalan arteri RE Martadinata (Yos Sudarso). Didukung kedalaman dan lebar saluran air yang ada cukup memadai.
Di kanan kiri jalan seputar perumahan di cluster Sunrise sekarang ini telah ditanami pohon mangga hasil okulasi, yang kini tingginya sudah sekitar satu meter lebih. Dengan demikian, di samping kondisi lingkungan bersih juga asri. Ke depan lokasi itu nantinya tidak cuma sejuk, tetapi penghuni bisa menikmati buah tanaman yang ada.
’’Perhitungan secara ekonomi tentu lebih baik memilih perumahan di lokasi yang prospeknya bagus meskipun lebih mahal sedikit, daripada di lokasi yang tidak bagus dengan harga jauh lebih murah. Kami menyadari bahwa konsumen akan berprinsip jauh lebih baik mendapatkan rumah yang peningkatan harga tiap tahun tinggi, dibanding membeli rumah dengan harga murah tapi peningkatan nilainya tiap tahun minim, bahkan cenderung turun. Misalnya di lokasi yang potensi tanah longsornya tinggi atau rawan tergenang air. Di cluster Sunrise tak akan terjadi antarpenghuni saling berlomba meninggikan rumah untuk menghindari banjir,’’ ungkap Buyamin.Kelebihan lain cluster Sunrise, lokasi yang jaraknya hanya beberapa puluh meter dari Jl Marina Raya itu, bisa diakses dari segala penjuru, sehingga pengguna tidak akan terjebak kemacetan arus lalu lintas. Dari arah pusat kota atau luar kota dari arah timur, barat, atau selatan, semua lancar. Akses ke Bandara, stasiun, atau fasilitas umum lain, kecuali lancar jaraknya juga dekat. Disamping itu, berada di tengah kota mandiri yang kawasannya sudah tertata secara terpadu.
Bagi yang berminat bisa menghubungi Lisa (Hp: 08164254221), Redi (Hp: 085865838902), Budi (Hp: 081325688958).

Kiat Mimilih Tempat Tinggal di Perumahan
1. Pembelian rumah diperhitungkan tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai investasi.
2. Lokasi, lokasi, dan lokasi. Artinya, lokasi bebas banjir dan tidak rawan longsor.Mudah diakses dari segala penjuru, dan dekat pusat kota atau pusat kegiatan perekonomian,
3. Lingkungan sekitar perumahan sudah terbentuk atau tertata secara terpadu.
4. Memprediksi 3 – 5 tahun ke depan kawasan tersebut akan menjadi seperti apa.
5. Memilih bank atau sumber pendanaan yang bisa dipercaya.


Diamond Cipta Niaga
Cluster Pergudangan Modern Multi Guna

KOTA Semarang saat ini sangat membutuhkan sarana gudang. Hal ini berkaitan perkembangan industri membaik, dan lalu lintas barang yang keluar-masuk ke wilayah Jawa Tengah lewat Semarang, baik melalui Pelabuhan Tanjung Emas maupun stasiun kereta, terus meningkat. Sementara gudang-gudang lama, terutama yang berada dekat pelabuhan, sebagian besar tidak bisa digunakan akibat tergenang banjir dan rob.
Sehubungan itu, CV Family Inti Sejati yang telah sukses mewujudkan cluster perumahan seperti Royal Family Resident, Royal Family Regency, cluster perumahan minimalis modern, kompleks rumah makan tradisional Pondok Daun, dan lainnya, membangun cluster pergudangan, Diamond Cipta Niaga. Lokasinya di jalan arteri RE Martadinata (Yos Sudarso) atau sekitar satu kilometer dari Pelabuhan Tanjung Emas. Cluster multi guna ini merupakan cluster yang khusus dirancang untuk menampung kegiatan bisnis dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas usaha/bisnis, seperti gudang, showroom, industri ringan maupun kantor.
Langkah membangun cluster pergudangan itu dengan asumsi bahwa dalam kegiatan bisnis, sarana pergudangan sangat vital. Namun kebutuhan sarana lain berupa kantor, shoroom, atau tempat produksi, juga tidak dapat diabaikan. Padahal jika dibangun di tempat terpisah, pasti butuh investasi yang tidak kecil. Sehingga untuk menjawab persoalan itu kami menyediakan properti berupa sarana pergudangan multi guna.
''Istilahnya seperti kata pepatah, sekali dayung lima atau empat pulau terlampaui. Cluster pergudangan juga seperti itu, investasi gudang tetapi kebutuhan akan kantor, ruang pamer, tempat produksi, bisa terpenuhi,'' ungkap Buyamin, Direktur CV Family Inti Sejati, kepada Suara Merdeka, kemarin.

Lokasi Strategis

Cluster pergudangan eksklusif pertama di Semarang itu berarsitektur minimalis modern, menempati lahan seluas 3,5 hektare. Saat ini bangunan yang sudah siap pakai 15 buah dari 63 unit yang direncanakan. Tiap lokasi luas tanahnya 300 hingga 500-an meter persegi, dengan luas bangunan 300 - 400 meter persegi. ''Meskipun istilahnya minimalis, tetapi truk kontiner atau trailer bisa masuk ke area cluster. Jalan di dalam cluster cukup lebar dan memadai.''
Detailnya, masing-masing tipe memiliki luas bangunan dan tanah berbeda. Tipe Emerald luas bangunan 378 meter persegi dan luas tanah 504 meter persegi. Tipe Ruby luas bangunan 231,5 meter persegi dan tanah 300 meter persegi, sedang tipe Sapphire luas bangunan 303,5 meter persegi dengan luas tanah 348 meter persegi. Beragam pilihan tersebut dimaksudkan agar penghuni dapat mengembangkan sendiri sesuai kebutuhan ruang masing-masing usaha.
Diamond Cipta Niaga berada di lokasi yang strategis, yaitu dekat dengan Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Achmad Yani, Stasiun Kereta Api Tawang/Poncol, dan Terminal Bus Terboyo. ''Lokasi yang strategis sangat memberikan kontribusi lebih untuk kemajuan bisnis/usaha, terutama dalam hal distribusi/transportasi barang-barang.''
Cluster Multi Guna itu juga tidak jauh dari pusat bisnis Semarang seperti Jurnatan, kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Bugangan di Jl Kaligawe, Pekojan, pusat grosir Johar dan sekitarnya. Akses dari lokasi langsung jalan arteri RE Martadinata (Yos Sudarso) yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Sistem keamanan satu pintu diterapkan berlapis, selama 24 jam, sehingga soal keamanan benar-benar terjamin. Kecuali itu, dalam rentang waktu 15 - 20 tahun ke depan dijamin bebas banjir maupun genangan rob, sebab lokasi lebih tinggi dua meter dibanding jalan arteri.
''Sebagai pengembang di Semarang kami berkomitmen ikut mengembangkan dunia usaha di sini, karena Kota Semarang merupakan salah satu kota perdagangan besar yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa yang selalu dilewati jalur distribusi barang/niaga dari Jakarta ke Surabaya. Di sisi lain, kami juga harus duduk pada posisi kosumen, sehingga tahu apa yang mereka harapkan. Termasuk memperhitungkan prospek kawasan ke depan. Jangan sampai investasi konsumen tidak menguntungkan. Jika konsumen rugi, kredibilitas kami juga terkena imbasnya.''
Bagi yang berminat bisa menghubungi Lisa (Hp: 08164254221), Redi (Hp: 085865838902), Budi (Hp: 081325688958).

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only

Royal Family Food Square

BULAN Juni 2009, Jawa Tengah akan memiliki kawasan khusus restoran modern. Bila di Surabaya ada G Walk, Jakarta punya Kelapa Gading, dan Bandung memiliki Paris Van Jawa atau Paskal, Semarang mempunyai Royal Food Square. Bangunan sebanyak 24 buah dari rencana 60 bangunan yang berada di tengah kompleks perumahan elite yang dibangung CV Family Inti Sejati tersebut, kini sudah memasuki tahap penyelesaian akhir.

Masing-masing bangunan dua lantai itu seluas 120 meter persegi, dengan luas tanah 4,5 m x 25 m meter. Sisa tanah di belakang bangunan utama seluas 4,5 x 7 meter bisa dimanfaatkan untuk dapur, taman, atau fasilitas pendukung lain. ''Bagian depan dilengkapi tenda payung beserta tempat duduk, sehingga pengunjung merasa nyaman dan santai. Lokasi parkir sangat memadai, bisa menampung 200 sampai 300 mobil,'' ungkap Buyamin, Direktur CV Family Inti Sejati, pengembang kawasan tersebut kepada Suara Merdeka, kemarin.
Dikatakan, bangunan yang bergaya minimalis modern dan dikhususkan untuk restoran internasional, minimarket, kafe, karaoke keluarga, toko buah/kelontong, salon, butik, optik, dan toko yang menjajakan kebutuhan sehari-hari itu, kini 60 persennya sudah terjual. ''Meskipun kondisi perekonomian secara global belum menggembirakan, tetapi investasi di bidang properti dengan peruntukan khusus di lokasi yang strategis ternyata peminatnya cukup banyak,'' tambahnya.
Hal tersebut nampaknya sangat wajar, mengingat di Semarang khususnya, belum ada pengembang yang menyediakan fasilitas eksklusif seperti itu. Didukung fasilitas air bersih PDAM, jaringan listrik memadai, serta keamanan terjamin. Lokasinya dekat pusat kota, berada di tengah perumahan elite dan ekslusif seperti Royal Family Resident, Sun Rise, Victoria, dan sebagainya.
Kompleks restoran modern itu letaknya berdampingan dengan rumah makan tradisional Pondok Daun. Di sekitarnya terdapat Royal Doom yang menyediakan fasilitas kolam renang, squash, fitness, kolam renang air panas, senam, pingpong, biliar, arena bermain anak-anak. Juga tidak jauh dari Pantai Marina, dan dekat vihara serta Gereja JKI yang merupakan bangunan sarana ibadah terbesar di Jateng.
Royal Food Square juga tidak jauh dari sekolah internasional Terang Bangsa, SD/SMP Tri Tunggal, SMP/SMA Krista Mitra, dan kawasan lokasi pembangunan kampus Universitas Pelita Harapan, serta Rumah Sakit Glenn Eagle milik Lippo Group. ''Prospek ke depan jelas sangat menjanjikan. Orang sekarang cenderung mencari rumah makan yang sekaligus juga menyajikan suasana yang nyaman. Soal rasa dan variasi menu memang iya, tetapi kenyamanan suasana tidak kalah pentingnya. Buktinya sekarang ini kompleks rumah makan Pondok Daun yang letaknya bersebelahan, tiap hari selalu dipenuhi pengunjung. Bahkan, hingga malam hari pembelinya tetap ramai.''
Bebas Banjir
Suasana di sekitar lokasi Royal Food Square memang sangat nyaman dan tenang. Siang hari tidak terasa panas karena hembusan angin laut cukup menyejukkan. Malam hari terasa sangat tenang, apalagi bila tidak hujan, suasana begitu melarutkan sehingga pengunjung kerasan. Apalagi masalah keamanan benar-benar terjamin.
Tidak jauh dari lokasi itu telah dibangun perumahan tipe menengah seharga Rp 300 jutaan. Di kanan kiri seputar perumahan itu telah ditanami pohon mangga hasil okulasi, yang kini tingginya sudah sekitar satu meter lebih. Dengan demikian, di samping kondisi lingkungan bersih juga asri. Ke depan lokasi itu nantinya tidak cuma sejuk, tetapi penghuni bisa menikmati buah mangga.
Pembangunan di kawasan terpadu atau kota satelit/mandiri yang dikelola CV Family Inti Sejati, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, serta saling mendukung. Yang membedakan dengan pengembang lain, CV Family Inti Sejati tidak akan meninggalkan kawasan yang telah dibangun. Lokasi kantor berada di satu kawasan, yaitu kompleks Royal Family Resident A No 1 Jl Marina Raya - Puri Anjasmoro, Semarang. Kecuali itu, ada bangunan tertentu yang sifatnya disewakan atau kerja sama. Dengan demikian, fasilitas umum yang tersedia akan tetap terpelihara dengan baik, termasuk sarana jalan.
Kawasan tersebut juga bebas banjir. Hal ini dengan perhitungan karena jalan lingkungan dan bangunan berada di lokasi yang telah ditinggikan (tiga meter lebih tinggi dibanding jalan arteri Yos Sudarso. Kedalaman dan lebar saluran air yang ada cukup memadai.
Royal Family Food Square merupakan konsep resto baru dan modern di Semarang yang berlokasi di Jalan Marina Raya, kompleks Royal Family Regency, Puri Anjasmoro, Semarang. ''Sebelum membangun sudah kami perhitungkan secara cermat, sehingga penghuni benar-benar aman dan nyaman, termasuk mengamankan dari ancaman banjir. Tidak mungkin kami mengecewakan penghuni. Kalau sampai terjadi, justru kami yang rugi sendiri, dan mempertaruhkan citra. dan '' ungkap Buyamin. Bagi peminat dapat menghubungi Patric Hp 08886555532 atau Lisa telp 08164254221.(si)


Mei 2009, Taman Flora dan Fauna Diresmikan


KEINGINAN para hobies flora dan faunan di Semarang khususnya untuk memiliki tempat untuk berkumpul dan berbagi pengetahuan serta pengalaman, dalam waktu dekat akan terwujud. Mei 2009 nanti CV Family Inti Sejati akan meresmikan taman flora dan fauna, sekaligus exhibition hall atau gedung pertujukan/pameran. Sarana itu juga bisa dimanfaatkan oleh para hobies flora dan fauna untuk berkumpul.
Menurut Buyamin, Direktur CV Family Inti Sejati, di lokasi seluas kurang lebih 8.000 meter persegi itu dibangun 50 stan atau kapling, masing-masing berukuran 6 x 3 meter. Tanaman yang ditampilkan/dijual mulai bunga berbagai jenis hingga tanaman hortikultura. Sedangkan jenis hewan antara lain burung, kucing, reptil, anjing, kelinci, dan sebagainya. Termasuk pula segala jenis ikan air tawar maupun laut, beserta perlengkapan/peralatannya.
''Di Semarang khususnya belum ada pengembang kawasan perumahan atau developer yang menyediakan sarana seperti itu, padahal warga penggemar tanaman, ikan, dan binatang piaraan jumlahnya sangat banyak. Untuk itu kami optimistis sarana yang kami sediakan akan banyak diminati, sekaligus sebagai sarana wisata,'' ungkapnya.
Bagi peminat tidak perlu mengeluarkan uang, sebab tempat dikelola dengan sistem kerja sama atau bagi hasil yang saling menguntungkan. ''Kalau dijual harganya pasti sangat tinggi, sehingga butuh modal cukup besar. Untuk itu demi meringankan beban calon pengguna kami tempuh dengan model kerja sama.''
Bagi dokter hewan yang berkeinginan membuka praktek di tempat itu juga dilayani. Sementara masyarakat yang membutuhkan tenaga ahli taman sekaligus tanamannya, para penghuni siap pula melayani. ''Segala asesoris yang berkaitan dengan tanaman dan binatang juga tersedia,'' tambahnya.
Exhibition Hall
Yang lebih menarik, pengembang membangun exhibition hall atau tempat pameran atau arena pertunjukan. Nantinya secara bergilir pemilik stan bisa memanfaatkan gedung tersebut, baik untuk pameran tanaman, ikan, maupun binatang. Dapat pula dimanfaatkan untuk kontes anjing, kucing, bahkan lomba burung.
Seperti halnya Royal Food Square, bisnis flora dan fauna ke depan juga sangat cerah. Lokasi taman flora dan fauna, berdampingan dengan kompleks rumah makan tradisional Pondok Daun dan cuma beberapa puluh meter dari Royal Food Square. Dengan demikian, pengunjung rumah makan internasional maupun tradisional, langsung bisa singgah ke taman flora dan fauna.
’’Kawasan yang kami bangun memang sengaja dipadukan untuk saling mendukung. Begitu memasuki kawasan masyarakat bisa menikmati wisata kuliner internasional, tradisional, taman flora dan fauna, ke pantai Marina, objek lain yang masing-masing punya daya tarik tersendiri,’’ ungkap Buyamin.
Warga masyarakat yang ingin bekerja sama mengisi taman flora dan fauna, bisa menghungi Patric Hp 08886555532.(si)

Perkantoran Mewah Robin
Mampu Mengangkat Citra yang Menempati

BEGITU memasuki salah satu bangunan perkantoran moderen, Royal Office Building (Robin), sentuhan klasik desain maupun interior begitu kental dan menyejukkan hati. Apalagi setelah menikmati view di sekitarnya, kondisi nyaman dan aman, begitu terasa.
Royal Office Building adalah perkantoran modern . Gaya arsitektur dan desainnya mengadopsi bangunan-bangunan terkenal di dunia, yaitu Jin Mao di China, Gate Rowes Waharf Amerika Serikat, National Museum di Australia, Big Ben Inggris, National Bank, Miniatur Chrysler dan Pan Am, Amerika Serikat.
Kedelapan bangunan megah, mewah, klasik, sekaligus eksklusif itu terpadu secara serasi, sehingga nampak sangat menonjol dibanding bangunan lain di sekitarnya. Desain dan interior di masing-masing ruangan berbeda, namun terpadu secara serasi, sehingga kesan mewah terasa dominan.
Mengingat lokasinya di pusat kota, tepatnya di Jalan Madukoro Raya 8A, Puri Anjasmoro, Semarang, bangunan tersebut juga nampak menonjol dan paling megah di antara bangunan lain. 
Bangunan gedung perkantoran yang ditangani CV Family Inti Sejati itu, berlantai tiga dan empat. Dari lantai tiga atau empat pemandangan di sekitar, seperti PRPP dan suasana laut di Pantai Marina atau Tanjung Emas, nampak jelas dan memesona.

Mengangkat Citra

Buyamin, Direktur CV Family Inti Sejahtera mengemukakan, pembangunan kompleks perkantoran  megah dan modern tersebut antara lain dimaksudkan untuk membantu mengangkat citra Kota Semarang, sehingga tidak terkesan tertinggal dibanding kota besar lain seperti Surabaya, Medan, Bandung.
‘’Di Jawa Tengah dan Semarang khususnya, banyak perusahaan besar dan berhasil, sehingga sudah saatnya Semarang memiliki gedung perkantoran ekslusif dan mewah. Sebab secara langsung, kondisi kantor yang ditempati mampu mengangkat citra perusahaan yang menempati. Kepercayaan stake holder pun juga meningkat,’’ ungkapnya.   
Lokasi Stategis       
Masing-masing lantai seluas 270 meter persegi, dan terbagi menjadi beberapa ruangan. Material bangunan yang digunakan di tiap lantai sebagian besar kombinasi keramik, marmer, dan gipsum. ’’Tiap unit dilengkapi lift, sehingga kesan modern juga menonjol,’’ tambah Buyamin, Direktur CV Family Inti Sejati.
Bangunan tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, kantor perbankan, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, bahkan showroom. 
Kelebihan lain, lokasinya bisa diakses dari segala penjuru, sehingga pengguna tidak akan terjebak kemacetan arus lalu lintas. Juga dilengkapi akses jalan khusus menuju Bandara Ahmad Yani. ‘’Hal ini menunjukkan bahwa kami benar-benar siap mengantisipasi denyut kehidupan bisnis baru berlingkup internasional yang segera hadir,’’ tambahnya.
Warga masyarakat yang ingin bekerja sama mendukung taman flora dan fauna bisa menghubungi Lisa, Telp 08164254221 dan Jesi Telp 02470778188. (si)

[+] Baca Selengkapnya

[-] Summary Only